International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 2021
This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakehol... more This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakeholders (central and local governments, tourism industry players, and affected communities) in the post-earthquake mitigation and recovery processes in tourist destinations in West Nusa Tenggara. This research methodologically uses a literary study approach. The relevant information has been collected from various news sources from electronic media, and then the information is arranged chronologically and thematically so that it can be studied further. In the research results section, we describe flashbacks of the Lombok earthquake disaster and then explain what has been done by the stakeholders. Finally, what should be done next in the post-disaster tourism destination recovery agenda? This study's insights may help policymakers, tourism businesses, and affected communities consider strategic collaborative measures in post-disaster recovery.
Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020), 2021
In event of disaster, essential needs are purposed to support human life but in the business prac... more In event of disaster, essential needs are purposed to support human life but in the business practices, the case is often the opposite. Suddenly the price of essential needs increases dramatically. Business actors often take advantage of this condition to increase the price of essential needs so that it can threaten human survival. This research aims to find out consumer protection in accessing essential needs in the event of disaster in Indonesia. The research employed normative legal research using statute and conceptual approach. This study revealed no stipulated regulation that explicitly concerns consumer protection in accessing essential needs in the event of a disaster; however, several laws stipulate the prohibition of accumulation of goods. Many business actors utilize this vacuum of the norm to increase the price of essential needs in the event of a disaster. The condition threatens consumers' sustainability in maintaining their lives because many consumers who cannot access essential needs will be in a vulnerable condition. Therefore, to protect consumer needs to construct new law that states prohibition to increase the price of essential needs up to maximum price in disaster.
This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of... more This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of local law as well as to find out it impact toward economic development in Nusa Tenggara Barat. This article examines several questions namely what is the implementation forms of the local laws regarding halal tourism and what are the impact of the local law toward economic development in West Nusa Tenggara. The problem formulations are examined using qualitative research method which applying document studies and in-depth interviews with relevant informant. Research result indicates that the implementation of the Perda is not fully strict due to business consideration and calculation. Halal tourism brought positive economic effect especially in terms of job variety and income improvement. It can be concluded that halal tourism concept in NTB is not fully implement Syariah compliance and there is an increase trend of tourists visit to NTB after halal tourism was introduced.
Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka hukum KI adalah pemberdayaan masyarak... more Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka hukum KI adalah pemberdayaan masyarakat adat khususnya kaum perempuan. Karena mereka memiliki ketergantungan terhadap berbagai bentuk Kekayaan Intelektual Komunal yang lahir dan berkembang di dalam komunitasnya. penelitian ini memfomulasikan rumusan masalah terkait pembaharuan hukum KI Indonesia dan bagaimana pembaharuan tersebut berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan adat di pulau Lombok. Metode penelitian yang di aplikasikan adalah metode penelitian hukum normative-empiris, dengan memadukan bahan hukum primer berupa literatur dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelusuran lapangan dalam bentuk pengamatan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembaharuan hukum telah dilaksanakan dalam bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek dimana salah satu muatan pentingnya adalah perlindungan dan pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pemberdayaan perempuan adat Lombok belum dilaksanaka...
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam transaksi dagang menggun... more Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam transaksi dagang menggunakan e-commerce terhadap para pihak pelaku kegiatan tersebut, dan Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi permasalahan dalam transaksi dagang melalui e-commerce. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun pengaturan e-commerce di dalam tatanan hukum Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan dibagi menjadi 2 yaitu: Perlindungan Hukum Preventif: Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan Hukum Represif: Yakni be...
Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung... more Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lai...
Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kek... more Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu hasil interaksi antara Sumber Daya Alam dengan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional. Dalam konteks industri, SDG dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru khususnya produk farmasi. kondisi ini melahirkan tarik ulur kepentingan antara Negara pemilik dengan pengguna sumber daya. Beberapa permasalahan yang dapat diformulasikan adalah berkaitan dengan bentuk pengaturan hukum SDG dan bioteknologi tradisional di Indonesia, faktor-faktor pemicu permasalahan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi dan bentuk pengaturan yang memadai bagi perlindungan kedua sumber daya di atas. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh jawaban bahwa Indonesia telah mengesahkan ...
International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 2021
This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakehol... more This research's main objective is to study various patterns of collaboration between stakeholders (central and local governments, tourism industry players, and affected communities) in the post-earthquake mitigation and recovery processes in tourist destinations in West Nusa Tenggara. This research methodologically uses a literary study approach. The relevant information has been collected from various news sources from electronic media, and then the information is arranged chronologically and thematically so that it can be studied further. In the research results section, we describe flashbacks of the Lombok earthquake disaster and then explain what has been done by the stakeholders. Finally, what should be done next in the post-disaster tourism destination recovery agenda? This study's insights may help policymakers, tourism businesses, and affected communities consider strategic collaborative measures in post-disaster recovery.
Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020), 2021
In event of disaster, essential needs are purposed to support human life but in the business prac... more In event of disaster, essential needs are purposed to support human life but in the business practices, the case is often the opposite. Suddenly the price of essential needs increases dramatically. Business actors often take advantage of this condition to increase the price of essential needs so that it can threaten human survival. This research aims to find out consumer protection in accessing essential needs in the event of disaster in Indonesia. The research employed normative legal research using statute and conceptual approach. This study revealed no stipulated regulation that explicitly concerns consumer protection in accessing essential needs in the event of a disaster; however, several laws stipulate the prohibition of accumulation of goods. Many business actors utilize this vacuum of the norm to increase the price of essential needs in the event of a disaster. The condition threatens consumers' sustainability in maintaining their lives because many consumers who cannot access essential needs will be in a vulnerable condition. Therefore, to protect consumer needs to construct new law that states prohibition to increase the price of essential needs up to maximum price in disaster.
This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of... more This research aims to find out the implementation forms of halal tourism through establishment of local law as well as to find out it impact toward economic development in Nusa Tenggara Barat. This article examines several questions namely what is the implementation forms of the local laws regarding halal tourism and what are the impact of the local law toward economic development in West Nusa Tenggara. The problem formulations are examined using qualitative research method which applying document studies and in-depth interviews with relevant informant. Research result indicates that the implementation of the Perda is not fully strict due to business consideration and calculation. Halal tourism brought positive economic effect especially in terms of job variety and income improvement. It can be concluded that halal tourism concept in NTB is not fully implement Syariah compliance and there is an increase trend of tourists visit to NTB after halal tourism was introduced.
Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka hukum KI adalah pemberdayaan masyarak... more Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka hukum KI adalah pemberdayaan masyarakat adat khususnya kaum perempuan. Karena mereka memiliki ketergantungan terhadap berbagai bentuk Kekayaan Intelektual Komunal yang lahir dan berkembang di dalam komunitasnya. penelitian ini memfomulasikan rumusan masalah terkait pembaharuan hukum KI Indonesia dan bagaimana pembaharuan tersebut berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan adat di pulau Lombok. Metode penelitian yang di aplikasikan adalah metode penelitian hukum normative-empiris, dengan memadukan bahan hukum primer berupa literatur dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelusuran lapangan dalam bentuk pengamatan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembaharuan hukum telah dilaksanakan dalam bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek dimana salah satu muatan pentingnya adalah perlindungan dan pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pemberdayaan perempuan adat Lombok belum dilaksanaka...
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam transaksi dagang menggun... more Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam transaksi dagang menggunakan e-commerce terhadap para pihak pelaku kegiatan tersebut, dan Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi permasalahan dalam transaksi dagang melalui e-commerce. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun pengaturan e-commerce di dalam tatanan hukum Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan dibagi menjadi 2 yaitu: Perlindungan Hukum Preventif: Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan Hukum Represif: Yakni be...
Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung... more Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lai...
Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kek... more Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu hasil interaksi antara Sumber Daya Alam dengan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional. Dalam konteks industri, SDG dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru khususnya produk farmasi. kondisi ini melahirkan tarik ulur kepentingan antara Negara pemilik dengan pengguna sumber daya. Beberapa permasalahan yang dapat diformulasikan adalah berkaitan dengan bentuk pengaturan hukum SDG dan bioteknologi tradisional di Indonesia, faktor-faktor pemicu permasalahan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi dan bentuk pengaturan yang memadai bagi perlindungan kedua sumber daya di atas. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh jawaban bahwa Indonesia telah mengesahkan ...
Uploads
Papers by Dwi Martini