Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP... more Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sebab selama ini hasil perhitungan keuangan negara dalam perkara korupsi yang dilakukan Auditor BPKP sering dipermasalahkan pihak-pihak tertentu. BPKP dianggap tidak berwenang karena yang berwenang adalah BPK, sebab payung hukumnya lebih tinggi. Penelitian ini bertipe deskriptif dengan sifat normatif-empiris. Data diperoleh dengan teknik non probability sampling jenis purposive terhadap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) responden yang terdiri atas: jaksa, hakim, advokat, Dosen, BPK, dan BPKP yang berada di 6 (enam) wilayah hukum kejaksaan tinggi dan 35 (tiga puluh lima) wilayah hukum kejaksaan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan penafsiran atas peran BPK dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara pada intinya adalah karena kurang dipahaminya kedudukan auditor dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang menafsirkan hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian, dalam putusannya hakim tidak hanya merujuk pada lembaga mana yang melakukan perhitungan, tetapi lebih pada keahlian yang dimiliki auditor dan bukti-bukti pendukung perhitungan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang memikul beban pembuktian, tidak perlu ragu meminta bantuan auditar dari lembaga mana saja. Akan tetapi jaksa juga harus memperhatikan bukti-bukti pendukung hasil perhitungan. Abstract This study aims to determine the role of the auditor institutions, especially the BPK and BPKP, in calculating state financial losses. It is urged to do since BPK auditors' calculation results of a state financial corruption case are often disputed by certain parties. BPK deemed as competent authority instead of BPKP due to the higher hierarchy in law. The type of this study was descriptive with normative-empirical approach. Data were obtained using a purposive non-probability sampling technique toward 269 (two hundred and sixty nine) respondents comprising prosecutors, judges, lawyers, lecturers, BPK and BPKP e located in 6 (six) offices of the high prosecutor general and 35 (three twenty five) offices of the state prosecutor's general. The results showed that there are mainly two cause of the difference interpretation about the role of BPK and BPKP in calculating the state financial losses. Firstly, it was due to the less understanding of the auditor position in the verification the state assets element. Secondly, the were individual interests from certain parties. Instead of reffering to the institutions doing the calculation, the decision refers more to the the expertise of the auditor and the evidence of supporting calculations. Therefore, the public prosecutor as the party who bears the burden of proof, should not hesitate to ask for assistece from auditars of any institution. However prosecutor must consider the supporting evidences of the calculation results well. Keyword : loss of state, auditor,
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP... more Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sebab selama ini hasil perhitungan keuangan negara dalam perkara korupsi yang dilakukan Auditor BPKP sering dipermasalahkan pihak-pihak tertentu. BPKP dianggap tidak berwenang karena yang berwenang adalah BPK, sebab payung hukumnya lebih tinggi. Penelitian ini bertipe deskriptif dengan sifat normatif-empiris. Data diperoleh dengan teknik non probability sampling jenis purposive terhadap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) responden yang terdiri atas: jaksa, hakim, advokat, Dosen, BPK, dan BPKP yang berada di 6 (enam) wilayah hukum kejaksaan tinggi dan 35 (tiga puluh lima) wilayah hukum kejaksaan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan penafsiran atas peran BPK dan BPKP menghitung kerugian keuangan negara pada intinya adalah karena kurang dipahaminya kedudukan auditor dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang menafsirkan hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian, dalam putusannya hakim tidak hanya merujuk pada lembaga mana yang melakukan perhitungan, tetapi lebih pada keahlian yang dimiliki auditor dan bukti-bukti pendukung perhitungan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang memikul beban pembuktian, tidak perlu ragu meminta bantuan auditar dari lembaga mana saja. Akan tetapi jaksa juga harus memperhatikan bukti-bukti pendukung hasil perhitungan. Abstract This study aims to determine the role of the auditor institutions, especially the BPK and BPKP, in calculating state financial losses. It is urged to do since BPK auditors' calculation results of a state financial corruption case are often disputed by certain parties. BPK deemed as competent authority instead of BPKP due to the higher hierarchy in law. The type of this study was descriptive with normative-empirical approach. Data were obtained using a purposive non-probability sampling technique toward 269 (two hundred and sixty nine) respondents comprising prosecutors, judges, lawyers, lecturers, BPK and BPKP e located in 6 (six) offices of the high prosecutor general and 35 (three twenty five) offices of the state prosecutor's general. The results showed that there are mainly two cause of the difference interpretation about the role of BPK and BPKP in calculating the state financial losses. Firstly, it was due to the less understanding of the auditor position in the verification the state assets element. Secondly, the were individual interests from certain parties. Instead of reffering to the institutions doing the calculation, the decision refers more to the the expertise of the auditor and the evidence of supporting calculations. Therefore, the public prosecutor as the party who bears the burden of proof, should not hesitate to ask for assistece from auditars of any institution. However prosecutor must consider the supporting evidences of the calculation results well. Keyword : loss of state, auditor,
Uploads
Papers by Donald Rerung