Hukum pidana khusus terhadap tindak pidana pemilu, 2020
Abstrak Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pem... more Abstrak Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. 1 Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilu. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak yang pertama kali menggabungkan antara pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif (Pileg Pilpres Serentak 2019). Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif 2 antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan 'limitasi waktu' dan KUHP (Lex Generalis) yang dibatasi KUHAP, serta faktor kualitas manusia yang menjalankan hukum, jauh dari kualitas ideal. Kondisi demikian mengakibatkan Sistem Peradilan Pidana Pilkada 'gagal' menjalankan fungsinya, tidak dapat dilakukan melalui penal-code 3 , 1 Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya 2 Kontradiktif artinya bertentangan antara satu sama lain 3 A criminal code (or penal code) is a document that compiles all, or a significant amount of, a particular jurisdiction's criminal law.
Hukum pidana khusus terhadap tindak pidana pemilu, 2020
Abstrak Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pem... more Abstrak Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. 1 Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilu. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak yang pertama kali menggabungkan antara pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif (Pileg Pilpres Serentak 2019). Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif 2 antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan 'limitasi waktu' dan KUHP (Lex Generalis) yang dibatasi KUHAP, serta faktor kualitas manusia yang menjalankan hukum, jauh dari kualitas ideal. Kondisi demikian mengakibatkan Sistem Peradilan Pidana Pilkada 'gagal' menjalankan fungsinya, tidak dapat dilakukan melalui penal-code 3 , 1 Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya 2 Kontradiktif artinya bertentangan antara satu sama lain 3 A criminal code (or penal code) is a document that compiles all, or a significant amount of, a particular jurisdiction's criminal law.
Uploads
Papers by Cheryl Artanti