Papers by Achmad Murtadho
Veritas et Justitia, 2021
Children’s rights, as victim (of sexual offences) or perpetrator of crime, are not yet well secur... more Children’s rights, as victim (of sexual offences) or perpetrator of crime, are not yet well secured or protected by law. This issue will be discussed by examining closely the substantive and procedural rules-regulation in the Law of Child Protection (no. 23 of 2002) and Law on Child Court (no. 11 of 2012). In addition, legal practice about children court shall also be highlighted. The author suggest that the prevailing substantive and procedural law has not yet be made adequately in response to the special needs of children victims of sexual abuse as well as accommodating the need for sufficient and fair compensation. It is as it is, due, amongst others, for the lack of victim perspective in the making of the children court system and how this system is being practiced.
INDONESIA: Pencatatan nikah merupakan bentuk otentik atau legal bahwa pernikahan tersebut telah s... more INDONESIA: Pencatatan nikah merupakan bentuk otentik atau legal bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut Negara maupun Agama. Pencatatan nikah bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau PPN. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 mengenai Pencatatan Nikah. Dalam peraturan tersebut terdapat Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan Kepala KUA sebagai PPN. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penghulu juga merupakan PPN. Fokus penelitian mengenai masalah terhadap peran fungsi dan wewenang, pendapat dan implementasi peraturan, serta faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan peraturan peran Penghulu dan Kepala KUA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Metode...
Jurnal HAM
Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan ter... more Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pb yang tidak memuat kepentingan Anak Korban atau disebut sebagai Forgotten Person. Pesrpektif peraturan KUHAP serta peraturan lainnya engenai ganti kerugian pada Hak Anak Korban memiliki kelemahan dalam bekerjanya hukum secara Responsif dengan realitas sosial perlindungan Anak Korban, karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi hak-hak korban yang seharusnya kerugian Korban termuat pada putusan tersebut. Jenis Penelitian ini Normatif. Permasalahannya apakah peraturan perlindungan korban telah sesuai pada peradilan pidana Anak dan bagaimana konsep hukum secara progresifnya.Tujuann penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi serta merumuskan konsepUndang-Undang PerlindunganAnak melalui putusan Pengadilan. Kesimpulannya Pertama, Putusan perkara...
Uploads
Papers by Achmad Murtadho