Lompat ke isi

Pengadilan Khusus

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan diatur dengan undang-undang.[1]: Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1)  Majelisnya dapat diisi hakim ad hoc, yaitu hakim yang bersifat sementara, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu, dan diangkat untuk jangka waktu tertentu.[1]: Pasal 1 angka 9 dan Pasal 32 ayat (1) 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut tujuh pengadilan khusus. Enam berada di lingkungan peradilan umum dan satu di lingkungan peradilan tata usaha negara.[2]: Pasal 27 ayat (1)  Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kedudukan tersendiri.

PengadilanLingkungan peradilanUndang-undang pembentuk
Pengadilan AnakUmumUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[3]
Pengadilan NiagaUmumUndang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang[4]
Pengadilan Hak Asasi ManusiaUmumUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000[5]
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiUmumUndang-Undang Nomor 46 Tahun 2009[6]
Pengadilan Hubungan IndustrialUmumUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004[7]
Pengadilan PerikananUmumUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004[7]
Pengadilan PajakTata usaha negaraUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002[8]

Kewenangan setiap pengadilan khusus ditentukan oleh undang-undang pembentuknya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.[6]

Pengadilan Pajak

[sunting | sunting sumber]

Pembinaan teknis peradilan Pengadilan Pajak sejak awal dipegang Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya dipegang Kementerian Keuangan.[9] Dualisme itu diakhiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 25 Mei 2023. Mahkamah menyatakan frasa "Departemen Keuangan" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026".[8][10]

Mahkamah Syar'iyah

[sunting | sunting sumber]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebut peradilan syariat Islam di Aceh sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut kewenangan peradilan agama, dan dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut kewenangan peradilan umum (Pasal 15 ayat (2)).[11] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak mengulang ketentuan itu. Rumusan serupa kini dimuat dalam Pasal 3A Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[12] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan peradilan syariat Islam di Aceh dalam lingkungan peradilan agama, dengan kewenangan di bidang ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayah.[13]: Pasal 128 

Istilah peradilan khusus dalam undang-undang lama berbeda maknanya dari pengadilan khusus sekarang.[butuh rujukan]

  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 membedakan peradilan umum, peradilan khusus, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan ekonomi, subversi, dan korupsi termasuk peradilan umum, sedangkan peradilan agama dan peradilan militer disebut peradilan khusus.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memakai empat lingkungan peradilan. Peradilan agama, militer, dan tata usaha negara dipandang sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu.

Istilah pengadilan khusus baru dinyatakan tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 15 ayat (1) menyatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dan diatur dengan undang-undang.[11] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencabut undang-undang itu dan menambahkan definisi pengadilan khusus dalam Pasal 1 angka 8.[1]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
  2. ↑ "Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (PDF). peraturan.go.id. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
  3. ↑ "Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-12.
  4. ↑ "Inkonsistensi Mengatur Pengadilan Khusus". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-12.
  5. ↑ "Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-12.
  6. 1 2 "Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
  7. 1 2 "Pengadilan Khusus di Indonesia". Kompas.com. 2022-03-08. Diakses tanggal 2026-11-12.
  8. 1 2 "Menelusuri Pembinaan Pengadilan Pajak Berada di Bawah MA Pasca Putusan MK". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-12.
  9. ↑ "MK Putuskan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu Dialihkan ke MA". Tirto.id. Diakses tanggal 2026-11-12.
  10. ↑ Wildan, Muhamad (2023-05-26). "Tidak di Kemenkeu, Seluruh Pembinaan Pengadilan Pajak Harus di MA". DDTCNews. Diakses tanggal 2026-11-12.
  11. 1 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. 2004-01-15.
  12. ↑ "The Position and Authority of the Aceh Sharia Court on the Indonesian Justice System" (PDF). Neliti (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-12.
  13. ↑ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh". JDIH Kementerian Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2006-08-01. Diakses tanggal 2026-11-12.