Pidana

Pidana adalah kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, koruptor, pengedar barang terlarang seperti narkoba, perampok, pemerkosa, teroris, penghasut, dan berbagai kejahatan lainnya.
Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.
Dalam KUHP lama, yang berlaku sampai tanggal 1 Januari 2026, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan yang dirumuskan dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang dirumuskan dalam Buku Ketiga.[1] KUHP 2023, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, tidak lagi membedakan keduanya. Kitab itu hanya terdiri atas Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana, dan substansi pelanggaran ditampung secara selektif dalam Buku Kedua.[2]: Penjelasan Umum angka 4 Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.[2]: Pasal 12 ayat (1)
Penggolongan perbuatan pidana
[sunting | sunting sumber]Kejahatan
[sunting | sunting sumber]Secara umum, kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau otoritas lainnya.[3] Istilah kejahatan, dalam hukum pidana modern, tidak memiliki definisi yang sederhana dan dapat diterima secara universal.[3] Meskipun definisi undang-undang telah disediakan untuk tujuan tertentu, pandangan yang paling populer bahwa kejahatan adalah kategori yang dibuat oleh hukum, dengan kata lain suatu kejahatan terjadi jika dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang relevan dan berlaku.[3] Salah satu definisi yang diusulkan yaitu kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) adalah tindakan yang berbahaya bahkan tidak hanya untuk beberapa individu melainkan juga untuk komunitas organisasi, masyarakat dan negara ("kesalahan publik"). Tindakan tersebut terlarang serta dapat dihukum oleh hukum.
Untuk dikelasifikasikan sebagai kejahatan, "tindakan melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, melawan hukum" (actus reus) harus dengan pengecualian tertentu disertai dengan "niat untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, melawan hukum" (mens rea). Meskipun setiap kejahatan melanggar hukum, tidak semua pelanggaran hukum dianggap sebagai kejahatan, pelanggaran hukum privat (perbuatan melawan hukum dan pelanggaran kontrak) tidak secara otomatis dihukum oleh negara, tetapi dapat ditegakkan melalui prosedur hukum perdata.[4]
Pelanggaran
[sunting | sunting sumber]Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang ). Dalam KUHP lama, pelanggaran dimuat dalam Buku III Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contohnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 dan Pasal 536) dan berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551). KUHP 2023 tidak lagi memiliki buku tersendiri tentang pelanggaran.[2]: Penjelasan Umum angka 4
Sebab
[sunting | sunting sumber]- Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
- Perbedaan ideologi politik.
- Kepadatan dan komposisi penduduk.
- Perbedaan distribusi kebudayaan.
- Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
- Mentalitas yang labil.
- faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional.
Akibat
[sunting | sunting sumber]- Merugikan pihak lain baik material maupun nonmaterial.
- Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- Merugikan negara.
- Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.
Solusi
[sunting | sunting sumber]- Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat.
- Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
- Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa itu sendiri.
- Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multikultural; seperti sekolah dan kesehatan mental.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ KUHP
- 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023-01-02. Diakses tanggal 2026-11-21.
- 1 2 3 Farmer, Lindsay. Crime, definitions of. Oxford University Press. hlm. p. 263. ISBN 978-0-19-929054-3.
{{cite book}}:|pages=memiliki teks tambahan - ↑ Elizabeth A. Martin (2003). Oxford Dictionary of Law (7 ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-860756-4.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Lokasi penerbit (link) Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)