Indonesia
Republik Indonesia | |
|---|---|
| Semboyan: "Bhinneka Tunggal Ika" (Jawa Kuno) ("Berbeda-beda tetapi satu jua") | |
| Lagu kebangsaan: Indonesia Raya | |
| Falsafah dan ideologi nasional: Pancasila (Sanskerta) | |
.svg)   | |
_-_IDN_-_UNOCHA-id.svg) | |
| Ibu kota | Jakarta 6°11′S 106°50′E / 6.183°S 106.833°E |
| Bahasa resmi | Indonesia (berakar dari Melayu Johor-Riau) |
Bahasa daerah | Lebih dari 700 bahasa[1] |
| Kelompok etnik (2010)[2] | |
| Agama |
|
| Pemerintahan | Negara kesatuan Republik berbasis demokrasi presidensial |
• Presiden | Prabowo Subianto (G) |
| Gibran Rakabuming Raka | |
| Ahmad Muzani (G) | |
| Puan Maharani (PDIP) | |
• Ketua MA | Sunarto |
• Ketua MK | Suhartoyo |
| Legislatif | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | |
| Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | |
| Kemerdekaan | |
• Diproklamasikan (berdirinya negara) | 17 Agustus 1945 |
| 27 Desember 1949 | |
| Area | |
• Total | 1.904.569 km2 (735.358 sq mi)[4] (ke-14) |
• Perairan (%) | 4,85 |
| Populasi | |
• Perkiraan 2024 |  284,973,643[5] |
• Sensus 2020 | 270.203.917[6] (ke-4) |
• Kepadatan | 143/km2 (370,4/sq mi) (ke-60) |
| PDB (KKB) | 2025 estimasi |
• Total |  $5,009 triliun[7] (ke-8) |
• Per kapita | $17,612[7] (ke-102) |
| PDB (nominal) | 2025 estimasi |
• Total | $1,429 triliun[7] (ke-16) |
• Per kapita | $5,027[7] (ke-118) |
| Gini (2021) |  37.9[8]ketimpangan sedang |
| IPM (2022) | 0.713[9] tinggi (ke-112) |
| Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR) |
| Zona waktu | UTC+7 sampai +9 (3 Zona) |
| Format tanggal | DD/MM/YYYY |
| Kode telepon | +62 |
| Kode ISO 3166 | ID |
| Ranah Internet | .id |
Situs web resmi indonesia | |
Indonesia, dengan nama resmi Republik Indonesia,[b] adalah sebuah negara di Asia Tenggara dan Oseania, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis negara ini secara maritim diapit oleh Samudra Hindia di sisi barat daya dan Samudra Pasifik di sisi timur laut, juga merupakan negara di ujung tenggara wilayah Asia. Secara daratan berada di antara superbenua Afro-Eurasia dan daratan benua Oseania (Australia), juga menjadi salah satu negara tropis yang dilalui oleh garis ekuator khatulistiwa. Indonesia memiliki luas wilayah darat sebesar 1.904.569 km², sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-14 dunia.[10]
Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang paling luas dan menjadi negara dengan pulau terbanyak di muka bumi, dengan jumlah pulau sebanyak 17.380 pulau (2024).[11] Nama alternatif yang dipakai untuk Kepulauan Indonesia disebut Nusantara.[12] Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total penduduk yang tercatat lembaga pemerintah BPS telah melebihi 275.344.166 jiwa pada tahun 2022.[13] Indonesia adalah salah satu negara multirasial, multietnis, multikultural, dan multiteisme.[14] Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan Wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India.
Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[15] Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih melalui pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru.[16] Hingga tahun 2026, proses peralihan ibu kota masih berlangsung.
Peradaban Indonesia telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem bangsa-bangsa pendatang maupun misi ekspansif imperium dunia semisal peradaban bangsa Tionghoa (China), India, Persia, Belanda, Jepang, hingga Arab. Gugusan pulau Indonesia telah menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya dan masifnya eksplorasi lintas samudra oleh para pengembara Austronesia, Asia, hingga Eropa yang singgah di pulau Nusantara. Akan tetapi, catatan sejarah membuktikan bahwa peradaban dan ajaran asli Indonesia berakar pada sistem animisme dan dinamisme.
Tepatnya pada filosofi penghormatan terhadap roh nenek moyang dan konsep relasi sakral simbiosis melalui upacara persembahan kepada makhluk-makhluk yang dianggap sakral. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia di alam agar tetap terpelihara serta terhindar dari bencana yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang sebagian pihak. Ajaran kepercayaan umumnya terpusat pada suku-suku pedalaman seperti sistem Kejawen suku Jawa, Dayak di Kalimantan dan Tana Toraja di Sulawesi yang dilestarikan ribuan tahun sebelum agama besar dunia datang ke bumi Nusantara.
Agama pendatang dari Semenanjung India Hinduisme-Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi dengan mewariskan bahasa Sansekerta dan pilar-pilar budaya dan bahasa di Kepulauan Nusantara. Setelah itu, para pedagang sufi dan Islam sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa Zaman Penjelajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamasikan kemerdekaan pada akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial–ekonomi–politik, serta modernisasi yang pesat.
Saat ini, terdapat lebih dari 1.300 etnis dan 700 bahasa lokal ataupun dialek daerah di Nusantara. Indonesia mengedepankan Adat istiadat dan budaya lokal sebagai penguatan provinsi. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli yakni Austronesia dan Melanesia. Bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia.[17] Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Beraneka ragam tetapi bersatu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki flora-fauna yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia, di bawah Brazil.
Etimologi
Indonesia merupakan lakuran bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada Sungai Indus di India dan nesos yang berarti pulau.[18] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia.[19] Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu.[20] Kemudian, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India pada jurnal yang sama.[21][22] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda enggan menggunakan kata Indonesia, dan lebih memilih Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[12]
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[12] Adolf Bastian dari Universitas Berlin membuatnya menjadi lebih umum melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Orang Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara), ketika ia mendirikan kantor berita di Den Haag yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.[19]
Sejarah
Periode prasejarah
Kepulauan Indonesia terbentuk melalui berbagai aktivitas tektonis yang rumit sejak awal masa Kenozoikum (±66 juta tahun lalu).[23] Permukaan laut global yang turun sekitar 130 meter dibandingkan kini pada periode glasial terakhir (±115–11,7 ribu tahun lalu) kemudian memunculkan tiga kawasan geografis,[24] yakni Daratan Sunda yang terhubung dengan benua Asia,[25][26] Daratan Sahul yang terhubung dengan benua Australia,[27][28] serta Kepulauan Wallacea yang terpisah-pisah oleh lautan dalam.[29] Sekitar 74.000 tahun lalu, Gunung Toba (sekarang menjadi Danau Toba) mengalami erupsi dahsyat berskala VEI-8 dan menimbulkan perubahan iklim global yang diperkirakan menjadi penyebab populasi manusia modern dunia hampir seluruhnya musnah pada subkala Pleistosen Akhir.[30][31] Pada akhir periode glasial terakhir (±12.000 tahun lalu), permukaan laut naik setinggi 60 meter dalam kurun waktu lima milenium dan membentuk pulau-pulau Indonesia seperti sekarang ini.[32][33]
Berdasarkan temuan-temuan fosil Homo erectus dan Homo floresiensis yang ditemukan di kepulauan Indonesia, para pakar menduga bahwa kepulauan Indonesia telah dihuni oleh manusia purba setidaknya 1,5 juta tahun lalu. Manusia purba tersebut berangsur-angsur punah seiring dengan kedatangan manusia modern (Homo sapiens) di kepulauan Indonesia.[34][35] Migrasi awal manusia modern ke kepulauan Indonesia terjadi sekitar 60–45 ribu tahun yang lalu. Gelombang manusia tersebut menjadi nenek moyang dari bangsa Melanesia.[36][37] Bangsa Austroasia datang sekitar 6.300 tahun yang lalu,[38] dan kemudian diikuti oleh bangsa Austronesia yang tiba melalui jalur laut sekitar 4.000 tahun lalu dan mendominasi kepulauan Indonesia.[39] Bangsa Melanesia yang telah ada menjadi terdesak ke wilayah timur jauh atau berasimilasi dengan bangsa Austronesia.[36][40]
Periode monarki
Kerajaan Hindu–Buddha
Memasuki tarikh Masehi, kebudayaan India, termasuk agama Hindu dan Buddha, mulai masuk dan berkembang di kepulauan Indonesia. Bukti tertua kebudayaan Buddha di Indonesia ialah Arca Buddha Dipangkara dari abad ke-2 M,[41] sementara bukti-bukti tertua kebudayaan Hindu di Indonesia adalah beberapa prasasti Yupa dari abad ke-5 yang menceritakan tentang Mulawarman, raja dari Martapura yang terletak di wilayah Kalimantan Timur modern,[42][43] serta tujuh prasasti yang menyebutkan Purnawarman, raja dari Tarumanagara yang diduga berdiri di wilayah barat Pulau Jawa.[44] Para sejarawan memperkirakan bahwa Martapura dan Tarumanagara mulai berdiri setidaknya sejak abad ke-4 M, sehingga keduanya disebut-sebut sebagai kerajaan tertua yang dapat dibuktikan di Nusantara.[45] Martapura bertahan hingga tahun 1635, ketika negara tersebut ditaklukkan oleh Kutai Kertanegara.[46] Sementara itu, Tarumanagara bertahan hingga tahun 670, kemudian terpecah menjadi negara Sunda dan Galuh, serta mampu bertahan hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16.[47]
Sriwijaya mulai berdiri pada abad ke-7 M sebagai suatu kedatuan bercorak Buddha, lalu berkembang menjadi salah satu kemaharajaan terbesar di Nusantara.[48] Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya membentang dari Jawa dan Kalimantan hingga ke Kamboja dan Vietnam selatan, termasuk Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran dan perdagangan penting dunia.[49][50] Sejak diperintah oleh Balaputradewa pada pertengahan abad ke-9, Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra.[51] Sriwijaya diperkirakan mulai runtuh dan kemudian digantikan oleh Malayapura pada tahun 1025, lalu oleh Pagaruyung pada tahun 1347, yang kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kesultanan.[52]
Medang mulai berdiri pada abad ke-8 di wilayah Jawa Tengah modern oleh Wangsa Sailendra.[53][54] Pada abad ke-10, pusat kerajaan Medang dipindahkan oleh Mpu Sindok ke Jawa Timur serta membentuk dinasti baru bernama Wangsa Isyana.[55] Pada tahun 1016, Medang runtuh akibat pemberontakan yang menewaskan raja beserta kerabatnya.[56] Airlangga dari Wangsa Isyana kemudian mendirikan Kahuripan pada tahun 1019. Kahuripan terpecah menjadi Kadiri dan Janggala pada tahun 1042, tetapi Janggala ditaklukkan oleh Kadiri pada tahun 1135.[57] Ken Arok kemudian menaklukkan Kadiri, lalu mendirikan Singasari dan membentuk Wangsa Rajasa pada tahun 1222, tetapi Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Wangsa Isyana pada tahun 1292, lalu berhasil ditumpas balik setahun setelahnya oleh Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa.[54][55] Raden Wijaya mendirikan Majapahit yang bercorak Siwa-Buddha pada tahun 1293,[58] lalu berkembang menjadi sebuah kemaharajaan terbesar di Nusantara dan di Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk beserta patih Gajah Mada pada abad ke-14,[58] dengan kekuasaan yang membentang dari Sumatra dan Malaya hingga ke Semenanjung Doberai di Papua.[55] Setelah Hayam Wuruk mangkat, Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh oleh penaklukan Demak pada tahun 1527.[59]
Pengaruh Hindu dan Buddha semakin berkurang seiring dengan masuknya Islam di kepulauan Indonesia. Namun, beberapa kerajaan bercorak Hindu–Buddha masih dapat bertahan bahkan hingga kolonialisme masuk di Nusantara, seperti Blambangan di Pulau Jawa,[60] serta kerajaan-kerajaan Bali bekas Gelgel, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Mengwi, dan Jembrana.[61]
Kesultanan Islam
Islam diperkirakan mulai masuk ke kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 M.[62][63] Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara,[64] serta menjadi lokasi berdirinya Jeumpa, kesultanan pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 di wilayah Bieruen modern.[65] Setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-11, Islam mulai menyebar ke seluruh Sumatra, serta membuat beberapa kesultanan baru berdiri atau beberapa kerajaan Hindu–Buddha beralih menjadi kesultanan Islam. Beberapa kesultanan berpengaruh di Sumatra, antara lain Samudra Pasai yang didirikan oleh Malikussaleh pada tahun 1267,[66] Aceh yang berdiri pada tahun 1496 oleh Ali Mughayat Syah dan kemudian menjadi kesultanan terbesar di Sumatra dan mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Iskandar Muda pada awal abad ke-17,[67][68] Siak Sri Inderapura yang didirikan oleh Abdul Jalil Syah pada tahun 1722,[69] serta Pagaruyung yang beralih sepenuhnya menjadi kesultanan sejak abad ke-17.[70]
Islam mulai masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-11 hingga ke-15.[71] Setelah keruntuhan Majapahit, berbagai kesultanan Islam baru mulai bermunculan dan berkembang pesat. Kesultanan pertama yang dapat dibuktikan di Pulau Jawa adalah Cirebon yang didirikan pada tahun 1430 oleh Cakrabuana,[72][73] lalu mencapai masa kejayaan saat Panembahan Ratu memerintah pada tahun 1570–1649, tetapi kejayaannya berangsur-angsur menurun dan akhirnya terpecah-belah seiring dengan masuknya Belanda.[74] Di Tanah Jawa, Raden Patah mendirikan negara Demak pada tahun 1475,[75] lalu mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Trenggana pada tahun 1521–1546.[76] Setelah Trenggana mangkat, Demak melemah dan menbuka jalan bagi Banten (kadipaten Demak di Tanah Sunda di bawah kendali Maulana Hasanuddin) untuk menjadi negara berdaulat pada tahun 1552.[77] Demak akhirnya runtuh dan digantikan oleh Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1568,[78] lalu digantikan lagi oleh Mataram yang didirikan oleh Senapati (yang juga membangun Wangsa Mataram) pada tahun 1586.[79] Mataram berhasil menjadi negara berpengaruh di Jawa, terutama pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung pada tahun 1613–1645,[80] lalu mengalami kemunduran dan akhirnya terpecah-pecah karena adanya intervensi dari Belanda.[81]
Islam juga menyebar dengan cepat ke wilayah Nusantara lainnya. Islam masuk ke Kalimantan sekitar abad ke-14 serta mendorong berdirinya Banjar sebagai negara vasal Demak pada tahun 1526,[82] lalu menjadi negara berdaulat pada tahun 1548 dan berkembang menjadi salah satu negara berpengaruh dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir selatan Kalimantan,[83] sebelum kejayaannya merosot pada abad ke-18 dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1905.[84] Islam menyebar dengan cepat di Maluku pada abad ke-15 dan membuat Ternate dan Tidore (dua kerajaan di wilayah Maluku Utara modern) menjadi kesultanan,[85][86] lalu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah, tetapi kemudian mengalami kemunduran semenjak diadu domba oleh bangsa Portugis dan Spanyol dan akhirnya diruntuhkan oleh VOC Belanda.[87] Islam berkembang pesat di Sulawesi pada abad ke-16,[88] lalu membuat Gowa (salah satu chiefdom di Sulawesi yang berkembang menjadi kerajaan sejati pada abad ke-16), beserta sekutunya Tallo (chiefdom sempalan dari Gowa), menjadi kesultanan pada awal abad ke-17 di bawah pemerintahan Alauddin,[89][90] tetapi kemudian mengalami kemunduran setelah pasukan Gowa di bawah Hasanuddin kalah melawan Belanda dan terpaksa menyetujui Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.[91]
Kesultanan-kesultanan Islam mulai mengalami kemunduran ketika bangsa-bangsa Eropa masuk dan menguasai tanah Nusantara. Pada abad ke-19, Belanda membentuk koloni Hindia Belanda dan membubarkan hampir seluruh monarki di wilayah kolonialnya.[92]
Kerajaan Kristen
Kekristenan umumnya dibawa oleh kelompok misionaris dari Eropa yang menumpang pada kapal pemerintah kolonial. Katolisisme awalnya dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis, tetapi sempat dilarang penyebarannya oleh Pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Setelah Napoleon menduduki Belanda, penyebaran Katolik menjadi lebih leluasa dan misionaris Katolik Belanda melanjutkan misi di Hindia Belanda.[94] Sementara itu, Protestantisme umumnya dibawa oleh misionaris Protestan dari Belanda.[95] Beberapa misionaris bahkan memperkenalkan Kekristenan kepada para penguasa dan pejabat, yang kemudian menetapkan Kekristenan sebagai agama negara.[96] Kerajaan-kerajaan Kristen yang pernah terbentuk di Nusantara adalah Bolaang Mongondow, Manganitu, Manado, Moro, Siau, Soya, dan Tagulandang yang bercorak Protestan, serta Amanatun, Larantuka, dan Sikka yang bercorak Katolik.[97][98]
Periode kolonial
Upaya kolonisasi oleh Portugal
Demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangan Konstantinopel terputus,[99] armada Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque melakukan ekspedisi hingga sampai di Melaka, lalu menyerang dan menduduki negara itu.[100][101] Demak membantu dengan mengirimkan armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi gagal.[101] Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala.[102] Bayanullah (sultan Ternate) mengizinkan armada Portugis untuk membangun Benteng Kastela dan memonopoli perdagangan rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer, karena Ternate pada saat itu sedang berperang dengan Tidore.[101] Armada Spanyol di bawah komando Juan Sebastián Elcano, yang melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah, tiba di Maluku pada tanggal tahun 1521, tetapi keberadaan Spanyol ditentang oleh armada Portugis dan menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan Portugal dan peperangan antarkubu akhirnya meletus.[103] Perang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku.[104]
Armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa (raja Sunda) pada tahun 1522, yang mengizinkan pendirian benteng di Banten dan Sunda Kelapa bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut gagal, karena armada bantuan yang dikirimkan dari Portugal terseret dalam badai topan di Teluk Benggala dan beberapa pasukan yang akhirnya tiba di Pulau Jawa diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya menyerah.[102]
Ternate mulai menyadari bahwa Portugal sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara. Tewasnya Khairun Jamil (sultan Ternate) oleh pasukan Portugis akhirnya memantik kemarahan rakyat dan memicu Perang Ternate–Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan membuat sebagian besar pasukan Portugis menyingkir ke Kepulauan Nusa Tenggara.[104] Pengaruh bangsa Portugis semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk dan memonopoli Nusantara, hinggga akhirnya menyisakan wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa.[105]
Monopoli VOC
Berbekal catatan pelayaran Portugis, armada Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman memulai ekspedisi ke Hindia Timur (julukan Nusantara di Dunia Barat saat itu), hingga akhirnya berhasil sampai di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan memulai perjalanan menyusuri pesisir utara Jawa. Meski Houtman dan anak buahnya sering berseteru dengan penduduk lokal, mereka tetap sukses membawa serta rempah-rempah dalam jumlah sangat banyak kembali ke Belanda setahun kemudian.[106] Pada tahun 1598–1600, Belanda kembali melakukan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Neck, yang lebih memilih untuk menarik hati orang-orang lokal.[106] Demi mengurangi persaingan tidak sehat di antara para pedagang rempah, Dewan Negara Belanda membentuk serikat dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. VOC diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan para penguasa lokal di Nusantara.[107] Sejak tahun 1604, VOC bersaing ketat dengan armada Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) yang juga tiba di Nusantara dengan tujuan yang sama.[108] Pieter Both (gubernur jenderal Hindia Timur pertama) menetapkan Ambon sebagai pusat komando VOC,[107] tetapi Jan Pieterszoon Coen (gubernur jenderal kedua) memindahkannya ke Jayakarta (dibangun ulang sebagai Batavia) pada tahun 1619. Pada tahun 1623, armada Inggris berangsur-angsur meninggalkan Nusantara setelah adanya peristiwa Pembantaian Amboina atas beberapa orang Inggris.[109] Istilah "Hindia Belanda" (Nederlandsch-Indië) mulai digunakan di dalam dokumen resmi VOC sejak awal tahun 1620-an.[110]
VOC menjadi badan usaha swasta yang sangat sukses selama abad ke-17. VOC saat itu sempat menguasai Jawa, Painan, Makassar, Manado, Seram, dan Buru.[111] VOC lihai dalam melakukan politik adu domba antarkerajaan dan memaksa para penguasa lokal untuk menandatangani perjanjian "damai" (misalnya Perjanjian Painan), serta sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan konflik internal di negara-negara Nusantara. Misalnya, peristiwa Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) yang membuat Mataram terpecah-pecah menjadi negara Mangkunagaran, Yogyakarta, dan Surakarta.[112] Namun mulai tahun 1730, kejayaan VOC mulai merosot akibat adanya korupsi di tubuh VOC dan pergolakan yang terus-menerus terjadi di Eropa dan Nusantara.[113] Pergolakan di Nusantara, misalnya, yaitu tragedi Geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740 yang memicu Perang Jawa (1741–1743) dan Perang Kuning (1750);[114] serta Perang Bayu di Blambangan yang pecah pada tahun 1771–1772 dan memakan korban jiwa yang sangat besar.[115] Setelah perang melawan Inggris (1780-1784) berakhir, VOC mengalami krisis finansial yang sangat buruk yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. VOC diambil alih oleh Bataaf (negara bangsa Belanda saat itu) sejak tanggal 1 Maret 1796 untuk mengatasi krisis tersebut, tetapi akhirnya gagal. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan, sementara aset-asetnya (termasuk koloni VOC) diambil oleh Pemerintah Bataaf.[116] Bataaf jatuh ke tangan Prancis enam tahun kemudian.
Koloni Belanda dalam kendali Prancis
Napoleon Bonaparte yang menguasai Prancis pada saat itu membubarkan Bataaf dan mendirikan negara boneka Hollandia pada bulan Maret 1806, lalu menunjuk Louis (adiknya) sebagai raja pada tanggal 5 Juni. Louis mengirimkan Herman Willem Daendels berkebangsaan Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808.[117][118] Daendels kemudian menerapkan aturan yang sangat keras dan kebijakan bertangan besi di Hindia Belanda sebagai persiapan menghadapi ancaman Britania Raya. Daendels membangun banyak fasilitas dan benteng pertahanan menggunakan pekerja Heerendiensten (rodi), seperti Jalan Raya Pos Anyar–Panarukan,[119] Benteng Lodewijk di Surabaya, dan Paleis van Daendels (sekarang Gedung AA Maramis) di Batavia. Daendels juga kerap menekan para penguasa lokal, serta menjadi penyebab jatuhnya negara Banten.[120] Gaya kepemimpinan tersebut menimbulkan kesengsaraan pada penduduk lokal, sehingga pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III akhirnya pecah di Pulau Jawa pada tanggal 20 November hingga 17 Desember 1810, tetapi cepat diredam oleh pasukan Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta.[121] Daendels turun dari jabatannya pada tanggal 15 Mei 1811.[122]
Kolonisasi singkat Britania Raya
Pada tahun 1809, armada gabungan Britania Raya dan EIC mulai berangkat menuju Hindia Belanda untuk merebutnya dari Prancis. Armada tersebut berhasil menguasai Kepulauan Maluku pada tahun 1810,[123] lalu mulai menyerbu Pulau Jawa pada bulan Agustus 1811 dan berhasil menduduki satu per satu pos pertahanan di Jawa, hingga Jan Willem Janssens (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) akhirnya takluk di Salatiga. Pada tanggal 18 September, pihak Belanda menyerahkan Hindia Belanda secara resmi kepada Britania melalui Perjanjian Tuntang.[124][125] Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa oleh Britania Raya.[126] Raffles menghapus beberapa aturan Belanda, seperti Heerendiensten dan perbudakan, serta menerapkan sistem land tenure (penduduk membayar pajak sewa tanah kepada pemerintah kolonial sebagai "tuan tanah") dan menaikkan pajak perseorangan. Raffles membentuk pemerintahan yang lebih terpusat dengan tetap mempertahankan para pegawai negeri Belanda di tubuh pemerintahannya. Raffles juga bernegosiasi dengan para penguasa lokal sembari mengurangi hak-hak khusus mereka, serta melancarkan operasi militer kepada para penguasa yang membangkang, seperti dalam peristiwa Geger Sepehi di Keraton Yogyakarta.[127][128] Sebagai pemerhati budaya, Raffles sangat berjasa dalam menyingkap banyak situs Jawa kuno yang telah terkubur dan dilupakan sebelumnya, seperti Candi Prambanan (Sleman dan Klaten), Candi Borobudur (Magelang), dan situs arkeologis Trowulan.[129][130] Penemuan itu ditulisnya dalam buku The History of Java yang terbit pada tahun 1817.[131][132] Mulai pada tanggal 5 April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan dahsyat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10–11 April dengan skala VEI-7, kemudian berangsur-angsur mereda hingga tanggal 17 April.[133][134] Erupsi ini memakan 71 ribu korban jiwa serta diperkirakan menjadi penyebab perubahan iklim global yang disebut tahun tanpa musim panas (1816).[133][135]
Setelah lepas dari kontrol Prancis, Belanda menyetujui perjanjian bersama Britania pada tahun 1814, sehingga Britania Raya harus mengembalikan koloni Belanda pra-1803. Perjanjian itu berlaku efektif pada tahun 1815, diikuti oleh pencopotan jabatan Raffles setahun setelahnya. Koloni Britania di Nusantara pasca-1803 tetap milik Britania Raya, termasuk Bengkulu, sehingga Raffles dikirim kembali ke Nusantara sebagai Letnan Gubernur Bengkulu pada tahun 1818. Ia dan pasukan Britania kemudian melakukan eksplorasi ke wilayah Sumatra, Malaya, dan Singapura, serta berseteru dengan pasukan Belanda yang juga ingin memperluas koloninya.[136]
Perluasan wilayah Hindia Belanda
Belanda membentuk angkatan militer Hindia Belanda yang bernama Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pada tanggal 28 Agustus 1814,[137] lalu mulai merebut kembali koloninya satu per satu, hingga akhirnya berhasil mengeklaim semuanya seperti sedia kala pada tahun 1816. Demi menata ulang pemerintahan, Komisariat Jenderal Hindia Belanda yang baru dibentuk kemudian membuat suatu regeringsreglement (peraturan pemerintah) berbasis pandangan Pax Nederlandica, yang berisi pengaturan struktur pemerintahan berbasis kolonialisme dan imperialisme.[67] Akibatnya, Belanda mengerahkan KNIL ke seluruh kawasan Nusantara demi memperluas wilayah kolonial Hindia Belanda dan melemahkan pengaruh penguasa lokal.[138] Rakyat Maluku di bawah komando Pattimura melakukan perlawanan terhadap Belanda pada bulan Mei 1817 dan berakhir dengan penangkapan dan hukuman gantung terhadap Pattimura dan beberapa pejuang lain.[139] Pada tahun 1819, KNIL melakukan penyerangan ke Palembang dan berakhir dikalahkan oleh pasukan Mahmud Badaruddin II (Sultan Palembang saat itu), tetapi sekali lagi melakukan penyerangan ke Palembang dua tahun setelahnya dan akhirnya berhasil menguasainya, lalu mengasingkan Badaruddin dan keluarga ke Ternate.[140] Pada tahun 1821–1825, pemerintah kolonial ikut campur dalam Perang Padri di Pagaruyung dengan membantu kaum Adat yang konservatif melawan kaum Padri yang islamis, tetapi akhirnya kalah dan terpaksa menyepakati gencatan senjata dengan kaum Padri. Pada tahun 1823, KNIL meredam pemberontakan kaum Tionghoa di Kalimantan.[141] Pada tahun 1824, KNIL dikerahkan untuk menduduki Sulawesi dan melawan Bone yang membangkang dan berakhir kalah, tetapi pemerintah kolonial mengirim pasukan lebih besar menyerang balik Bone pada tahun 1925 dan akhirnya berhasil menundukkannya pada tahun 1838.[142][143] Sejak tahun 1825 pula, Diponegoro dan beberapa bangsawan memimpin rakyat Jawa untuk memberontak,[144] meskipun KNIL berhasil menumpas pasukan Jawa pada tanggal 28 Maret 1830, lalu mengasingkan Diponegoro ke Manado dan kemudian ke Makassar.[144]
Belanda dan Britania Raya menandatangani perjanjian London pada tanggal 17 Maret 1824, yang membuat Britania Raya mendapatkan Malaya, Singapura, dan India Barat, sementara Belanda mendapatkan Indragiri, Riau-Lingga (sekarang Kepulauan Riau), dan Bangka Belitung.[138] Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) mengakali pengeluaran berlebih yang ditimbulkan oleh ekspedisi KNIL dengan menerapkan aturan Cultuurstelsel, yang memaksa para pribumi untuk memilih menyediakan 20% tanah pertanian untuk tanaman komoditas ekspor Belanda atau bekerja di tanah pertanian milik pemerintah selama 60 hari per tahun.[145] Kebijakan ini menyelamatkan kas milik pemerintah kolonial, tetapi menyengsarakan penduduk lokal dan mengakibatkan bencana kelaparan hebat dan wabah penyakit.[146][147] Pada tahun 1831, Belanda melakukan ekspedisi lebih lanjut di Sumatera,[148][149] serta memulai kembali Perang Padri,[150][151] yang berakhir dengan kemenangan Belanda dan keruntuhan Pagaruyung pada tanggal 28 Desember 1838,[152] meskipun KNIL kembali dikerahkan untuk meredam pemberontakan penduduk Batipuh dan sekitarnya di bekas negara itu pada tahun 1841.[153] KNIL juga melancarkan serangkaian ekspedisi ke Bali, meskipun ekspedisi Buleleng yang pertama pada tahun 1846 dan yang kedua pada tahun 1848 berakhir gagal, hingga akhirnya berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Bali utara pada ekspedisi penutup tahun 1849,[154] Setelahnya, Armada-armada KNIL dikirim ke berbagai wilayah lain demi meredam pergolakan, seperti ke ke Kalimantan untuk menaklukkan pemberontakan kaum Tionghoa yang kedua pada tahun 1850–1854,[155] ke Palembang untuk menaklukkan sisa-sisa pengikut dari bekas penguasa lokal pada tahun 1851–1859,[155] ke Nias untuk melancarkan ekspedisi pada tahun 1855–1864,[155] ke Buleleng untuk meredam pemberontakan pada tahun 1858,[156] ke Bone pada tahun 1859 untuk menumpas pemberontakan,[155] ke Banjar untuk menaklukkan perlawanan dari pasukan Hidayatullah II dan Antasari pada tahun 1859–1862,[157] serta ke Palembang dan Bengkulu menaklukkan suku Basemah pada tahun 1864–1868.[158]
Pada tanggal 2 November 1871, Belanda dan Britania Raya membuat Perjanjian Sumatra yang menyetujui seluruh Pulau Sumatra (termasuk Aceh) menjadi milik Hindia Belanda.[159][160] Pada tahun 1873–1914, KNIL melakukan serangkaian penyerangan panjang di tanah Aceh melawan berbagai pasukan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahmud Syah, Muhammad Daud Syah, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Teungku Chik di Tiro.[161][162] KNIL juga melakukan penyerangan di tanah Batak melawan pasukan Sisingamangaraja XII pada tahun 1878–1907.[163] Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat sejak tanggal 20 Mei melalui Puncak Perbuwatan, berpuncak pada tanggal 27 Agustus, dan akhirnya selesai pada bulan Oktober,[164] serta memakan sekitar 36 ribu korban jiwa dan menyebabkan anomali musim dingin vulkanis global dalam kurun empat tahun.[165][166] Bencana ini menimbulkan kelaparan dan wabah di Hindia Belanda, sehingga mendorong penduduk Jambi melakukan pemberontakan pada tahun 1885,[167] diikuti oleh para petani Banten pada tahun 1888;[168] keduanya berhasil diredam oleh armada KNIL. Pada tahun 1894, KNIL berperang dengan suku Sasak di Bali dan Lombok. Pada tahun 1895, Belanda mengeklaim separuh wilayah barat Pulau Papua sebagai wilayah Hindia Belanda, serta mematok batas wilayahnya dengan wilayah Nugini Jerman dan Nugini Britania.[169]
Memasuki abad ke-20, Belanda melakukan ekspedisi Kerinci pada bulan September 1903, lalu membubarkan negara Gowa dan Bone pada tahun 1905.[170] Pada bulan September 1906, KNIL dikerahkan untuk menduduki kerajaan-kerajaan Bali selatan yang masih bertahan.[171][172] Dewa Agung Jambe II dari Klungkung dan pasukannya melakukan pemberontakan pada bulan April 1908, tetapi berhasil ditundukkan.[171][173] Pada tanggal 15 Juni 1908, pemberontakan akibat belasting (pajak) pecah di Pesisir Barat Sumatra dan berhasil diredam besoknya oleh korps marsose KNIL.[174] Mulai tahun 1910-an, pemerintah kolonial berhadapan dengan gerakan-gerakan nasionalisme yang mulai berkembang.
Pergerakan nasional
,_20_Mei_Pelopor_17_Agustus,_p11.jpg)
Menganggap bahwa Kerajaan Belanda memiliki utang budi (eerschuld) terhadap kaum pribumi Hindia Belanda, Ratu Belanda Wilhelmina pada tanggal 17 September 1901 mengumumkan kebijakan Politik Etis (Ethische Politiek), salah satunya meningkatkan taraf pendidikan pribumi dengan membuka sekolah-sekolah.[175] Sakola Istri, sebagai lembaga pengajaran wanita pertama, didirikan oleh Dewi Sartika pada tahun 1904.[176] Boedi Oetomo, yang saat ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional, didirikan oleh beberapa pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) pada tanggal 20 Mei 1908.[177][178] Indische Vereeniging dibentuk sebagai wadah pemersatu para pelajar Hindia di perantauan Belanda pada tahun 1908.[179] Sementara itu, Sarekat Dagang Islam mulai beroperasi pada tahun 1911 dengan membuka cabang di Batavia (sekarang Jakarta) dan Buitenzorg (sekarang Bogor),[180] tetapi namanya diubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912.[181] Pada tanggal 25 Desember 1912, Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (kemudian menjadi Ki Hadjar Dewantara[182]) mendirikan Indische Partij karena ingin memperjuangkan hak-hak kaum Indo dan pribumi, tetapi dibubarkan oleh pemerintah kolonial,[183][184] dan bahkan ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena tulisan-tulisan mereka yang mengkritik pemerintah.[185] Kartinischool yang berdiri sejak tahun 1912 terinspirasi oleh tokoh Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang kritis akan masalah-masalah sosial, termasuk masalah ketimpangan gender.[186]
Indische Sociaal Democratische Vereeniging yang berpaham komunisme berdiri pada tanggal 23 Mei 1914, lalu berganti nama menjadi Persarekatan Kommunist India pada bulan Mei 1920.[187] Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pengajaran Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, lalu berkembang hingga ke luar Pulau Jawa.[188][189] Pada bulan September 1922, Indische Vereeniging berganti menjadi Indonesische Vereeniging (IV), sehingga menjadi organisasi pertama yang menggunakan nama "Indonesia". Persarekatan Kommunist India juga ikut berganti nama menjadi Partij Kommunist Indonesia (PKI) pada tahun 1924.[190] IV berganti nama menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI) pada tahun 1925.[191] Pada tanggal 12 November 1926, PKI memulai pemberontakan dengan menyerang pegawai pemerintahan di kediaman mereka di Labuan, lalu meluas di seluruh Jawa dan Sumatra, hingga berhasil diredam oleh KNIL pada tanggal 28 Februari 1927.[192][193] Setelah itu, PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Hindia Belanda. Mohammad Hatta (Ketua PI saat itu) ditangkap oleh otoritas Belanda pada tanggal 27 September karena diduga berkomplot dengan PKI, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti.[194][195]
