G7
Group of Seven | |
| |
Para pemimpin G7 di KTT G7 ke-52 Prancis (Juni 2026) | |
Negara-negara G7 (biru) dan Uni Eropa (biru kehijauan)
Negara-negara anggota dan pemimpin utama: | |
| Tanggal pendirian |
|
|---|---|
| Pendiri | Library Group: KTT G6 pertama: |
| Didirikan di |
|
| Jenis | Organisasi antarpemerintah |
| Tujuan | Forum politik dan ekonomi |
Nama sebelumnya |
|
Grup Tujuh (G7) (bahasa Inggris: Group of Seven) adalah kelompok yang terdiri atas Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Uni Eropa juga memiliki kursi dalam G7 untuk mewakili Belgia, Belanda, Polandia, Spanyol, dan Swedia. Organisasi ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai bersama, yaitu pluralisme, demokrasi liberal, dan demokrasi perwakilan. Anggota G7 merupakan tujuh negara dengan perekonomian maju utama di dunia, sebagaimana dilaporkan oleh Dana Moneter Internasional. Negara-negara G7 mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global atau sekitar US$263 triliun.
Berawal dari pertemuan ad hoc para menteri keuangan pada tahun 1973, G7 kemudian berkembang menjadi forum formal dan terkemuka untuk membahas serta mengoordinasikan solusi atas berbagai permasalahan global utama, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, stabilitas politik, keamanan, serta perubahan iklim. Setiap kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota, bersama dengan Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa, bertemu setiap tahun dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Perwakilan dari negara lain dan organisasi internasional sering kali diundang sebagai tamu dalam pertemuan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Rusia bergabung dengan kelompok tujuh negara berekonomi utama dunia dan menjadi anggota resmi Kelompok Delapan (G8) dari tahun 1997 hingga 2014.
G7 tidak didasarkan pada perjanjian dan tidak memiliki sekretariat maupun kantor tetap. Organisasi ini dijalankan melalui sistem kepresidenan bergilir setiap tahun di antara negara-negara anggota. Negara yang memegang kepresidenan bertugas menetapkan prioritas kelompok dan menjadi tuan rumah KTT. Meskipun tidak memiliki dasar hukum atau kelembagaan, G7 secara luas dianggap memiliki pengaruh internasional yang signifikan. G7 telah memprakarsai atau memimpin beberapa inisiatif global utama, termasuk upaya untuk memerangi pandemi HIV/AIDS, memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang, dan mengatasi perubahan iklim melalui Perjanjian Paris 2015. Kelompok ini telah dikritik oleh sejumlah pengamat karena keanggotaannya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan terbatas, representasi globalnya yang sempit, serta ketidakefektifannya.
Negara-negara G7 secara bersama-sama memiliki populasi sekitar 780 juta jiwa atau hampir 10% dari populasi dunia. Selain itu, negara-negara tersebut menyumbang sekitar setengah dari kekayaan bersih nominal dunia. Pada tahun 2026, negara-negara G7 menyumbang sekitar 44% dari produk domestik bruto (PDB) nominal dunia dan sekitar 28% dari PDB dunia berdasarkan paritas daya beli.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Asal Usul
[sunting | sunting sumber]Konsep pembentukan forum bagi negara-negara industri utama dalam sistem kapitalis dunia telah muncul sebelum terjadinya krisis minyak pada tahun 1973. Pada 25 Maret 1973, Menteri Keuangan Amerika Serikat George Shultz mengadakan pertemuan informal dengan para menteri keuangan dari Jerman Barat (Helmut Schmidt), Prancis (Valéry Giscard d'Estaing), dan Inggris (Anthony Barber) sebelum pertemuan berikutnya di Washington, D.C. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menawarkan Gedung Putih sebagai tempat pertemuan. Pertemuan tersebut kemudian diselenggarakan di perpustakaan yang terletak di lantai dasar. Kelompok yang awalnya terdiri atas empat orang tersebut kemudian dikenal sebagai "Kelompok Perpustakaan". Pada pertengahan tahun 1973, dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, Shultz mengusulkan penambahan Jepang sebagai anggota, yang disetujui oleh seluruh anggota. Pertemuan informal para pejabat keuangan senior dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Jepang, dan Prancis tersebut kemudian dikenal sebagai "Kelompok Lima".
Pada tahun 1974, kelima negara anggota tersebut mengalami pergantian kepemimpinan secara mendadak dan sering kali diwarnai berbagai permasalahan. Presiden Prancis Georges Pompidou meninggal dunia secara tiba-tiba sehingga memicu pemilihan presiden baru yang dimenangkan oleh Valéry Giscard d'Estaing dengan selisih suara tipis. Kanselir Jerman Barat Willy Brandt, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, dan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengundurkan diri akibat berbagai skandal. Di Inggris, hasil pemilihan umum yang tidak menghasilkan mayoritas menyebabkan terbentuknya pemerintahan minoritas. Ketidakstabilan pemerintahan tersebut kemudian mendorong penyelenggaraan pemilihan umum kembali pada tahun yang sama. Akibat berbagai perubahan tersebut, pengganti Nixon, Gerald Ford, mengusulkan penyelenggaraan pertemuan pada tahun berikutnya agar para pemimpin baru kelompok tersebut dapat saling mengenal.
KTT Pertama dan Perluasan Keanggotaan
[sunting | sunting sumber]Atas inisiatif Giscard d'Estaing dan rekannya dari Jerman, Helmut Schmidt, Prancis menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) selama tiga hari pada November 1975. Dalam pertemuan tersebut, Kelompok Lima ditambah Italia sehingga membentuk "Kelompok Enam" (G6). Bertempat di Château de Rambouillet, pertemuan tersebut berfokus pada beberapa isu ekonomi utama, termasuk krisis minyak, runtuhnya Sistem Bretton Woods, dan resesi global yang sedang berlangsung. Hasil pertemuan tersebut adalah "Deklarasi Rambouillet" yang terdiri atas 15 poin. Deklarasi tersebut, antara lain, memuat komitmen bersama para anggota untuk mendorong perdagangan bebas, multilateralisme, kerja sama dengan negara-negara berkembang, serta pendekatan dengan Blok Timur. Para anggota juga menyepakati penyelenggaraan pertemuan secara rutin setiap tahun.

Pada tahun 1976, Perdana Menteri Inggris Harold Wilson, yang telah berpartisipasi dalam KTT G6 pertama, mengundurkan diri dari jabatannya. Schmidt dan Ford berpendapat bahwa kelompok tersebut membutuhkan seorang pemimpin yang fasih berbahasa Inggris dan memiliki pengalaman politik lebih banyak. Oleh karena itu, mereka mengusulkan untuk mengundang Pierre Trudeau, yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada selama delapan tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan masa jabatan pemimpin G6 lainnya. Kanada juga merupakan negara dengan perekonomian maju terbesar kedua setelah negara-negara anggota G6. KTT yang diselenggarakan di Dorado, Puerto Riko, pada akhir tahun tersebut menjadi pertemuan pertama Kelompok Tujuh (G7) dalam bentuknya yang dikenal saat ini.

Pada tahun 1977, Britania Raya, yang menjadi tuan rumah KTT pada tahun tersebut, mengundang Masyarakat Ekonomi Eropa untuk berpartisipasi dalam seluruh KTT G7. Sejak tahun 1981, Masyarakat Ekonomi Eropa menghadiri setiap pertemuan melalui Presiden Komisi Eropa dan pemimpin negara yang memegang kepresidenan Dewan Uni Eropa. Sejak tahun 2009, Presiden Dewan Eropa, jabatan yang baru dibentuk dan bertindak sebagai salah satu perwakilan utama Uni Eropa dalam hubungan luar negeri, juga secara rutin menghadiri KTT G7.
Peningkatan Peran dan Pengaruh G7
[sunting | sunting sumber]Sampai dengan Kesepakatan Plaza pada tahun 1985, pertemuan antara para menteri keuangan dari tujuh negara anggota G7 tidak diketahui oleh publik. Kesepakatan tersebut, yang hanya melibatkan Kelompok Lima (G5), diumumkan sehari sebelum diselesaikan, sedangkan komunike resmi diterbitkan setelahnya. Tahun 1980-an juga menandai perluasan fokus perhatian G7 di luar isu-isu makroekonomi, yaitu mencakup bidang keamanan dan konflik internasional. Sebagai contoh, G7 berupaya mengatasi konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Irak serta konflik antara Uni Soviet dan Afganistan (Konflik Afganistan).
Setelah KTT tahun 1994 di Napoli, para pejabat Rusia mengadakan pertemuan terpisah dengan para pemimpin G7. Pengaturan informal ini disebut "Political 8" (P8) atau secara informal dikenal sebagai G7+1. Atas undangan para pemimpin G7, Presiden Rusia Boris Yeltsin pertama kali diundang sebagai pengamat, kemudian sebagai peserta penuh. Setelah pertemuan tahun 1997, Rusia secara resmi diundang untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan bergabung dengan kelompok tersebut pada tahun 1998 sehingga terbentuklah Kelompok Delapan (G8). Rusia menjadi pengecualian dalam kelompok tersebut karena tidak memiliki kekayaan nasional dan pengaruh keuangan yang setara dengan anggota lainnya serta belum menjadi negara dengan sistem demokrasi liberal yang mapan. Undangan tersebut, yang diberikan pada masa transisi sulit menuju ekonomi pascakominisme, diyakini didorong oleh keinginan untuk mendorong reformasi politik dan ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Rusia dalam hubungan internasional.
Pada akhir tahun 1999, Vladimir Putin menggantikan Yeltsin sebagai Presiden Rusia. Pada Februari 2007, Putin menyampaikan pidato dalam Konferensi Keamanan Munich ke-43.
Keanggotaan Rusia dalam G8 ditangguhkan pada Maret 2014 sebagai tanggapan atas aneksasi Krimea. Para anggota tidak sampai mengeluarkan Rusia secara permanen dan pada tahun-tahun berikutnya menyatakan keterbukaan atau keinginan untuk mengembalikan partisipasi negara tersebut. Pada Januari 2017, Rusia mengumumkan pengunduran dirinya secara permanen dari G8, yang secara resmi berlaku pada Juni 2018. Pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pertama kali mengusulkan agar Rusia kembali bergabung dalam KTT G7 di Charlevoix, Kanada. Usulan tersebut didukung oleh Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, tetapi ditolak oleh anggota lainnya. Trump kembali menyampaikan usulan tersebut pada tahun 2020, meskipun Rusia tidak menunjukkan minat untuk bergabung kembali.
Seruan Kembali untuk Perluasan Keanggotaan
[sunting | sunting sumber]Telah muncul berbagai usulan untuk memperluas keanggotaan G7. Atlantic Council yang berbasis di Amerika Serikat telah menyelenggarakan Forum Strategi D-10 sejak 2014. Forum ini melibatkan perwakilan dari negara-negara yang disebutnya sebagai "demokrasi terkemuka" yang mendukung "tatanan demokrasi berbasis aturan". Kelompok tersebut terdiri atas seluruh anggota G7 (termasuk Uni Eropa), ditambah Australia dan Korea Selatan. Beberapa negara demokrasi, termasuk India, Indonesia, Polandia, dan Spanyol, turut berpartisipasi sebagai pengamat.[35]
Dengan mandat yang serupa dengan G7, D-10 dianggap oleh sejumlah analis sebagai alternatif bagi kelompok tersebut.[36] Gagasan ini juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga pemikir (think tank) dan mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson.
Pada 2019, di bawah kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rusia menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk memasukkan Tiongkok, India, dan Turki sebagai anggota apabila G7 kembali menerima Rusia.
Pada 2020, di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintah AS menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk memasukkan Australia, Brasil, India, dan Korea Selatan, serta menerima kembali Rusia sebagai anggota.[38][39] Namun, para pemimpin enam negara anggota G7 lainnya secara bulat menolak usulan tersebut.
Pada November 2020, Jared Cohen dan Richard Fontaine, dalam tulisan mereka di Foreign Affairs, mengusulkan agar G7 diperluas menjadi "T-12" yang terdiri atas negara-negara "Demokrasi Teknologi". Sebelumnya, pada Juni tahun yang sama, Kemitraan Global untuk Kecerdasan Buatan (Global Partnership on Artificial Intelligence/GPAI) telah diumumkan. Sebagai salah satu hasil dari pemisahan inisiatif tersebut dari G7, GPAI didirikan oleh Kanada dan Prancis. Pada awal pembentukannya, GPAI memiliki 15 anggota, termasuk Uni Eropa, India, Australia, Meksiko, Selandia Baru, Singapura, Slovenia, dan Republik Korea.
Pada Juni 2021, Boris Johnson mengundang perwakilan Australia dan Republik Korea untuk menghadiri KTT G7. India juga diundang ke KTT tersebut dengan tujuan untuk "memperdalam keahlian dan pengalaman di meja perundingan", bersama dengan negara-negara undangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah Inggris.
Pada 2021, ahli hukum sekaligus konsultan asal Prancis, Eric Gardner de Béville, yang merupakan anggota Cercle Montesquieu, mengusulkan agar Spanyol bergabung dengan G7. Kuasa Usaha Amerika Serikat di Spanyol, Conrad Tribble, menyatakan bahwa Amerika Serikat "dengan antusias mendukung" peningkatan peran kepemimpinan Spanyol di tingkat internasional.
Pada April 2022, Jerman mengonfirmasi bahwa India akan diundang untuk menghadiri KTT G7, sekaligus membantah rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa undangan tersebut tidak akan diberikan.

Pada Maret 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengundang Korea Selatan, Australia, India, Indonesia, Brasil, Vietnam, Komoro (yang saat itu menjabat sebagai Ketua Uni Afrika untuk periode Februari 2023 hingga Februari 2024), Kepulauan Cook (yang saat itu menjabat sebagai Ketua Forum Kepulauan Pasifik untuk periode Februari 2021 hingga Mei 2024), dan Ukraina untuk menghadiri KTT G7 ke-49 yang diselenggarakan di Hiroshima.
Ronald A. Klain, dalam tulisannya untuk Carnegie Endowment, mengusulkan pembentukan G9 dengan menambahkan Korea Selatan dan Australia. Usulan tersebut didasarkan pada pandangan mengenai sentralitas Eropa dalam aliansi saat ini serta meningkatnya tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok di Asia.
Pada Maret 2025, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri KTT G7 ke-51 di Kananaskis, Alberta. Undangan tersebut kemudian diberikan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Mei dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Juni.