Papers by Faiqah Nur Azizah
Devotion: Journal of Research and Community Service, 2024
The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has brought great changes to the... more The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has brought great changes to the lives of mankind. The emergence of AI as part of the rapid evolution of digital technology has led to major changes in the world's lives. This research examines the impact of AI digitalization on Indonesia's workforce and the role of regulation in mitigating negative impacts. It emphasizes the need for holistic evaluation of labor law and modernization of professional job training programs. The research results show that the use of AI in Indonesia is increasing in various sectors, including the employment sector. Moreover, data privacy protection is still inadequate to ensure data protection and privacy of AI technology users. Therefore, it is necessary to update and add regulations that regulate comprehensively, covering data protection, algorithm transparency, occupational safety and health, elimination and specific retraining related to AI, and labor rights relevant to technological developments. It is also necessary to implement new regulations that provide legal protection for the application of AI can minimize the occurrence of cybercrimes on customer data.
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), May 16, 2024
Salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Bahkan, bany... more Salah satu sektor yang membantu pemulihan ekonomi nasional adalah sektor pariwisata. Bahkan, banyak negara menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar dalam menghasilkan devisa. Penyerapan tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan pembangunan negara pada sektor pariwisata. Perluasan penyerapan tenaga kerja ditentukan pula oleh keseimbangan kekuatan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang mempengaruhi upah pekerja di sektor pariwisata. Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, kebijakan pengupahan menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan hak pekerja/buruh untuk dapat pengupahan yang layak bagi kemanusiaan. Namun di lain sisi, jika terjadi kenaikan upah minimum pada sektor pariwisata, maka berpengaruh pada adanya penurunan pekerja sektor pariwisata yang mengakibatkan terjadinya berbagai gejala sosial masyarakat. Maka diperlukan upaya perlindungan hukum bagi pekerja sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persoalan tenaga kerja sektor pariwisata dan pengaturan upah minimum, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata, dan perlindungan hukum pekerja sektor pariwisata pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa upah minimum menjadi batas terendah upah yang memberikan jaminan penghidupan layak bagi pekerja dan produktivitas kerja perusahaan, untuk itu perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah standar ketentuan upah minimum. Penentuan upah minimum memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sebab pemberian upah tinggi akan mempengaruhi peningkatan pelamar kerja. Perlindungan terhadap pekerja sektor pariwisata harus diiringi dengan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan pemberian upah dan pemerintah harus melakukan evaluasi secara intensif demi mewujudkan keseimbangan ekonomi nasional pada sektor pariwisata.
JUDEX LAGUENS: Jurnal Hukum dan Peradilan PP IKAHI, 2024
Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuh... more Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara negara sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasakeadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2022
Indonesia is a country with abundant natural resources. In oil and gas, two models of product sha... more Indonesia is a country with abundant natural resources. In oil and gas, two models of product sharing contract are known, namely through cost recovery and gross split. Through Permen of ESDM Number 12 of 2020 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts, which through this regulation the government makes it easy for contractor entrepreneurs to choose the Gross Split and Cost Recovery model schemes. Meanwhile, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has outlined that natural resources are controlled by the state and used to the greatest extent for the prosperity and welfare of the Indonesian people.
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2023
The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, beca... more The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Pemilihan Umum Kepala Daerah diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Pelaksanaan pilkada y... more Pemilihan Umum Kepala Daerah diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan secara serentak menyebabkan jabatan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia mengalami kekosongan untuk periode tahun 2022 dan tahun 2003. Untuk mengisi kekosongan tersebut, berdasarkan Pasal 22 E UUD NRI Tahnun 1945 Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertiggi bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan. Oleh karena itu, Presiden melimpahkan kewenangannya pada Kementerian Dalam Negeri untuk bertanggung jawab atas pengisian penjabat kepala daerah tersebut. Namun mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah masih dinilai gamang, karena belum ada payung hukum yang jelas mengatur pengisian kekosongan jabatan tersebut, yang merupakan aturan delegatif dari UU Noor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Padahal Putusan MK Putusan No 67 / PUU- XIX/2021 mengamanatkan pada pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan ter...
ADALAH
Abuse of authority occurs because of government administration carried out by officials beyond th... more Abuse of authority occurs because of government administration carried out by officials beyond their authority. The concept of abuse of authority has two legal regimes, namely administrative law and criminal law. The two regimes have a tangent point to each other. As in the case of mining business permits (IUP), the authority to issue permits attached to the office is related to government administrative law, but when there are violations of authority that are contrary to general principles, it can immediately turn into a criminal act of corruption related to legal aspects. criminal.
JURIS LK 2 FHUI, 2022
Bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat merupakan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yang... more Bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat merupakan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yang memiliki sifat religio-magis. Keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, seiring berjalannya waktu keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat tergerus oleh perkembangan globalisasi akibat pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang masif. Dengan demikian perlu suatu upaya pembaharuan hukum agraria yang dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T) atau dimaknai sebagai sumber-sumber agraria menuju struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya melalui reforma agraria. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan upaya harmonisasi aturan yang ada berkaitan dengan pertanahan, hukum adat dan masyarakat hukum adat.
'ADALAH, 2022
The natural resources of the marine sector represent a key potential for Indonesia. This is becau... more The natural resources of the marine sector represent a key potential for Indonesia. This is because the marine area is wider than the land area. This potential can have a huge impact on the community because the town's dependence on marine potential is very strong. So that the economic activity of coastal communities continue to roll from time to time. However, in actuality, the potential of natural resources in the coastal area has so far not been optimized. So that it has an influence on coastal communities that are still battling with the difficulties of poverty and do not feel the beneficial impacts provided by the sea. The synergy between the central government and local governments in the management of natural resources in coastal areas is the key to accomplishing a national economic recovery in the marine resources sector.
'ADALAH, 2022
A country's constitution is its most significant component. Creating a state without a constituti... more A country's constitution is its most significant component. Creating a state without a constitution is a non-starter. This is due to the fact that it is the most important law at its level. As a result, understanding how a country's governing structure can be altered is critical. The author examines how the United States, France, and Indonesia have implemented a system of constitutional amendments. While France and Indonesia share a legal system, they have a separate procedure for amending their constitutions. Even though Indonesia and the United States have very different legal systems, they both use the same constitutional amendment process. Since America has the world's oldest constitution, it was chosen as the focus of the author's study. As a result, France was picked since the French Revolution had a significant impact on the legal system of several European countries, including Indonesia.
'ADALAH, 2022
One of the goals of Job Creation is to achieve economic equity through ease of doing business. Ho... more One of the goals of Job Creation is to achieve economic equity through ease of doing business. However, the existence of the Job Creation Law has actually added new problems, especially regarding legal protection for workers who are not included in the pension program. This is due to the imposition of sanctions, both imprisonment and fines to corporations that do not provide severance pay. For workers who are not included in the pension program, it is abolished by the Copyright Law. Therefore, the State must be present to provide legal protection and guarantee the fulfillment of rights for workers/laborers through the establishment of laws and regulations that favor the lower classes of society.
'ADALAH, 2022
The decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 in its ruling gave special trea... more The decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 in its ruling gave special treatment to political parties that passed the Parliamentary Threshold in 2019 not to need to carry out factual verification, but only with administrative verification. However, this requirement does not apply to political parties that do not pass the Perlementary Threshold in 2019. Even though political dynamics occur very dynamically, so that the stages of administrative verification and factual verification are deemed necessary for all parties. The existence of this decision seems discriminatory and injures the sense of justice and democratic principles in general elections.
Jurist-Diction, 2022
The Indonesian constitution guarantees the fulfillment of the right to education as stated in Art... more The Indonesian constitution guarantees the fulfillment of the right to education as stated in Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (1) as well as regulates the right to health insurance as stated in Article 28H paragraph (1). Both are fundamental rights that must be fulfilled by the state as mandated by the constitution. However, this becomes a dilemma when the two rights must be clashed when Covid-19 is hitting Indonesia. On the one hand, the implementation of online distance learning (PJJ) raises new social problems regarding the right to education, but on the other hand, if face-to-face learning is carried out, the right to health must still be prioritized. It has been more than a year since a pandemic has hit the world, many changes that ultimately require reforms in learning methods, but the complexity of implementing policies that adapt to pandemic conditions must be enforced without compromising the fulfillment of the right to education and the right to health. Both are important rights for the community for survival through health and to improve self-quality through education. This is what makes the author want to do further research to answer the questions above. To answer this, the author uses a normative research method, namely by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The approach used is a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained through secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed using descriptiveanalytical techniques to draw conclusions.
JOURNAL OF LEGAL RESERCH, 2021
The purpose of this research is to identify and analyze the concept and legitimacy of reform in t... more The purpose of this research is to identify and analyze the concept and legitimacy of reform in the Islamic inheritance distribution system in relation to men and women. The portion determined in QS al-Nisâ' verses 11-12 concerning the division of inheritance and the party entitled to receive the inheritance is regulated in detail, with implications for the ijtihad of scholars who position the verse as a qat'iyu al-Wurud verse (certainly the origin of the syar'i) and qat'iyu al-Dalâlah verse (definite designation on a certain meaning). The presence of the concept of renewal in the proportional inheritance distribution system answers the ulama's previous rigidity in conducting ijtihad. This study employs a qualitative research method in conjunction with a literature review. According to the study's findings, reforms in the Islamic inheritance distribution system that are proportional to men and women can be implemented. Given the very dynamic nature of law and Islam as a religion of mercy for the universe, it responds to this dynamic through the concept of ijtihad for religious leaders, judges, and the government in order to answer the problems faced by society based on the context of the times, conditions, time, and place.
Uploads
Papers by Faiqah Nur Azizah