This paper discusses the experience of Indonesian exiles in the Netherlands. Presented in a chron... more This paper discusses the experience of Indonesian exiles in the Netherlands. Presented in a chronological order from their departure to foreign countries until the post-Suharto era. This paper shows a strong interaction between international and domestic political battles as the context of their origin. Organized based on interviews and observations of the Indonesian exiles in the Netherlands, in addition to related literature review, this paper points out the effort by the exiles to maintain their nasionalist commitment by creating a counter narrative to Indonesian historiography that neglected them. Keywords: 1965 tragedy, exile, citizenship, nationalism
This paper observes Islamic conservatism and religious intolerance in Tasikmalaya. Based on histo... more This paper observes Islamic conservatism and religious intolerance in Tasikmalaya. Based on historical analysis on the development and existence of Islam in Tasikmalaya, this paper looks at the symptoms of Islamic conservatism growing up at the end of 1990s which severely affected to the existence of Ahmadi and Shi‘i as minority groups. Mainly relying on deep interviews with local actors, this paper argues that intolerance towards religious minority has been facilitated by the policy of the state which tends to give privilege to majority groups.
Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa dekolonisasi bukan hanya tema yang penting, jika bukan yang... more Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa dekolonisasi bukan hanya tema yang penting, jika bukan yang terpenting, dalam perdebatan historiografi nasional di bekas negeri jajahan, tetapi juga di bekas negeri penjajah. Di Indonesia, hal pertama sudah sering dibahas, tetapi hal kedua nyaris terabaikan. Pembaca Indonesia hampir tidak mempunyai pengetahuan sama sekali mengenai proses dekolonisasi di kalangan orang Belanda ketika menyaksikan daerah koloni mereka lepas dari genggaman. Deklarasi kemerdekaan 1945 menurut Indonesia atau penyerahan kedaulatan 1949 berdasarkan pengakuan Belanda seolah memutus mata rantai sejarah di antara kedua entitas yang sebelumnya berada dalam satu imperium kolonial yang sama. Masalahnya memang bukan sekadar miskinnya perspektif dalam historiografi Indonesia, tetapi di Belanda sendiri tema mengenai dekolonisasi belum lama digeluti. Menurut Wim Willems (2003), tema ini baru dianggap penting oleh publik Belanda pada tahun 1980-an seiring dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan para imigran ke dalam masyarakat Belanda. Dalam proses itu, tema dekolonisasi muncul bersamaan dengan rekonstruksi terhadap ingatan kelompok imigran poskolonial. Poskolonialitas dan poskolonialisme sebagai suatu disiplin akademis adalah kata-kata kunci dalam perdebatan dekolonisasi lebih lanjut. Akan tetapi, seperti akan kita bahas di bawah, poskolonialisme adalah perspektif yang kurang berkembang di lingkungan akademis Belanda (Bosma, 2012). Hal ini menyebabkan tema dekolonisasi terlambat dibicarakan, termasuk pokok permasalahan tulisan ini: bagaimana dekolonisasi sejarah Indonesia diwacanakan oleh mereka. Sama seperti pembaca Indonesia, pembaca Belanda tidak terlalu berminat untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Indonesia, bekas negeri jajahan mereka, setelah 1945. Indonesia dan Belanda yang lahir setelah itu
Goenawan Mohamad (GM), sang penyair itu, menggambarkan dirinya sebagai "Si Malin Kundang". Dalam ... more Goenawan Mohamad (GM), sang penyair itu, menggambarkan dirinya sebagai "Si Malin Kundang". Dalam sebuah esai yang terbit pertama kali pada 1972, GM menceritakan hal itu dengan perasaan gusar. Mengapa dewa-dewi lebih memihak sang ibu sehingga dia dikutuk menjadi batu? Lalu dengan masygul pada usia yang sangat belia, 18 tahun, dia menyatakan semacam manifesto: "Penyair mana pun yang baik, kehadirannya mula pertama adalah sebagai seorang penyair. Lebih jauh lagi: seorang manusia dengan semua masalahnya, dalam suatu hidup. Hasil sastranya pun bukan hasil suatu eksemplar dari suatu jumlah, tetapi hasil keseorangan yang betul-betul utuh". 2 Tetapi GM mengakui masa kecilnya kurang bahagia. Sebagai anak dari seorang pendatang di Batang, dia selalu merasa berjarak dengan kehidupan anak kecil lainnya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan imajinasi yang dipulung dari buku-buku bacaan. Akibatnya, "ia memang tak begitu intim dengan beberapa hal dari masa lalu. Padanya hanya ada perasaan tak terumuskan, bahwa dunia tempat ia berjalan bolak-balik dulu, sebuah desa pesisir di sebuah kota kecil Jawa Tengah, adalah dunia yang memandang dan dipandangnya dengan setengah hati". 3 Lain GM, lain Mochtar Pabottingi. Meski sama-sama menolak dimasukan dalam kutub sastra dan politik tertentu, Mochtar jelas sekali tidak pernah merasa dirinya Si Malin Kundang. Juga berbeda dengan GM, dia justru selalu membayangkan masa lalunya sebagai anak sebagai dunia ideal yang dirindukan. Kecintaan terhadap dunia ideal itu kemudian mengemuka dalam keyakinannya terhadap adanya suatu kebenaran dalam realitas. Prinsip ontologis dan epistemologis mengenai kebenaran ini membayangi hampir seluruh puisi dalam Konsierto di 1 Disampaikan dalam diskusi di LIPI, 29 September 2015. Cakrawala, Mochtar secara ekstensif menggunakan prinisp etika Aristotelian ini sebagi bingkai moral dalam menuturkan kisah biografisnya. 5 Kebimbangan Masalahnya adalah ruang dan waktu yang kita hidupi hari ini bukanlah Athena di mana Aristoteles hidup ribuan tahun lalu. Negara-kota berkembang menjadi negara-bangsa dan bahkan kemudian negara-dunia. Dalam perkembangan itu, perjumpaan dua insan yang berasal-usul berbeda tak terhindarkan. Khususnya ketika cinta dan birahi sudah memuncak di ubun-ubun, perbedaan menjadi percuma, sebab "Dengan gelisah abadi. Dan hanya laku senggamalah//pembebasnya" (hlm. 8). Persis pada titik inilah Mochtar tidak bisa terhindar dari kebimbangan. "Carla dan Kunto" (2010) menyingkapkan hal itu kepada kita secara telanjang. Tentu saja puisi tersebut bukan cerita stensilan. Kebimbangan Mochtar bukan sekadar kebimbangan "Pada tatapan Carla" yang menyebabkan "…seluruh bagian tubuhnya pun bergegas//ke seluruh bagian tubuh Carla//Seperti burung-burung flamingo bergegas//menyerebu mata air Sahara" (hlm. 6). Lebih dari itu, kebimbangan Mochtar adalah kebimbangan epistemis tentang bagiamana sejarah dan kebenaran ditemukan atau diciptakan. Dalam suatu percakapan antara Carla dan Kunto, kebimbangan itu menyeruak (hlm. 8): "Kunto," bisik Carla "Percayakah engkau pada pesan makoto?" Kunto terhenyak. Baru kemudian dia menjawab Suaranya menyatu dengan angin: "Mungkin… Sebagai orang Jawa. Tapi engkau tahu Aku pun tak lagi sepenuhnya Jawa."
Buku Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi yang disunting oleh AE Priyono dan ... more Buku Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi yang disunting oleh AE Priyono dan Usman Hamid adalah karya yang sangat berharga. Berisi kurang lebih 39 tulisan, karya ini tak pelak lagi merangkum hampir semua problematik dalam praktik demokratisasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Pada bagian pendahuluan dan penutup, suatu refleksi yang tajam (hlm. ix-li) dan agenda yang programatik (hlm. 847-857) disusun dengan baik sebagai peta jalan teoritis dan praktis lebih lanjut. Meski demikian, dengan segera saya menangkap sesuatu yang kurang dari buku setebal 899 halaman ini. Kekurangan itu bukan kesalahan atau kelemahan para penulis, tetapi lebih merefleksikan situasi umum ilmu-ilmu sosial di Indonesia, yaitu orientasinya yang melulu melihat ke dalam (inward looking). Perhatian ilmuwan sosial tentang Indonesia selalu terarah kepada individu-individu atau masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam garis batas teritorial negara-bangsa Indonesia. Apa, siapa, dan bagaimana orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik karena terpaksa atau sukarela, jarang atau bahkan tidak pernah mendapat tempat memadai di dunia akademis kita. 2 Terkait dengan tema pokok buku yang kita bahas hari ini, kita seolah lupa untuk bertanya: apa arti demokrasi bagi orang Indonesia di luar negeri? Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika berbicara tentang demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, fokusnya tertuju pada pelukisan tentang demokrasi yang bersemi di tanah airnya sendiri. Problematik demokrasi akibatnya selalu identik dengan problematik negara-bangsa. Ini tentu saja bukan pengertian yang salah sama sekali. Di tengah era 'globalisasi' sekarang ini, peranan dan kekuatan yang dimainkan oleh negara-bangsa tidak hanya menguat, tetapi juga dibutuhkan. Di hadapan arus 'neoliberalisasi' yang semakin deras, negara adalah ratu adil yang diharapkan kehadirannya. Tetapi jalan keluar di tengah situasi ilmu sosial yang selalu berorientasi ke dalam ini, menurut saya, tidak cukup hanya dengan perspektif komparatif yang umumnya berkembang di ilmu politik. Untuk bidangnya, tulisan Vedi Hadiz (hlm. 291-316) dan Cho Hee-yeon (hlm. 433-458) yang terhimpun dalam buku ini sudah sangat unggul. Dengan
Pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama tahun 196... more Pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama tahun 1965-1966 adalah titik balik dalam sejarah Indonesia kontemporer. Sejak itu liberalismeyang pada masa akhir kekuasaan Presiden Sukarno dikecam oleh banyak kalangan karena dituduh membuat pemerintahan berjalan tidak efektif-berkembang mengikuti konsolidasi pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Pada tataran politik terdapat perdebatan tentang apakah Orde Baru adalah rezim liberal atau bukan, tetapi cukup pasti kebijakan ekonomi Indonesia pasca-1965 sangat terbuka bagi masuknya investasi dan modal asing, lalu belakangan semakin menerima paham pasar bebas. Di luar arena pemerintahan, orientasi liberal yang tumbuh di Indonesia pasca-1965 ternyata mempunyai resonansi pada, jika bukan justru difasilitasi oleh, pemikiran kebudayaan. Mengenai hal ini, Wijaya Herlambang telah membahasnya dengan menunjukan kontak-kontak yang intensif antara beberapa pegiat kebudayaan liberal-di Indonesia dikenal sebagai kalangan 'humanisme universal-dan para sejawatnya di Barat. Melalui kontak-kontak ini disalurkan berbagai ide, skema, dan dana untuk mendukung program-program kebudayaan yang mengukuhkan keberadaan paham liberal dalam arena kebudayaan Indonesia kontemporer. Makalah pendek ini ingin menunjukkan bahwa peristiwa 1965 dapat dibaca juga sebagai pembuka jalan bagi perkembangan 'Islam liberal' di Indonesia. Dalam hal ini jarang disadari bahwa munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam sedikit banyak difasilitasi oleh hilangnya diskursus komunisme, atau 'kiri' dalam pengertian yang lebih luas, di Indonesia pasca-1965. Secara genealogis, selain mengacu pada khazanah gerakan politik dan intelektual di dunia internasional, paham Islam liberal tumbuh dan berkembang di atas reruntuhan pemikiran kiri di 1 Disampaikan pada seminar "pengaruh budaya liberal terhadap kehidupan
Pendahuluan Selepas membaca novel Lasmi karya Nusya Kuswatin, saya serasa memperoleh sedikit titi... more Pendahuluan Selepas membaca novel Lasmi karya Nusya Kuswatin, saya serasa memperoleh sedikit titik terang dalam memahami problematika gender di Indonesia. 3 Akhir-akhir ini paling tidak ada dua peristiwa yang bagi saya masih seperti enigma. Peristiwa pertama terkait dengan kontroversi acara Miss World di Bali, bulan September kemarin, lalu peristiwa kedua apalagi kalau bukan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyair Sitok Srengenge. Dalam kedua peristiwa tersebut, terlihat adanya kegalauan dan bahkan perpecahan di kalangan aktivis perempuan dan pemerhati isu-isu gender. Bagaimana feminisme sesungguhnya menanggapi isu-isu tersebut? Mungkin bukan kebetulan jika Nancy Fraser, seorang feminis terkemuka, menulis sebuah artikel-yang kemudian menimbulkan debat panjang-berjudul "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it" di The Guardian (14 Oktober 2013). 4 Dalam artikel ini dengan tajam Fraser memperlihatkan dilema feminisme gelombang kedua di tengah gelombang kapitalisme kontemporer dan bagaimana cara mengatasinya. Artikel ini merupakan versi super singkat dan populer dari karya baru Fracer, Fortunes of Feminism: From State-Manged Capitalism and Neoliberal Crises, yang memuat butir-butir argumen yang sama 5 . Pandangan Fraser ini hampir senada dengan pendapat sosiolog Manuel Castells dalam The Power of Identity, khususnya bab The End of Patriarchalism, yang menunjukkan problematika 1 Disampaikan pada acara diskusi PRP Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2013. 2 Peneliti PSDR-LIPI, Jakarta ([email protected]) 3 Nasya Kuswatin, Lasmi (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2009) 4 Nancy Fraser, "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it"
Kritik terhadap kondisi ilmu sosial di Indonesia-dan negara-negara Asia Tenggara lainnyatelah ban... more Kritik terhadap kondisi ilmu sosial di Indonesia-dan negara-negara Asia Tenggara lainnyatelah banyak dilakukan para pengamat dengan beragam fokus dan sudut pandang. 3 Ignas Kleden sejak lama mengingatkan adanya dilema antara relevansi intelektual dan sosial. 4 Ada topik yang menarik secara intelektual, tetapi dianggap tidak penting secara sosial, demikian pula sebaliknya.
Citizenship is a gendered practice. Although it transcends differences of identities, such as gen... more Citizenship is a gendered practice. Although it transcends differences of identities, such as gender, into national identity, in reality it is challenged by particular identities. In Indonesia, those particular identities are ethnicity and religion that growing in tandem with the dynamics of Indonesian nationhood models. The focus of this paper is the dynamics of women citizenship in the three regions in the post-Suharto era. It can be concluded that women citizenship is a reflection of a complex relationship between the individual, ethnic/religious community and the state. In this triangular relationship, the role of the state is crucial. Kewarganegaraan adalah praktik bergender. Meskipun mentransendensikan berbagai perbedaan identitas, seperti gender, ke dalam identitas nasional, kewarganegaraan dalam kenyataannya ditantang oleh identitas-identitas partikular. Di Indonesia, identitas-identitas partikular tersebut adalah etnisitas dan agama yang tumbuh bersama dengan dinamika model kebangsaan Indonesia. Fokus tulisan ini adalah dinamika kewarganegaraan perempuan di tiga daerah pasca-Soeharto, yaitu Bali, Lombok, dan Minahasa. Bisa disimpulkan bahwa kewarganegaraan perempuan adalah sebuah refleksi atas hubungan kompleks antara individu, komunitas etnis/keagamaan dan negara. Dalam hubungan segitga ini, peran negara sungguh krusial. Pendahuluan Secara global minat akademis terhadap persoalan kewarganegaraan (citizenship) akhir-akhir ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya arus migrasi yang melintasi batas-batas negara nasional. Keanggotaan seseorang terhadap komunitas 1 Peneliti PSDR-LIPI, Jakarta.
Kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia pasca Orde Baru tentu tidak lahir begitu sa... more Kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia pasca Orde Baru tentu tidak lahir begitu saja atau hanya sekedar respon terhadap situasi transisi politik Indonesia pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru. Akar-akar kemunculannya mempunyai genealogi pada wacana dan aksi serupa di masa lalu. Paling tidak, menurut Martin van Bruinessen, ada dua preseden yang menjadi akar dari fenomena itu, yaitu gerakan DI/TII dan Partai Masyumi. Dua preseden ini, bersama dengan pengaruh-pengaruh jaringan transnasional Islam kontemporer, telah mengilhami banyak kaum Muslim Indonesia untuk kembali merevitalisasi identitas politik mereka di ruang publik. 3 Di beberapa 'kota kecil' di bagian timur Indonesia, gerakan-gerakan Islam radikal diyakini ikut terlibat dalam berbagai 'perang' komunal yang mengiringi jatuhnya salah satu rezim otoriter terlama dalam sejarah politik abad ke-20. 4 Meskipun tidak menyebabkan disintegrasi nasional dalam skala besar sebagaimana terjadi di negara-negara Balkan eks-komunis, perang komunal di kota-kota kecil Indonesia itu memunculkan sejumlah pertanyaan penting tentang peran dan relasi agama dalam kehidupan publik, khusususnya dalam bidang politik.
For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separat... more For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separation between public and private sphere. The right of citizens to believe and practice of religious faith, however, is not always synonymous with recognition from the state. In several countries, constitution guarantees religious freedom, but in some cases in European countries government has not yet been formally recognized the existence of Islam. In this context recognition is defined as recognition of organizations that represent religious community. The issue of representation is indeed very crucial, because this concerns distribution of public finances. Recognition of religiousbased organizations means the state's willingness to subsidize religious activities. The presence of migrants have made the issue of religious freedom is becoming more widespread in recent years. As the bulk of the migrants, Muslims are the most important subject in this issue. Prohibition of the use of religious symbols, including headscarves for Muslim women in public schools in France, has raised a number of questions about how far freedom of religion which based on secularism is practiced. Furthermore, questions about the meaning of secularism was critically raised back into the European public sphere. In fact, secularism is a political discourse that interpreted by various European countries. According to the observers, such diversity in the meaning of secularism is resulted come from the influence of dominant religious culture and political development of the nation-states project which is also different in each European country. On the other hand, different interpretation of secularism is also linked with political dynamics of migration of European countries. Muslims in Europe as immigrant become the targeted group of integration policy. The problem of integration is not just include politics in public life, but also in the cultural area of private life. In this context, debate on multiculturalism emerged as a reaction to the assimilationist view which want to merge cultural boundaries of migrants to European community. Questions about how far the state should interfere in the cultural life, including those of religious practices, migrants, in this case the Muslim immigrants, is an important issue as a focus in this paper.
This paper shows how the terms of unskilled and undocumented are constructed in the dynamics of m... more This paper shows how the terms of unskilled and undocumented are constructed in the dynamics of migration and citizenship in the Netherlands. In particular, this paper look at the dynamics in the case study of Indonesian workers. Conceptual relationship between the terms of unskilled and undocumented until a certain level is causal.
Andi Tarigan adalah orang pertama yang memberi tahu saya perihal Burung-Burung Cakrawala (BBC) 3 ... more Andi Tarigan adalah orang pertama yang memberi tahu saya perihal Burung-Burung Cakrawala (BBC) 3 sekira tiga bulan sebelum diluncurkan ke hadapan sidang pembaca. Dia adalah editor di Gramedia dan teman sekelas saya di Driyarkara. "Min, aku sedang menyunting bukunya Pak Mochtar. Dia seniormu di LIPI ya? Bahasanya asyik banget.
This paper discusses the experience of Indonesian exiles in the Netherlands. Presented in a chron... more This paper discusses the experience of Indonesian exiles in the Netherlands. Presented in a chronological order from their departure to foreign countries until the post-Suharto era. This paper shows a strong interaction between international and domestic political battles as the context of their origin. Organized based on interviews and observations of the Indonesian exiles in the Netherlands, in addition to related literature review, this paper points out the effort by the exiles to maintain their nasionalist commitment by creating a counter narrative to Indonesian historiography that neglected them. Keywords: 1965 tragedy, exile, citizenship, nationalism
This paper observes Islamic conservatism and religious intolerance in Tasikmalaya. Based on histo... more This paper observes Islamic conservatism and religious intolerance in Tasikmalaya. Based on historical analysis on the development and existence of Islam in Tasikmalaya, this paper looks at the symptoms of Islamic conservatism growing up at the end of 1990s which severely affected to the existence of Ahmadi and Shi‘i as minority groups. Mainly relying on deep interviews with local actors, this paper argues that intolerance towards religious minority has been facilitated by the policy of the state which tends to give privilege to majority groups.
Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa dekolonisasi bukan hanya tema yang penting, jika bukan yang... more Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa dekolonisasi bukan hanya tema yang penting, jika bukan yang terpenting, dalam perdebatan historiografi nasional di bekas negeri jajahan, tetapi juga di bekas negeri penjajah. Di Indonesia, hal pertama sudah sering dibahas, tetapi hal kedua nyaris terabaikan. Pembaca Indonesia hampir tidak mempunyai pengetahuan sama sekali mengenai proses dekolonisasi di kalangan orang Belanda ketika menyaksikan daerah koloni mereka lepas dari genggaman. Deklarasi kemerdekaan 1945 menurut Indonesia atau penyerahan kedaulatan 1949 berdasarkan pengakuan Belanda seolah memutus mata rantai sejarah di antara kedua entitas yang sebelumnya berada dalam satu imperium kolonial yang sama. Masalahnya memang bukan sekadar miskinnya perspektif dalam historiografi Indonesia, tetapi di Belanda sendiri tema mengenai dekolonisasi belum lama digeluti. Menurut Wim Willems (2003), tema ini baru dianggap penting oleh publik Belanda pada tahun 1980-an seiring dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan para imigran ke dalam masyarakat Belanda. Dalam proses itu, tema dekolonisasi muncul bersamaan dengan rekonstruksi terhadap ingatan kelompok imigran poskolonial. Poskolonialitas dan poskolonialisme sebagai suatu disiplin akademis adalah kata-kata kunci dalam perdebatan dekolonisasi lebih lanjut. Akan tetapi, seperti akan kita bahas di bawah, poskolonialisme adalah perspektif yang kurang berkembang di lingkungan akademis Belanda (Bosma, 2012). Hal ini menyebabkan tema dekolonisasi terlambat dibicarakan, termasuk pokok permasalahan tulisan ini: bagaimana dekolonisasi sejarah Indonesia diwacanakan oleh mereka. Sama seperti pembaca Indonesia, pembaca Belanda tidak terlalu berminat untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Indonesia, bekas negeri jajahan mereka, setelah 1945. Indonesia dan Belanda yang lahir setelah itu
Goenawan Mohamad (GM), sang penyair itu, menggambarkan dirinya sebagai "Si Malin Kundang". Dalam ... more Goenawan Mohamad (GM), sang penyair itu, menggambarkan dirinya sebagai "Si Malin Kundang". Dalam sebuah esai yang terbit pertama kali pada 1972, GM menceritakan hal itu dengan perasaan gusar. Mengapa dewa-dewi lebih memihak sang ibu sehingga dia dikutuk menjadi batu? Lalu dengan masygul pada usia yang sangat belia, 18 tahun, dia menyatakan semacam manifesto: "Penyair mana pun yang baik, kehadirannya mula pertama adalah sebagai seorang penyair. Lebih jauh lagi: seorang manusia dengan semua masalahnya, dalam suatu hidup. Hasil sastranya pun bukan hasil suatu eksemplar dari suatu jumlah, tetapi hasil keseorangan yang betul-betul utuh". 2 Tetapi GM mengakui masa kecilnya kurang bahagia. Sebagai anak dari seorang pendatang di Batang, dia selalu merasa berjarak dengan kehidupan anak kecil lainnya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan imajinasi yang dipulung dari buku-buku bacaan. Akibatnya, "ia memang tak begitu intim dengan beberapa hal dari masa lalu. Padanya hanya ada perasaan tak terumuskan, bahwa dunia tempat ia berjalan bolak-balik dulu, sebuah desa pesisir di sebuah kota kecil Jawa Tengah, adalah dunia yang memandang dan dipandangnya dengan setengah hati". 3 Lain GM, lain Mochtar Pabottingi. Meski sama-sama menolak dimasukan dalam kutub sastra dan politik tertentu, Mochtar jelas sekali tidak pernah merasa dirinya Si Malin Kundang. Juga berbeda dengan GM, dia justru selalu membayangkan masa lalunya sebagai anak sebagai dunia ideal yang dirindukan. Kecintaan terhadap dunia ideal itu kemudian mengemuka dalam keyakinannya terhadap adanya suatu kebenaran dalam realitas. Prinsip ontologis dan epistemologis mengenai kebenaran ini membayangi hampir seluruh puisi dalam Konsierto di 1 Disampaikan dalam diskusi di LIPI, 29 September 2015. Cakrawala, Mochtar secara ekstensif menggunakan prinisp etika Aristotelian ini sebagi bingkai moral dalam menuturkan kisah biografisnya. 5 Kebimbangan Masalahnya adalah ruang dan waktu yang kita hidupi hari ini bukanlah Athena di mana Aristoteles hidup ribuan tahun lalu. Negara-kota berkembang menjadi negara-bangsa dan bahkan kemudian negara-dunia. Dalam perkembangan itu, perjumpaan dua insan yang berasal-usul berbeda tak terhindarkan. Khususnya ketika cinta dan birahi sudah memuncak di ubun-ubun, perbedaan menjadi percuma, sebab "Dengan gelisah abadi. Dan hanya laku senggamalah//pembebasnya" (hlm. 8). Persis pada titik inilah Mochtar tidak bisa terhindar dari kebimbangan. "Carla dan Kunto" (2010) menyingkapkan hal itu kepada kita secara telanjang. Tentu saja puisi tersebut bukan cerita stensilan. Kebimbangan Mochtar bukan sekadar kebimbangan "Pada tatapan Carla" yang menyebabkan "…seluruh bagian tubuhnya pun bergegas//ke seluruh bagian tubuh Carla//Seperti burung-burung flamingo bergegas//menyerebu mata air Sahara" (hlm. 6). Lebih dari itu, kebimbangan Mochtar adalah kebimbangan epistemis tentang bagiamana sejarah dan kebenaran ditemukan atau diciptakan. Dalam suatu percakapan antara Carla dan Kunto, kebimbangan itu menyeruak (hlm. 8): "Kunto," bisik Carla "Percayakah engkau pada pesan makoto?" Kunto terhenyak. Baru kemudian dia menjawab Suaranya menyatu dengan angin: "Mungkin… Sebagai orang Jawa. Tapi engkau tahu Aku pun tak lagi sepenuhnya Jawa."
Buku Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi yang disunting oleh AE Priyono dan ... more Buku Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi yang disunting oleh AE Priyono dan Usman Hamid adalah karya yang sangat berharga. Berisi kurang lebih 39 tulisan, karya ini tak pelak lagi merangkum hampir semua problematik dalam praktik demokratisasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Pada bagian pendahuluan dan penutup, suatu refleksi yang tajam (hlm. ix-li) dan agenda yang programatik (hlm. 847-857) disusun dengan baik sebagai peta jalan teoritis dan praktis lebih lanjut. Meski demikian, dengan segera saya menangkap sesuatu yang kurang dari buku setebal 899 halaman ini. Kekurangan itu bukan kesalahan atau kelemahan para penulis, tetapi lebih merefleksikan situasi umum ilmu-ilmu sosial di Indonesia, yaitu orientasinya yang melulu melihat ke dalam (inward looking). Perhatian ilmuwan sosial tentang Indonesia selalu terarah kepada individu-individu atau masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam garis batas teritorial negara-bangsa Indonesia. Apa, siapa, dan bagaimana orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik karena terpaksa atau sukarela, jarang atau bahkan tidak pernah mendapat tempat memadai di dunia akademis kita. 2 Terkait dengan tema pokok buku yang kita bahas hari ini, kita seolah lupa untuk bertanya: apa arti demokrasi bagi orang Indonesia di luar negeri? Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika berbicara tentang demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, fokusnya tertuju pada pelukisan tentang demokrasi yang bersemi di tanah airnya sendiri. Problematik demokrasi akibatnya selalu identik dengan problematik negara-bangsa. Ini tentu saja bukan pengertian yang salah sama sekali. Di tengah era 'globalisasi' sekarang ini, peranan dan kekuatan yang dimainkan oleh negara-bangsa tidak hanya menguat, tetapi juga dibutuhkan. Di hadapan arus 'neoliberalisasi' yang semakin deras, negara adalah ratu adil yang diharapkan kehadirannya. Tetapi jalan keluar di tengah situasi ilmu sosial yang selalu berorientasi ke dalam ini, menurut saya, tidak cukup hanya dengan perspektif komparatif yang umumnya berkembang di ilmu politik. Untuk bidangnya, tulisan Vedi Hadiz (hlm. 291-316) dan Cho Hee-yeon (hlm. 433-458) yang terhimpun dalam buku ini sudah sangat unggul. Dengan
Pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama tahun 196... more Pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama tahun 1965-1966 adalah titik balik dalam sejarah Indonesia kontemporer. Sejak itu liberalismeyang pada masa akhir kekuasaan Presiden Sukarno dikecam oleh banyak kalangan karena dituduh membuat pemerintahan berjalan tidak efektif-berkembang mengikuti konsolidasi pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Pada tataran politik terdapat perdebatan tentang apakah Orde Baru adalah rezim liberal atau bukan, tetapi cukup pasti kebijakan ekonomi Indonesia pasca-1965 sangat terbuka bagi masuknya investasi dan modal asing, lalu belakangan semakin menerima paham pasar bebas. Di luar arena pemerintahan, orientasi liberal yang tumbuh di Indonesia pasca-1965 ternyata mempunyai resonansi pada, jika bukan justru difasilitasi oleh, pemikiran kebudayaan. Mengenai hal ini, Wijaya Herlambang telah membahasnya dengan menunjukan kontak-kontak yang intensif antara beberapa pegiat kebudayaan liberal-di Indonesia dikenal sebagai kalangan 'humanisme universal-dan para sejawatnya di Barat. Melalui kontak-kontak ini disalurkan berbagai ide, skema, dan dana untuk mendukung program-program kebudayaan yang mengukuhkan keberadaan paham liberal dalam arena kebudayaan Indonesia kontemporer. Makalah pendek ini ingin menunjukkan bahwa peristiwa 1965 dapat dibaca juga sebagai pembuka jalan bagi perkembangan 'Islam liberal' di Indonesia. Dalam hal ini jarang disadari bahwa munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam sedikit banyak difasilitasi oleh hilangnya diskursus komunisme, atau 'kiri' dalam pengertian yang lebih luas, di Indonesia pasca-1965. Secara genealogis, selain mengacu pada khazanah gerakan politik dan intelektual di dunia internasional, paham Islam liberal tumbuh dan berkembang di atas reruntuhan pemikiran kiri di 1 Disampaikan pada seminar "pengaruh budaya liberal terhadap kehidupan
Pendahuluan Selepas membaca novel Lasmi karya Nusya Kuswatin, saya serasa memperoleh sedikit titi... more Pendahuluan Selepas membaca novel Lasmi karya Nusya Kuswatin, saya serasa memperoleh sedikit titik terang dalam memahami problematika gender di Indonesia. 3 Akhir-akhir ini paling tidak ada dua peristiwa yang bagi saya masih seperti enigma. Peristiwa pertama terkait dengan kontroversi acara Miss World di Bali, bulan September kemarin, lalu peristiwa kedua apalagi kalau bukan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyair Sitok Srengenge. Dalam kedua peristiwa tersebut, terlihat adanya kegalauan dan bahkan perpecahan di kalangan aktivis perempuan dan pemerhati isu-isu gender. Bagaimana feminisme sesungguhnya menanggapi isu-isu tersebut? Mungkin bukan kebetulan jika Nancy Fraser, seorang feminis terkemuka, menulis sebuah artikel-yang kemudian menimbulkan debat panjang-berjudul "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it" di The Guardian (14 Oktober 2013). 4 Dalam artikel ini dengan tajam Fraser memperlihatkan dilema feminisme gelombang kedua di tengah gelombang kapitalisme kontemporer dan bagaimana cara mengatasinya. Artikel ini merupakan versi super singkat dan populer dari karya baru Fracer, Fortunes of Feminism: From State-Manged Capitalism and Neoliberal Crises, yang memuat butir-butir argumen yang sama 5 . Pandangan Fraser ini hampir senada dengan pendapat sosiolog Manuel Castells dalam The Power of Identity, khususnya bab The End of Patriarchalism, yang menunjukkan problematika 1 Disampaikan pada acara diskusi PRP Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2013. 2 Peneliti PSDR-LIPI, Jakarta ([email protected]) 3 Nasya Kuswatin, Lasmi (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2009) 4 Nancy Fraser, "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it"
Kritik terhadap kondisi ilmu sosial di Indonesia-dan negara-negara Asia Tenggara lainnyatelah ban... more Kritik terhadap kondisi ilmu sosial di Indonesia-dan negara-negara Asia Tenggara lainnyatelah banyak dilakukan para pengamat dengan beragam fokus dan sudut pandang. 3 Ignas Kleden sejak lama mengingatkan adanya dilema antara relevansi intelektual dan sosial. 4 Ada topik yang menarik secara intelektual, tetapi dianggap tidak penting secara sosial, demikian pula sebaliknya.
Citizenship is a gendered practice. Although it transcends differences of identities, such as gen... more Citizenship is a gendered practice. Although it transcends differences of identities, such as gender, into national identity, in reality it is challenged by particular identities. In Indonesia, those particular identities are ethnicity and religion that growing in tandem with the dynamics of Indonesian nationhood models. The focus of this paper is the dynamics of women citizenship in the three regions in the post-Suharto era. It can be concluded that women citizenship is a reflection of a complex relationship between the individual, ethnic/religious community and the state. In this triangular relationship, the role of the state is crucial. Kewarganegaraan adalah praktik bergender. Meskipun mentransendensikan berbagai perbedaan identitas, seperti gender, ke dalam identitas nasional, kewarganegaraan dalam kenyataannya ditantang oleh identitas-identitas partikular. Di Indonesia, identitas-identitas partikular tersebut adalah etnisitas dan agama yang tumbuh bersama dengan dinamika model kebangsaan Indonesia. Fokus tulisan ini adalah dinamika kewarganegaraan perempuan di tiga daerah pasca-Soeharto, yaitu Bali, Lombok, dan Minahasa. Bisa disimpulkan bahwa kewarganegaraan perempuan adalah sebuah refleksi atas hubungan kompleks antara individu, komunitas etnis/keagamaan dan negara. Dalam hubungan segitga ini, peran negara sungguh krusial. Pendahuluan Secara global minat akademis terhadap persoalan kewarganegaraan (citizenship) akhir-akhir ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya arus migrasi yang melintasi batas-batas negara nasional. Keanggotaan seseorang terhadap komunitas 1 Peneliti PSDR-LIPI, Jakarta.
Kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia pasca Orde Baru tentu tidak lahir begitu sa... more Kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia pasca Orde Baru tentu tidak lahir begitu saja atau hanya sekedar respon terhadap situasi transisi politik Indonesia pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru. Akar-akar kemunculannya mempunyai genealogi pada wacana dan aksi serupa di masa lalu. Paling tidak, menurut Martin van Bruinessen, ada dua preseden yang menjadi akar dari fenomena itu, yaitu gerakan DI/TII dan Partai Masyumi. Dua preseden ini, bersama dengan pengaruh-pengaruh jaringan transnasional Islam kontemporer, telah mengilhami banyak kaum Muslim Indonesia untuk kembali merevitalisasi identitas politik mereka di ruang publik. 3 Di beberapa 'kota kecil' di bagian timur Indonesia, gerakan-gerakan Islam radikal diyakini ikut terlibat dalam berbagai 'perang' komunal yang mengiringi jatuhnya salah satu rezim otoriter terlama dalam sejarah politik abad ke-20. 4 Meskipun tidak menyebabkan disintegrasi nasional dalam skala besar sebagaimana terjadi di negara-negara Balkan eks-komunis, perang komunal di kota-kota kecil Indonesia itu memunculkan sejumlah pertanyaan penting tentang peran dan relasi agama dalam kehidupan publik, khusususnya dalam bidang politik.
For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separat... more For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separation between public and private sphere. The right of citizens to believe and practice of religious faith, however, is not always synonymous with recognition from the state. In several countries, constitution guarantees religious freedom, but in some cases in European countries government has not yet been formally recognized the existence of Islam. In this context recognition is defined as recognition of organizations that represent religious community. The issue of representation is indeed very crucial, because this concerns distribution of public finances. Recognition of religiousbased organizations means the state's willingness to subsidize religious activities. The presence of migrants have made the issue of religious freedom is becoming more widespread in recent years. As the bulk of the migrants, Muslims are the most important subject in this issue. Prohibition of the use of religious symbols, including headscarves for Muslim women in public schools in France, has raised a number of questions about how far freedom of religion which based on secularism is practiced. Furthermore, questions about the meaning of secularism was critically raised back into the European public sphere. In fact, secularism is a political discourse that interpreted by various European countries. According to the observers, such diversity in the meaning of secularism is resulted come from the influence of dominant religious culture and political development of the nation-states project which is also different in each European country. On the other hand, different interpretation of secularism is also linked with political dynamics of migration of European countries. Muslims in Europe as immigrant become the targeted group of integration policy. The problem of integration is not just include politics in public life, but also in the cultural area of private life. In this context, debate on multiculturalism emerged as a reaction to the assimilationist view which want to merge cultural boundaries of migrants to European community. Questions about how far the state should interfere in the cultural life, including those of religious practices, migrants, in this case the Muslim immigrants, is an important issue as a focus in this paper.
This paper shows how the terms of unskilled and undocumented are constructed in the dynamics of m... more This paper shows how the terms of unskilled and undocumented are constructed in the dynamics of migration and citizenship in the Netherlands. In particular, this paper look at the dynamics in the case study of Indonesian workers. Conceptual relationship between the terms of unskilled and undocumented until a certain level is causal.
Andi Tarigan adalah orang pertama yang memberi tahu saya perihal Burung-Burung Cakrawala (BBC) 3 ... more Andi Tarigan adalah orang pertama yang memberi tahu saya perihal Burung-Burung Cakrawala (BBC) 3 sekira tiga bulan sebelum diluncurkan ke hadapan sidang pembaca. Dia adalah editor di Gramedia dan teman sekelas saya di Driyarkara. "Min, aku sedang menyunting bukunya Pak Mochtar. Dia seniormu di LIPI ya? Bahasanya asyik banget.
Tulisan singkat ini tidak bermaksud mengkritisi teks pemikiran ISP baik yang ditulis oleh Kuntow... more Tulisan singkat ini tidak bermaksud mengkritisi teks pemikiran ISP baik yang ditulis oleh Kuntowijoyo maupun tanggapannya yang disusun oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra secara langsung. Tulisan ini justru ingin menegaskan pernyataan Kuntowijoyo bahwa ISP bukan “Islamisasi pengetahuan”, melainkan “pengilmuan Islam”. Oleh karena itu, tulisan ini mempertanyakan pandangan yang menilai bahwa ISP merupakan bentuk “pribumisasi ilmu sosial” (misalnya, Nasiwan & Grendi Hendrastomo, 2011). Sebaliknya, ISP justru ditawarkan sebagai usaha universalisasi Islam dalam kerangka ilmu sosial yang telah berkembang sebelumnya dalam tradisi kelimuan Barat. Dengan kata lain, alih-alih antipati terhadap paradigma-paradigma dalam tradisi keilmuan Barat, Kuntowijoyo justru ingin menyejajarkan Islam dan Barat. Mencermati klaim-klaimnya, terlihat sekali Kuntowijoyo adalah seorang universalis yang dalam tradisi keilmuan Barat berdiri di atas pundak besar positivisme. Dia ingin mereorientasi positivisme ke arah yang sesuai dengan keyakinan religiusnya sebagai seorang Muslim. Namun apakah ijtihadnya berhasil?
Tulisan ini akan mendiskusikan tegangan antara globalisasi dan demokrasi dalam konteks dunia kont... more Tulisan ini akan mendiskusikan tegangan antara globalisasi dan demokrasi dalam konteks dunia kontemporer. Secara normatif keduanya memang berseberangan. Sementara globalisasi berpijak pada aspirasi hak asasi manusia universal, demokrasi menyandarkan diri pada prinsip kedaulatan. Tegangan antara dua tarikan teoritis dan politis ini belakangan semakin mengemuka di tengah pergesaran fokus dari teori politik kontemporer dari apa yang disebut sebagai ‘politik redistribusi’ ke ‘politik rekognisi’. Untuk mengatasi tegangan ini, kalangan Teori Kritis yang diinspirasi terutama oleh pemikiran Jurgen Habermas mencoba menawarkan jalan keluar. Berpijak pada rekonstruksi pemikiran salah seorang eksponen Teori Kritis terkemuka, Seyla Benhabib, tulisan ini akan memaparkan bagaimana jalan keluar di antara tegangan globalisasi dan demokrasi itu dilakukan dengan mencoba melihat relevansinya dengan masalah-masalah kongkret, termasuk kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.
Uploads
Papers by Amin Mudzakkir
symptoms of Islamic conservatism growing up at the end of 1990s which severely affected to the existence of Ahmadi and
Shi‘i as minority groups. Mainly relying on deep interviews with local actors, this paper argues that intolerance towards
religious minority has been facilitated by the policy of the state which tends to give privilege to majority groups.
symptoms of Islamic conservatism growing up at the end of 1990s which severely affected to the existence of Ahmadi and
Shi‘i as minority groups. Mainly relying on deep interviews with local actors, this paper argues that intolerance towards
religious minority has been facilitated by the policy of the state which tends to give privilege to majority groups.