Harmoni dalam Keberagaman: Peran Strategis DPRD Sumatera Utara dalam Mengawal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Sumut Bermartabat

Kategori: Wawasan Parlemen & Pembangunan | Tanggal: 24 Oktober 2024 | Penulis: Tim Humas & Publikasi DPRD Sumut

Sumatera Utara (Sumut) adalah miniatur Indonesia. Dengan keberagaman etnis mulai dari Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak), Melayu, Nias, hingga etnis pendatang yang telah lama menetap, provinsi ini memiliki dinamika sosial-politik yang unik dan kompleks. Sebagai provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan 33 kabupaten/kota, tantangan pembangunan di wilayah ini sangatlah masif. Di sinilah letak peran vital Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara sebagai representasi suara lebih dari 15 juta jiwa penduduk.

Dalam periode ini, DPRD Sumut dihadapkan pada agenda-agenda besar yang menuntut kerja keras, cerdas, dan tuntas. Mulai dari pengawalan proyek multi-years perbaikan jalan provinsi ("Jalan Mantap"), persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, hingga pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Melalui fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, 100 anggota DPRD Sumut bekerja bahu-membahu dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan setiap rupiah APBD bermuara pada kesejahteraan rakyat.

1. Mengawal Proyek "Jalan Mantap": Urat Nadi Ekonomi

Salah satu isu paling krusial di Sumatera Utara adalah kondisi infrastruktur jalan. Selama bertahun-tahun, masyarakat mengeluhkan kondisi "jalan rusak" yang menghambat distribusi hasil pertanian dan mobilitas warga. DPRD Sumut telah menyetujui dan kini mengawasi ketat proyek multi-years senilai Rp 2,7 Triliun untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 450 kilometer.

Komisi D DPRD Sumut secara rutin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke lapangan untuk memastikan kualitas aspal, drainase, dan ketepatan waktu pengerjaan. Legislatif menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kontraktor yang bekerja asal-asalan. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan Sumut seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.

2. Sukses Tuan Rumah PON XXI 2024

Tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah PON XXI bersama Aceh. Ini adalah pertaruhan gengsi dan martabat daerah. DPRD Sumut melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran pembangunan venue olahraga, wisma atlet, dan sarana pendukung lainnya.

Namun, dukungan anggaran juga dibarengi dengan pengawasan ketat. DPRD mengingatkan agar pembangunan Sport Center di Deli Serdang dan renovasi stadion-stadion lainnya tidak menyisakan masalah hukum di kemudian hari. Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, DPRD juga menekankan sukses ekonomi, di mana PON harus memberikan dampak positif bagi UMKM dan pariwisata lokal.

3. Danau Toba dan Pariwisata Berkelanjutan

Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) adalah permata Sumatera Utara. DPRD Sumut mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya berpusat pada pembangunan fisik, tetapi juga pelestarian lingkungan dan budaya. Isu pencemaran air danau akibat Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi perhatian serius.

Legislatif mendorong penerapan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ketat di kawasan tangkapan air Danau Toba. Selain itu, DPRD juga memperjuangkan pengembangan destinasi wisata lainnya seperti Kepulauan Nias dengan potensi surfing kelas dunia, Tangkahan di Langkat, dan wisata sejarah di Medan, agar pariwisata Sumut tidak hanya bertumpu pada satu titik.

                    "Sumatera Utara bukan hanya tentang Medan atau Danau Toba. Pembangunan harus dirasakan dari pesisir Pantai Timur hingga Pantai Barat, dari dataran tinggi Karo hingga kepulauan Nias. Keadilan pembangunan adalah kunci persatuan kita."
                

4. Agraria dan Konflik Lahan

Sebagai daerah perkebunan, konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan (PTPN/Swasta) masih kerap terjadi. DPRD Sumut seringkali menjadi "rumah pengaduan" bagi kelompok tani yang merasa hak tanahnya dirampas. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi A dan B berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip keadilan.

DPRD mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang telah lama terkatung-katung. Distribusi lahan untuk rakyat melalui program reforma agraria harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan mafia tanah.

5. Peningkatan Kualitas SDM: Pendidikan dan Kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut terus didorong melalui sektor pendidikan dan kesehatan. DPRD Sumut menyoroti masih adanya sekolah-sekolah di daerah terpencil (seperti di Nias Selatan atau Mandailing Natal) yang kondisinya memprihatinkan. Alokasi 20% APBD untuk pendidikan diawasi agar tidak hanya habis untuk gaji, tetapi juga untuk perbaikan sarana belajar dan kesejahteraan guru honorer.

Di bidang kesehatan, penanganan stunting menjadi prioritas. DPRD Sumut mendukung program-program intervensi gizi dan perbaikan sanitasi. Legislatif juga mendorong peningkatan fasilitas RSUD di kabupaten/kota agar rujukan pasien tidak menumpuk di RS Adam Malik Medan.

6. Sinergi Tiga Pilar: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Hubungan harmonis antara Gubernur Sumatera Utara dan DPRD adalah prasyarat pembangunan. Meski memiliki fungsi pengawasan, DPRD Sumut memposisikan diri sebagai mitra kritis yang konstruktif. Pembahasan KUA-PPAS dan pengesahan APBD dilakukan dengan dinamika yang sehat, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

Sinergi juga dibangun dengan aparat penegak hukum (Polda Sumut dan Kejati) dalam hal pemberantasan korupsi dan penanganan masalah sosial seperti narkoba, yang angka prevalensinya masih cukup tinggi di Sumut. DPRD mendukung regulasi dan anggaran untuk pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

7. Rumah Aspirasi Digital: Menembus Batas Geografis

Situs dprsumaterautara.com ini hadir sebagai wujud adaptasi parlemen terhadap era digital. Luasnya wilayah Sumut membuat tidak semua warga bisa datang langsung ke Gedung DPRD di Jalan Imam Bonjol, Medan. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses informasi kegiatan dewan, mengunduh dokumen publik (seperti Perda), dan yang terpenting, menyampaikan aspirasi.

Fitur "E-Aspirasi" membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jalan rusak, pelayanan publik yang buruk, atau memberikan masukan kebijakan secara real-time. Setiap laporan akan diverifikasi dan diteruskan ke komisi terkait untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan dinas terkait.

Kesimpulan

Sumatera Utara adalah provinsi yang tangguh. Sejarah mencatat, dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, tokoh-tokoh Sumut selalu mewarnai panggung nasional. Semangat ini pula yang dibawa oleh para anggota DPRD Sumut.

Tugas belum selesai. Masih banyak jalan yang harus diperbaiki, masih banyak sekolah yang harus dibenahi. Namun, dengan semangat gotong royong dan filosofi Dalihan Na Tolu (saling menghormati), kita optimis Sumatera Utara akan menjadi provinsi yang bermartabat, maju, dan sejahtera.

Horas! Mejuah-juah! Njuah-njuah! Ya'ahowu! Ahoi!