Mengawal Gerbang Sumatera: Peran Strategis DPRD Lampung dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Lampung, yang dijuluki sebagai "Gerbang Sumatera", memegang peran yang sangat vital dalam konektivitas ekonomi antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dengan keberadaan Pelabuhan Bakauheni yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, serta kekayaan alam yang melimpah dari sektor pertanian (kopi, singkong, padi) dan pariwisata, Lampung memiliki potensi raksasa untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, di balik potensi tersebut, tantangan pembangunan masih membentang. Isu kerusakan jalan yang sempat viral secara nasional, fluktuasi harga komoditas pertanian, hingga pengembangan Kota Baru yang belum tuntas menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menjadi sangat krusial. Sebagai representasi dari 15 Kabupaten/Kota, 85 anggota DPRD Lampung memiliki mandat konstitusional untuk memastikan aspirasi masyarakat dari Pesisir Barat hingga Mesuji didengar dan ditindaklanjuti. Artikel ini akan mengupas secara mendalam agenda prioritas DPRD Lampung dalam mewujudkan provinsi yang Berjaya.
1. Fokus Utama: Infrastruktur "Jalan Mantap"
Tidak dapat dipungkiri, infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian Lampung. DPRD Provinsi Lampung menempatkan perbaikan dan pembangunan jalan sebagai prioritas utama dalam fungsi penganggaran (Budgeting) dan pengawasan (Controlling). Setelah sorotan tajam dari masyarakat dan pemerintah pusat, DPRD terus mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Komisi IV DPRD Lampung secara rutin melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk memastikan pengerjaan jalan provinsi, terutama di daerah sentra produksi pertanian seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang, berjalan sesuai spesifikasi. "Kami tidak ingin ada lagi cerita jalan rusak yang menghambat petani menjual hasil panennya," tegas pimpinan dewan. Sinergi dengan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) juga terus diperkuat.
2. Stabilitas Harga Komoditas Pertanian
Lampung adalah penghasil singkong (ubi kayu) terbesar di Indonesia dan salah satu produsen kopi robusta utama. Namun, kesejahteraan petani seringkali tergerus oleh ketidakstabilan harga. DPRD Lampung melalui Komisi II aktif memediasi pertemuan antara petani, pengusaha (pabrik tapioka/eksportir kopi), dan pemerintah daerah.
Legislatif mendesak penerapan harga dasar yang adil dan transparansi dalam penentuan potongan timbangan (rafaksi) yang sering dikeluhkan petani singkong. Selain itu, DPRD juga mendorong hilirisasi produk pertanian agar Lampung tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
3. Pariwisata: The Treasure of Sumatra
Potensi pariwisata Lampung, mulai dari keindahan bawah laut Pahawang, Teluk Kiluan dengan lumba-lumbanya, Taman Nasional Way Kambas, hingga pesona selancar di Pesisir Barat, adalah aset masa depan. DPRD Lampung mendorong peningkatan anggaran untuk promosi wisata dan perbaikan aksesibilitas menuju destinasi unggulan.
Pengembangan Desa Wisata juga menjadi fokus untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. DPRD menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola aset wisata agar tidak tumpang tindih dan memberikan kenyamanan maksimal bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
4. Kelanjutan Pembangunan Kota Baru
Proyek Kota Baru di Jati Agung, Lampung Selatan, yang sempat mangkrak, kembali menjadi sorotan. DPRD Lampung mendukung penuh upaya pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembangunan pusat pemerintahan tersebut secara bertahap. Gedung-gedung yang sudah terbangun harus segera dimanfaatkan agar tidak menjadi aset tidur yang merugikan negara.
DPRD menekankan perlunya kajian ulang yang komprehensif dan skema pembiayaan yang tidak membebani APBD secara berlebihan, misalnya melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
5. Pendidikan dan Kesehatan: Investasi SDM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung terus didorong melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Komisi V DPRD Lampung mengawal ketat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah dan kesejahteraan guru honorer. Isu zonasi sekolah dan pungutan liar saat penerimaan siswa baru menjadi fokus pengawasan tahunan.
Di bidang kesehatan, DPRD mendorong percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan fasilitas di RSUD Abdul Moeloek sebagai rumah sakit rujukan utama. Layanan kesehatan harus merata hingga ke daerah terpencil di Mesuji dan Pesisir Barat.
6. Sinergi Tiga Pilar: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Hubungan kemitraan yang harmonis antara DPRD Lampung dan Gubernur adalah kunci stabilitas daerah. Pembahasan KUA-PPAS dan pengesahan APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pro-rakyat. DPRD tidak segan memberikan kritik konstruktif melalui pandangan umum fraksi-fraksi demi perbaikan kinerja pemerintahan.
Sinergi juga dibangun dengan aparat penegak hukum (Polda Lampung dan Kejati) dalam hal pengawasan penggunaan anggaran dan pencegahan korupsi, serta penanganan konflik agraria yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah perkebunan.
7. Rumah Aspirasi Digital: Menjangkau Milenial
Situs dprlampung.com ini hadir sebagai wujud transformasi digital DPRD Lampung. Kami menyadari bahwa demografi pemilih kini didominasi oleh generasi muda yang melek teknologi. Melalui portal ini, publik dapat memantau agenda rapat, mengunduh produk hukum daerah (Perda), dan melihat dokumentasi kegiatan wakil rakyat.
Fitur "E-Aspirasi" membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan masalah infrastruktur, pelayanan publik, atau memberikan masukan kebijakan secara langsung. Setiap aspirasi yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan ke alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini adalah komitmen kami untuk menjadikan DPRD sebagai Rumah Rakyat yang terbuka.
Kesimpulan
Lampung sedang berlari mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan potensinya sebagai pintu gerbang Sumatera. Tantangan ke depan semakin kompleks, namun dengan semangat "Sai Bumi Ruwa Jurai", DPRD Lampung optimis dapat membawa provinsi ini menuju kejayaan.
Mari kita rapatkan barisan, perkuat gotong royong, dan dukung pembangunan yang berkelanjutan. DPRD Lampung siap menjadi garda terdepan dalam mengawal aspirasi dan mewujudkan Lampung Berjaya.
Tabik Pun!