Mengawal Marwah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah: Peran Strategis DPRD dalam Akselerasi Pembangunan Provinsi Jambi

Kategori: Wawasan Parlemen & Daerah | Tanggal: 24 Oktober 2024 | Penulis: Tim Humas DPRD Jambi

Provinsi Jambi, "Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah", berdiri di jantung Pulau Sumatera dengan kekayaan alam dan sejarah yang luar biasa. Dialiri oleh sungai terpanjang di Sumatera, Sungai Batanghari, dan dinaungi oleh Gunung Kerinci yang menjulang tinggi, Jambi memiliki posisi strategis dalam peta ekonomi dan budaya Indonesia. Mulai dari potensi perkebunan kelapa sawit dan karet, kekayaan tambang batubara, hingga warisan sejarah Candi Muaro Jambi yang mendunia.

Namun, di balik potensi besar tersebut, Jambi menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kemacetan akibat angkutan batubara, kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, hingga fluktuasi harga komoditas pertanian menjadi isu yang terus bergulir. Di sinilah peran vital Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Sebagai representasi rakyat dari Tanjung Jabung hingga Kerinci, 55 anggota DPRD Jambi memiliki mandat konstitusional untuk memastikan roda pemerintahan berjalan on the track demi kesejahteraan 3,6 juta jiwa penduduknya. Artikel ini akan mengupas secara mendalam fokus kinerja dan agenda strategis DPRD Jambi dalam menjawab tantangan zaman.

1. Benang Kusut Angkutan Batubara: Mencari Solusi Permanen

Isu yang paling menyita perhatian publik Jambi dalam beberapa tahun terakhir adalah kemacetan parah dan kerusakan jalan akibat ribuan truk angkutan batubara yang melintasi jalan umum/nasional. Hal ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan inflasi ekonomi.

DPRD Provinsi Jambi mengambil sikap tegas. Melalui fungsi pengawasan, legislatif terus mendesak Pemerintah Provinsi dan pengusaha tambang untuk mempercepat realisasi Jalan Khusus Batubara. DPRD menegaskan bahwa penggunaan jalan umum hanyalah solusi sementara yang menyengsarakan rakyat. Selain itu, optimalisasi jalur sungai (tongkang) juga didorong dengan syarat pengerukan alur sungai (dredging) yang tidak merusak lingkungan.

2. Menyelamatkan Nadi Kehidupan: Sungai Batanghari

Sungai Batanghari adalah ibu peradaban Jambi. Namun, kondisinya kian memprihatinkan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pencemaran limbah. Air yang keruh dan pendangkalan sungai mengancam ekosistem dan ketersediaan air bersih.

DPRD Jambi bersama Forkopimda berkomitmen memberantas aktivitas PETI yang merusak lingkungan. Legislatif mendorong penegakan hukum yang tegas dan solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat penambang. Selain itu, program "Batanghari Bersih" yang digagas pemerintah didukung penuh melalui penganggaran untuk rehabilitasi DAS dan penghijauan hulu sungai.

3. Candi Muaro Jambi: Menuju Warisan Dunia

Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi adalah kompleks percandian terluas di Asia Tenggara, bukti kejayaan Kerajaan Melayu Kuno dan pusat pendidikan Buddha di masa lalu. DPRD Jambi mendukung penuh upaya revitalisasi kawasan ini untuk menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Warisan Dunia UNESCO.

Komisi yang membidangi pariwisata mendorong peningkatan infrastruktur akses menuju candi, penataan kawasan yang melibatkan masyarakat lokal (UMKM), dan promosi wisata sejarah yang terintegrasi. Pariwisata diharapkan menjadi mesin ekonomi baru (new engine of growth) bagi Jambi selain sektor ekstraktif.

4. Infrastruktur Konektivitas dan Jalan Mantap

Program "Jalan Mantap" yang menjadi visi Gubernur Jambi memerlukan pengawalan ketat. DPRD Jambi melalui Komisi III rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek-proyek pembangunan jalan provinsi, terutama yang didanai melalui skema Multi Years Contract (MYC). Tujuannya adalah memastikan kualitas pengerjaan sesuai spesifikasi dan selesai tepat waktu.

Konektivitas ke daerah kantong produksi pertanian di Merangin, Sarolangun, dan Tebo, serta akses ke pelabuhan Ujung Jabung menjadi prioritas. DPRD menyadari bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan Jambi.

                    "Pembangunan di Jambi harus berlandaskan filosofi Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah. Modernisasi infrastruktur fisik harus sejalan dengan pembangunan mental spiritual dan pelestarian budaya Melayu Jambi."
                

5. Pendidikan dan Kesehatan: Investasi SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jambi harus terus didorong naik. DPRD Jambi konsisten mengawal alokasi 20% APBD untuk pendidikan. Isu pemerataan guru, terutama di daerah terpencil dan Suku Anak Dalam (SAD), menjadi perhatian khusus. Program beasiswa "Dumihsake" yang digulirkan pemerintah daerah diawasi agar tepat sasaran bagi siswa miskin dan berprestasi.

Di sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan fasilitas RSUD Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan utama, termasuk pengembangan pusat jantung dan kanker. Layanan kesehatan harus mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Stabilitas Harga Karet dan Sawit

Sebagian besar masyarakat Jambi menggantungkan hidup dari perkebunan karet dan sawit. Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) dan karet (Bokar) seringkali membuat petani menjerit. DPRD Jambi aktif memanggil dinas terkait dan asosiasi perusahaan untuk memastikan penetapan harga sesuai regulasi dan tidak merugikan petani swadaya.

Hilirisasi produk perkebunan juga didorong agar nilai tambah dinikmati di dalam daerah. DPRD mendukung masuknya investasi industri pengolahan yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja lokal.

7. Digitalisasi Parlemen: e-Parlemen

Situs dprjambi.com ini adalah manifestasi dari komitmen DPRD Jambi menuju parlemen modern. Di era digital, transparansi adalah keniscayaan. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses risalah rapat, jadwal kegiatan, dan produk hukum daerah (Perda) dengan mudah.

Fitur "E-Aspirasi" disediakan sebagai saluran komunikasi dua arah. Warga dari Kerinci hingga Tanjung Jabung Timur dapat melaporkan masalah infrastruktur atau pelayanan publik tanpa harus datang ke Gedung DPRD di Telanaipura. Setiap aspirasi akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke komisi terkait.

Kesimpulan

Provinsi Jambi sedang bergerak menuju kemajuan. Sinergi antara Eksekutif (Gubernur) dan Legislatif (DPRD) adalah kunci keberhasilan pembangunan. Meski memiliki fungsi pengawasan, DPRD Jambi tetap mengedepankan semangat kemitraan yang konstruktif.

Tugas menyejahterakan rakyat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah adalah amanah berat yang harus dipikul bersama. Dengan semangat gotong royong dan integritas, DPRD Jambi optimis dapat mengawal Jambi menjadi provinsi yang MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional).

Elok negeri karno mufakat, elok air karno pembuluh.