Faculty of Social and Political Sciences

Studi tentang pembentukan kebijakan public biasanya member perhatia yang kecil terhadap sifat masalah-masalah public. Bahkan ada yang berpendapat kalau substans masalah-masalah public berada di luar ilmu politik. Di samping itu, analisis kebijakan public yang tidak mempertimbangkan dimensi-dimensi masalah yang mendorong tindakan pemerintah dan mengarahkan kebijakan dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, adalah penting untuk melihat sifat masalah tersebut.

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Munculnya reformasi itu sendiri tidak terlepas dari adanya perubahan dalam faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Secara internal, birokrasi dituntut untuk berubah karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, efisien dalam struktur tanpa harus menghambat fungsi yang harus diembannya, atau penekanan pencapaian tujuan yang harus memperhatikan misi (mission driven). Sedangkan secara eksternal, birokrasi tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar birokrasi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial yang terjadi secara signifikan, atau bahkan adanya kaitan tertentu dengan pihak luar negeri yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Kombinasi diantara kedua faktor tersebut membuat birokrasi harus melakukan perubahan, baik perubahan dalam cara berfikir (perubahan paradigma) maupun perubahan keorganisasian dan manajemen tentang bagaimana pemerintahan menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara sedang mengalami proses pergeseran dari ruling government menuju governance dan penciptaan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan. Hal ini telah menimbulkan kesadaran setiap orang ,terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap pada tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel. Sebagai konsekuensinya, organisasi pemerintahan harus menjalankan misinya sebagai suatu paradigma atau pendekatan baru, yang ditandai oleh

Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kualitas. Kondisi tersebut menyadarkan publik bahwa penegakan hukum (law enforcement) atas penyimpangan tersebut masih belum menunjukan hasil yang optimal. Pelu dicari bentuk "pemaksa" lain sebagai solusi dan salah satu diantaranya adalah legislasi etik. Tulisan ini secara singkat mencoba untuk memberikan deskripsi tentang pentingnya legislasi etik serta bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya.

Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang ke...

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan ilmu serta melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahNya. Sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang bertajuk "PENINGKATAN KUALITAS SDM DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH" ini dengan lancar. Penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teori Administrasi Negara yang diampu oleh ibu Afmi Apriliani, S.Sos.

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi dari pemerintahan yang sifatnya eksekutif, melalui kebijakan yang dibuat untuk memberi kepuasan kepada masyarakat,. Melalui aparatur negara yang diberi amanah oleh badan kepegawaian Negara. Sudah menjadi keharusan bagi para Aparatur Sipil Negara memberi pelayanan yang cepat dan tepat, serta memuaskan.

Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. Di dalam menyampaikan sebuah berita, harus jelas serta mudah untuk dipahami oleh para penikmat berita.Semi (1995:9) menyebutkan bahwa berita adalah 26 fakta yang disampaikan kepada orang lain. Namun, tidak semua fakta masuk ke dalam jenis berita, karena berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media online internet (Sumandiria 2005:65). Sehingga dapat dikatakan bahwa fakta yang tidak memenuhi kelayakan tersebut tidak termasuk ke dalam jenis berita. Dalam pengemasannya berita dapat dimuat ke dalam bebeapa media misalnya media visual, audio, audiovisual dan juga cetak. Berita yang disajikan dalam bentuk tulisan haruslah menggunakan gaya penulisan yang singkat tanpa mengurangi keabsahan dari nilai berita itu sendiri. Mengapa harus demikian, itu dikarenakan tedapat selain media cetak terdapat media yang bisa menampilkan berita dalam bentuk suara dan gambar (TV) sehingga lebih memudahkan para penikmat berita dalam memperbaharui infomasinya mengenai hal-hal tetentu.