Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui peny... more Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang ke...
Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik baik di lembaga eksekutif, legisla... more Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kualitas. Kondisi tersebut menyadarkan publik bahwa penegakan hukum (law enforcement) atas penyimpangan tersebut masih belum menunjukan hasil yang optimal. Pelu dicari bentuk "pemaksa" lain sebagai solusi dan salah satu diantaranya adalah legislasi etik. Tulisan ini secara singkat mencoba untuk memberikan deskripsi tentang pentingnya legislasi etik serta bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya.
Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujud... more Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Munculnya reformasi itu sendiri tidak terlepas dari adanya perubahan dalam faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Secara internal, birokrasi dituntut untuk berubah karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, efisien dalam struktur tanpa harus menghambat fungsi yang harus diembannya, atau penekanan pencapaian tujuan yang harus memperhatikan misi (mission driven). Sedangkan secara eksternal, birokrasi tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar birokrasi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial yang terjadi secara signifikan, atau bahkan adanya kaitan tertentu dengan pihak luar negeri yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Kombinasi diantara kedua faktor tersebut membuat birokrasi harus melakukan perubahan, baik perubahan dalam cara berfikir (perubahan paradigma) maupun perubahan keorganisasian dan manajemen tentang bagaimana pemerintahan menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara sedang mengalami proses pergeseran dari ruling government menuju governance dan penciptaan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan. Hal ini telah menimbulkan kesadaran setiap orang ,terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap pada tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel. Sebagai konsekuensinya, organisasi pemerintahan harus menjalankan misinya sebagai suatu paradigma atau pendekatan baru, yang ditandai oleh
Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai t... more Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui peny... more Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang ke...
Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik baik di lembaga eksekutif, legisla... more Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kualitas. Kondisi tersebut menyadarkan publik bahwa penegakan hukum (law enforcement) atas penyimpangan tersebut masih belum menunjukan hasil yang optimal. Pelu dicari bentuk "pemaksa" lain sebagai solusi dan salah satu diantaranya adalah legislasi etik. Tulisan ini secara singkat mencoba untuk memberikan deskripsi tentang pentingnya legislasi etik serta bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya.
Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujud... more Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Munculnya reformasi itu sendiri tidak terlepas dari adanya perubahan dalam faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Secara internal, birokrasi dituntut untuk berubah karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, efisien dalam struktur tanpa harus menghambat fungsi yang harus diembannya, atau penekanan pencapaian tujuan yang harus memperhatikan misi (mission driven). Sedangkan secara eksternal, birokrasi tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar birokrasi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial yang terjadi secara signifikan, atau bahkan adanya kaitan tertentu dengan pihak luar negeri yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Kombinasi diantara kedua faktor tersebut membuat birokrasi harus melakukan perubahan, baik perubahan dalam cara berfikir (perubahan paradigma) maupun perubahan keorganisasian dan manajemen tentang bagaimana pemerintahan menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara sedang mengalami proses pergeseran dari ruling government menuju governance dan penciptaan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan. Hal ini telah menimbulkan kesadaran setiap orang ,terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap pada tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel. Sebagai konsekuensinya, organisasi pemerintahan harus menjalankan misinya sebagai suatu paradigma atau pendekatan baru, yang ditandai oleh
Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai t... more Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
Uploads
Papers by Denny Hernawan
Books by Denny Hernawan