Papers by YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI
This research discussed related to the ratio decidendi Supreme Court Decision No. 647K/Pdt.Sus-Pa... more This research discussed related to the ratio decidendi Supreme Court Decision No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 which is related to the use of Act No. 30/2014 on Government Administration (UU AP) as a basis for consideration in ratifying PKPU against life insurance companies in the PKPU case PT Asuransi Jiwa Kresna as decided by the temporary PKPU in decision No, 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. dated December 10, 2020 and has been annulled after a cassation lawsuit was filed with the decision being canceled in Supreme Court Decision Number 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Using normative juridical research methods with positive legal study materials. The results of the study indicate that OJK as an independent state institution or in constitutional law is referred to as a quasi-executive whose position is regulated by law and is bound by all laws and regulations including the UU AP. However, the use of state administrative law instruments in this case Article 53 paragraph (3) of the UU AP about positive fictitious actions is not appropriate. This is because Article 53 paragraph (2) of the UU AP implies that positive fictitious provisions can be implemented if there are no provisions in the laws and regulations that do not regulate the time limit for determining the decision. Meanwhile, the time limit for OJK in responding to requests has been regulated in Article 51 paragraph (2) of Act No. 40/2014 on Insurance in conjunction with Article 54 paragraph (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 is given no later than 30 (thirty) days since the application is received in full. On the other hand, the use of the UU AP is a fundamental mistake because the PKPU application is examined and judged based on provisions of general laws outside the corridors of specific laws. The procedure for submitting a PKPU application is regulated by a special law in accordance with the principle of lex specialis derogat legi generalis, so the PKPU application must be examined and decided based on the legal corridor in the provisions of the UUKPKPU.
Mimbar Keadilan, 2021
The purpose of this research is to find out alternative efforts for workers to get their rights f... more The purpose of this research is to find out alternative efforts for workers to get their rights fulfilled through bankruptcy efforts. The research mixes and matches the norms found in the legislation with the facts obtained through interviews with a practitioner in bankruptcy law as a resource person. Legal efforts through bankruptcy can be used as an alternative for workers in demanding their normative rights that are not fulfilled by the company. The requirements for a bankruptcy application that must be fulfilled by workers are that they must have at least 2 (two) creditors, and it must be proven that there are debts that are due and can be collected. However, especially for workers, it is better to go through the PPHI procedure first until a decision is issued so that the lawsuit for bankruptcy is not considered premature by the Panel of Judges of the Commercial Court.Keywords: labor; curator; bankruptcy attemptAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui upaya alternatif buruh unt...
![Research paper thumbnail of Pengelolaan Kekayaan Hayati DI Kawasan “The Area” Menurut Unclos 1982 [Studi Tentang Nodul Polimetalik (Polymetallic Nodules)]](https://attachments.academia-assets.com/79623956/thumbnails/1.jpg)
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Beautiful and challenging seabed charms and rapid developments in technology for deep sea explora... more Beautiful and challenging seabed charms and rapid developments in technology for deep sea exploration and exploitation have occurred during the negotiations of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. The development of this technology can give us broader knowledge about wealth in the deep sea floor. Significantly known deposits on the seabed outside national jurisdiction and named the Area or "The Area" by UNCLOS, including phosphorus, aggregates, scale, sulfides, hydrates, oil, natural gas and many other substances undiscovered. In fact, due to changes in international market conditions and technical difficulties arising from the exploitation of polymetallic nodules, it is unlikely that these or other mineral resources will be commercially developed over the years. Other genetic resources related to certain marine minerals, which were discovered when UNCLOS was being negotiated, have generated great scientific and economic interest and could be the first...
Jurnal Hukum, 2019
Kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disebut dengan Karhutla merupakan fenomena yang lazim t... more Kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disebut dengan Karhutla merupakan fenomena yang lazim terjadi di wilayah tropis. Seperti halnya dengan Brazil, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang sering mengalami kebakaran. Data dari penelitian milik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) yakni tepatnya tahun 2010 menunjukkan bahwa Jambi dan Kalimantan Selatan merupakan area yang sering memberikan laporan mengenai fenomena kebakaran . Hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat dinilai sebagai dua fenomena yang serupa tapi memiliki tafsiran yang berbeda. Kebakaran dimaknai sebagai fenomena alami yang berupa terbakarnya sesuatu. Akan tetapi kebakaran dapat dimaknai sebagai kejahatan apabila terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Dalam pembahasan kali ini, kebakaran yang diduga merupakan ulah manusia secara sengaja akan kami sebut sebagai pembakaran.
Penelitian ini dibatasi sejak 1 Januari 2019 hingga 9 September 2019 di Riau. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menjelaskan secara detail mengenai data-data yang didapat beserta pengujian hipotesis.
Pendapat Hukum, 2019
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Tentang Kewenangan Penerbitan Izin Perairan dan Izin Pengelolaan B... more PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Tentang Kewenangan Penerbitan Izin Perairan dan Izin Pengelolaan Bagi Pelaku Usaha
Jurnal Hukum, 2019
Abstrak: Harapan besar untuk terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-ci... more Abstrak: Harapan besar untuk terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi telah melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) atau tindak pidana khusus yang tentunya mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana umum.. KPK yang dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Dengan dibentuknya KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super body. Namun harapan besar pemberantasan korupsi di Indonesia nampaknya sedang melalui rintangan setelah disahkannya UU KPK pada 17 September 2019. Berbagai polemik dan poin-poin yang dianggap melemahkan institusi anti rasuah tersebut terus diperdebatkan namun akhirnya tetap saja disahkan oleh DPR. Langkah-langkah memanjakan koruptor tersebut, semakin lengkap karena delik-delik mengenai korupsi yang masuk dalam draft RKUHP juga kembali diperdebatkan dimana hukuman minimal untuk koruptor dipangkas dari 4 tahun menjadi 2 tahun dan RKUHP juga dinilai tidak mengadopsi beberapa pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor. RKUHP tidak boleh menurunkan derajat tindak pidana luar biasa tersebut menjadi tindak pidana biasa.
Kata Kunci : Konsep, Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, RKUHP, Koruptor
Pendapat Hukum, 2019
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
PUTUSAN KEPAILITAN
NOMOR PUTUSAN 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NIAGA.J... more PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
PUTUSAN KEPAILITAN
NOMOR PUTUSAN 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. )
Pendapat Hukum, 2019
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Tentang Kasus Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) ... more PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Tentang Kasus Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Kota Surabaya
Book Reviews by YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI
RESENSI, 2019
Buku DASAR NEGARA: Hubungan Pancasila, Marheinme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik In... more Buku DASAR NEGARA: Hubungan Pancasila, Marheinme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia merupakan buah pemikiran dari Dr. Asmaeny Aziz Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), beliau terbilang cukup produktif dalam menulis buku, terbukti hasil karya beliau sudah dipublikasikan diberbagai media massa utamanya buku. Dosen fakultas Hukum UMI dan Universitas Gorontalo ini juga didapuk sebagai Direktur Eksekutif Woman Legal Institute. Dr Asmaeny Azis beliau banyak menulis buku buku antara lain; Faminisme Profetik (2007), Gender Dalam Perspektif Sosial dan Budaya (2005), Perempuan di Persimpangan Parlemen (2011), Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (2013). Penulis juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar seminar diskusi dan training tentang hukum, politik dan perempuan. Secara sistematis, buku ini terbagi atas empat bagian, yang akan saya singgung satu persatu. Bagian Pertama, “Pancasila sebagai Genealogi Ideologi” saudara penulis berbicara dengan lugas mengenai Pancasila sebagai suatu genus ideologi bangsa. Ideologi yang penulis maksud dalam buku ini bertautan dengan politik, atau beriringan dengan cita cita politik bangsa Indonesia. Penulis mendedah Pancasila beserta sejarahnya secara singkat untuk menemukan kembali apa itu Hakikat Pancasila untuk diaktivasi kembali dalam konteks politik kekinian. Penulis menjelaskan mengenai genus atau genealogi konseptual mengenai politik Indonesia. Dimulai dari historisitas nilai nilai dan konsep mengenai politik Indoensia yang tidak dapat dipisahkan secara diametal dengan kenyataan politik yang terjadi saat ini,
Buku DASAR NEGARA; Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam skema politik Indonesia ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana dasar negara saja, namun juga lebih menditil lagi tentang makna dan tantangan tantangan yang akan dihadapi bangsa ini dimasa mendatang. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tantu membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini. Penulis dalam menggambarkan Pancasila tidak hanya dari definsinya melainkan sejarah historial terbentuknya oleh founding father’s yang dari berbagai argumentasi dan gagasan yang ditengahkan, ragam ideology diadu ketangguhannya dengan berbagai kompleksitas yang ada. Hingga lahirnya lima rumusan yang diberi nama Pancasila yang merupakan puncak dari kompromi filosofis dan politis pendiriann Negara Indonesia. Penulis pantas diapreisasi atas karyanya ini karena ridak hanya membahas konsep Pancasila sebagai nilai namun juga memadukannya dengan realitas yang terjadi di masa kini, yang memang terjadi pergolakan yang tak pernah usai tersebut. Melalui buku ini penulis mengajak pembaca untuk sama sama kembali ke makna dan cita cita Pancasila seperti harapan para founding fathers terdahulu. Harapan yang harus dapat direalisasikan saat ini sampai dimasa yang akan datang.
RESENSI, 2019
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ meru... more Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi hukum pada khususnya, yaitu karya dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. . Beliau dapat dibilang sangat produktif dalam menghasilkan buku karya ilmiah, sampai saat ini buku - buku karya ilmiah yang telah diterbitkan lebih dari 60 judul dan lebih dari ratusan makalah tersebar diberbagai media dan dipresentasikan diberbagai forum. Secara sistematis, buku ini terbagi menjadi tiga bab bagian, yang akan saya kemukakan satu demi satu. Bagian Pertama, ‘’Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia’’, pada bagian ini penulis membedah pengertian umum mengenai konstitusi dari awal mula terbentuknya hingga ke pengertian yang lebih luas lagi yang merujuk bahwa konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi internasional, hingga organisasi perusahaan, dan asosisasi–asosiasi yang berbadan hukum maupun organisasi–organisasi profesi, yang kesemuanya dapat memiliki dokumen yang dapat dikaitkan dengan pengertian konstitusi juga. Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik’’ tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana konstitusi dan konstitusionalisme saja, namun juga menjabarkan tentang perkembangan baru yang melingkupi dan memodernisasinya. Penulis juga tidak hanya menjabarkan secara detail mengenai teorinya saja namun juga disertai praktik dan contoh–contoh pelaksanaanya dalam buku ini. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tentunya akan sangat membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini.
RESENSI, 2019
Buku “Memahami Hukum Konstitusi Indonesia” ini merupakan karya buku hasil pemikiran dua penulis D... more Buku “Memahami Hukum Konstitusi Indonesia” ini merupakan karya buku hasil pemikiran dua penulis Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum. dan Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H. keduanya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu biodata penulis yaitu Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum. meraih gelar Sarjana Hukum nya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mengambil jurusan HTN pada tahun 2001. Lalu beliau meneruskan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada 2005 dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Univrsitas Borobudur pada tahun 2016. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dengan Jenjang AKademik Lektor oada Kopertis Wilayah II. Baliau juga aktif di beberapa organisasi baik dalam negeri maupun di luar negeri antara lain Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dan International Association of Law School (IALS) di Amerika.
RESENSI, 2019
Buku “Konsep Memperdalam Demokrasi” yang diterbitkan oleh Intrans Publishing tahun terbit 2016 me... more Buku “Konsep Memperdalam Demokrasi” yang diterbitkan oleh Intrans Publishing tahun terbit 2016 merupakan sebuah karya buku hasil pemikiran dan observasi oleh beberapa penulis diantaranya In’amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan dan Fahruroji ketiganya aktif di Divisi Penguatan Masyarakat Sipil Intrans Institute yang memang concern di bidang perpolitikan tanah air, saat ini sedang menyusun konsep pendidikan politik dan pengorganisasian rakyat untuk mewujudkan kesetaraan politik dan kualitas control public dalam demokrasi lokal. Inamul mushoffa yang menurpakan alumnus fakultas syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dan PP Roudhlatul Muta’alimin Sidoarjo saat ini sedang menempuh Megister Hukum di Universitas Widyagama sehari hari aktif sebagai peneliti, seditor buku dan Pimred Jurnal Transisi. Sama seperti rekanya, Abdurrachman Sofyan yang Alumnus Ponpes Modern Babussalam, Madiun, yang saat ini melanjutkan pendidikan tinggi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, juga sebagai redaktur di jurnal Transisi, sedangkan Fahruroji masih menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Humanifora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun
masih di usia muda tapi Fahruroji sudah memegang jabatan penting di Divisi yaitu Kepala Divisi Publikasi dan Penerbitan di Intrans Institute sekaligus sebagai asisten redaktur Jurnal Transisi.
Uploads
Papers by YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI
Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat dinilai sebagai dua fenomena yang serupa tapi memiliki tafsiran yang berbeda. Kebakaran dimaknai sebagai fenomena alami yang berupa terbakarnya sesuatu. Akan tetapi kebakaran dapat dimaknai sebagai kejahatan apabila terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Dalam pembahasan kali ini, kebakaran yang diduga merupakan ulah manusia secara sengaja akan kami sebut sebagai pembakaran.
Penelitian ini dibatasi sejak 1 Januari 2019 hingga 9 September 2019 di Riau. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menjelaskan secara detail mengenai data-data yang didapat beserta pengujian hipotesis.
Tentang Kewenangan Penerbitan Izin Perairan dan Izin Pengelolaan Bagi Pelaku Usaha
Kata Kunci : Konsep, Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, RKUHP, Koruptor
PUTUSAN KEPAILITAN
NOMOR PUTUSAN 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. )
Tentang Kasus Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Kota Surabaya
Book Reviews by YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI
Buku DASAR NEGARA; Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam skema politik Indonesia ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana dasar negara saja, namun juga lebih menditil lagi tentang makna dan tantangan tantangan yang akan dihadapi bangsa ini dimasa mendatang. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tantu membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini. Penulis dalam menggambarkan Pancasila tidak hanya dari definsinya melainkan sejarah historial terbentuknya oleh founding father’s yang dari berbagai argumentasi dan gagasan yang ditengahkan, ragam ideology diadu ketangguhannya dengan berbagai kompleksitas yang ada. Hingga lahirnya lima rumusan yang diberi nama Pancasila yang merupakan puncak dari kompromi filosofis dan politis pendiriann Negara Indonesia. Penulis pantas diapreisasi atas karyanya ini karena ridak hanya membahas konsep Pancasila sebagai nilai namun juga memadukannya dengan realitas yang terjadi di masa kini, yang memang terjadi pergolakan yang tak pernah usai tersebut. Melalui buku ini penulis mengajak pembaca untuk sama sama kembali ke makna dan cita cita Pancasila seperti harapan para founding fathers terdahulu. Harapan yang harus dapat direalisasikan saat ini sampai dimasa yang akan datang.
Maulana Malik Ibrahim Malang dan PP Roudhlatul Muta’alimin Sidoarjo saat ini sedang menempuh Megister Hukum di Universitas Widyagama sehari hari aktif sebagai peneliti, seditor buku dan Pimred Jurnal Transisi. Sama seperti rekanya, Abdurrachman Sofyan yang Alumnus Ponpes Modern Babussalam, Madiun, yang saat ini melanjutkan pendidikan tinggi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, juga sebagai redaktur di jurnal Transisi, sedangkan Fahruroji masih menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Humanifora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun
masih di usia muda tapi Fahruroji sudah memegang jabatan penting di Divisi yaitu Kepala Divisi Publikasi dan Penerbitan di Intrans Institute sekaligus sebagai asisten redaktur Jurnal Transisi.
Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat dinilai sebagai dua fenomena yang serupa tapi memiliki tafsiran yang berbeda. Kebakaran dimaknai sebagai fenomena alami yang berupa terbakarnya sesuatu. Akan tetapi kebakaran dapat dimaknai sebagai kejahatan apabila terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Dalam pembahasan kali ini, kebakaran yang diduga merupakan ulah manusia secara sengaja akan kami sebut sebagai pembakaran.
Penelitian ini dibatasi sejak 1 Januari 2019 hingga 9 September 2019 di Riau. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menjelaskan secara detail mengenai data-data yang didapat beserta pengujian hipotesis.
Tentang Kewenangan Penerbitan Izin Perairan dan Izin Pengelolaan Bagi Pelaku Usaha
Kata Kunci : Konsep, Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, RKUHP, Koruptor
PUTUSAN KEPAILITAN
NOMOR PUTUSAN 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. )
Tentang Kasus Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Kota Surabaya
Buku DASAR NEGARA; Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam skema politik Indonesia ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana dasar negara saja, namun juga lebih menditil lagi tentang makna dan tantangan tantangan yang akan dihadapi bangsa ini dimasa mendatang. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tantu membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini. Penulis dalam menggambarkan Pancasila tidak hanya dari definsinya melainkan sejarah historial terbentuknya oleh founding father’s yang dari berbagai argumentasi dan gagasan yang ditengahkan, ragam ideology diadu ketangguhannya dengan berbagai kompleksitas yang ada. Hingga lahirnya lima rumusan yang diberi nama Pancasila yang merupakan puncak dari kompromi filosofis dan politis pendiriann Negara Indonesia. Penulis pantas diapreisasi atas karyanya ini karena ridak hanya membahas konsep Pancasila sebagai nilai namun juga memadukannya dengan realitas yang terjadi di masa kini, yang memang terjadi pergolakan yang tak pernah usai tersebut. Melalui buku ini penulis mengajak pembaca untuk sama sama kembali ke makna dan cita cita Pancasila seperti harapan para founding fathers terdahulu. Harapan yang harus dapat direalisasikan saat ini sampai dimasa yang akan datang.
Maulana Malik Ibrahim Malang dan PP Roudhlatul Muta’alimin Sidoarjo saat ini sedang menempuh Megister Hukum di Universitas Widyagama sehari hari aktif sebagai peneliti, seditor buku dan Pimred Jurnal Transisi. Sama seperti rekanya, Abdurrachman Sofyan yang Alumnus Ponpes Modern Babussalam, Madiun, yang saat ini melanjutkan pendidikan tinggi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, juga sebagai redaktur di jurnal Transisi, sedangkan Fahruroji masih menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Humanifora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun
masih di usia muda tapi Fahruroji sudah memegang jabatan penting di Divisi yaitu Kepala Divisi Publikasi dan Penerbitan di Intrans Institute sekaligus sebagai asisten redaktur Jurnal Transisi.