Papers by yuhdi fahrimal
Reformasi mendorong dirombaknya struktur pemerintahan di Indonesia. Tidak terkecuali partai polit... more Reformasi mendorong dirombaknya struktur pemerintahan di Indonesia. Tidak terkecuali partai politik yang selama tiga puluh dua tahun hanya diakui tiga partai politik saja. Kondisi euforia reformasi membuat banyak tokoh mendirikan partai politik sebagai kendaraan menuju puncak kekuasaan. Masalahnya adalah sejak tahun 1999 sampai 2014, terjadi perubahan drastis bagi partai politik di Indonesia. Kondisi partai politik yang tidak matang membuat mereka "disikat" dan tidak bisa bangkit lagi, kecuali dengan mengubah nama partai. Regulasi yang terjadi saat ini membuat partai harus berjuang mati-matian mendulang perolehan suara agar bisa melewati parliamentary threshold dan electoral threshold. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi partai politik di Indonesia. Dapatkah mereka melewati ini?
Berita merupakan peristiwa yang disampaikan melalui media massa baik cetak, elektronik, maupun da... more Berita merupakan peristiwa yang disampaikan melalui media massa baik cetak, elektronik, maupun daring. Pertanyaannya kemudian adalah (1) apakah semua peristiwa laik dijadikan berita? dan (2) apakah semua berita adalah informasi?
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling majemuk di dunia. Kemajemukan suku-bangsa, etnis, d... more Masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling majemuk di dunia. Kemajemukan suku-bangsa, etnis, dan ras di Indonesia tidak jarang memicu ketegangan sehingga berubah menjadi konflik kekerasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: (1) Benarkah kemajemukan masyarakat Indonesia membuat konflik menjadi sulit untuk dihindari? (2) Bagaimana pola konflik "baru" di masyarakat Indonesia pasca-reformasi?, dan (3) bagaimana peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat Indonesia?
Sejarah perjalanan Aceh selalu diwarnai dengan konflik atau kekerasan. Sejak jaman kesultanan hin... more Sejarah perjalanan Aceh selalu diwarnai dengan konflik atau kekerasan. Sejak jaman kesultanan hingga menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Aceh tidak pernah berhenti bergolak. Ultimatum Ratu Kerajaan Belanda untuk berperang melawan rakyat Aceh pada tahun 1873 merupakan awal babak panjang perjuangan mengembalikan hak untuk merdeka sebagai manusia yang berdaulat. Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatannya, rakyat Aceh berjuang dengan gigih. Hal ini terbukti dengan tidak bisa ditaklukakan dan didudukinya wilayah Aceh oleh tentara Kerajaan Belanda. Bahkan korban tewas dari pihak tentara Kerajaan Belanda tidak sedikit jumlahnya. Hingga akhirnya Belanda angkat kaki dari Aceh dan Indonesia karena kalah oleh Jepang. Akan tetapi konflik di Aceh tidak pula serta merta berhenti sampai di situ. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh dimasukkan dalam wilayah Kerisidenan Sumatera Utara bersama Medan. Hal ini memicu protes oleh rakyat Aceh. Protes ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin ulama kharismatik Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tahun 1953. Perlawanan rakyat Aceh ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (DII) bersama dengan Kartosoewirjo di Jawa akibat tidak diakomodirnya keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syari"at Islam sebagai sebuah keistimewaan. Pada akhirnya pemberontakan ini pun berakhir karena pemerintah pusat menyetujui memberikan keistimewaan bagi Aceh pada tiga bidang, yaitu, agama, adat istiadat, dan pendidikan. Konflik Aceh tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1976, Teungku Muhammad Hasan
Journal KAREBA, 2014
Framing is the way in which the reality constructed by media. This research aimed to investigativ... more Framing is the way in which the reality constructed by media. This research aimed to investigative and analyze the framing and the siding of the polemic about the legalization of the Flag Qanun and Logogram of Aceh. The research used the qualitative method with the framing analysis approach the text of the online news website were analyzed using Gamson and Modigliani model, which refers to a frame consisting of two supporting elements, namely the framing devices and the reasoning devices. The research objects were two online news websites; Kompas.com and Antaranews.com. The total sample frames comprised 56 pieces of news from the two online news website in three mounthstime from March through May 2013. The research results revealed that the two websites considered the polemic about the Flag Qanun and Logogram of Aceh important because there was a news value in it. The framing substance used by two online news websites was the same, i.e. the Flag Qanun and Logogram of Aceh was inconstitutional and therefore had to be revised. Such a framing had an implication that the media took side with the groups who were against the Flag Qanun and Logogram of Aceh.
Conference Presentations by yuhdi fahrimal
Dalam kondisi konflik, polemik, kontroversi dan perang, media bukanlah sebuah entitas yang netral... more Dalam kondisi konflik, polemik, kontroversi dan perang, media bukanlah sebuah entitas yang netral. Media melakukan konstruksi atas realitas polemik dan melalui cara itu berupaya mempengaruhi masyarakat untuk berpikir dan bertindak (Entman, 1993). Pada level ideologi, media dipengaruhi oleh pemilik dan penguasa media (McQuail, 2011). Dalam aspek sosiologi media, berita tidak dapat dipandang sebagai refleksi realitas melainkan hasil konstruksi gatekeeper media Tuchman, 1991). Tulisan ini akan menganalisis bagaimana konstruksi media terhadap polemik pengesahan Qanun
Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Hasil penelitian mendapati bahwa media menempatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sebagai dua pihak yang saling bertentangan. Dalam konstruksi media, Pemerintah Aceh dinyatakan sebagai
pihak bersalah karena melegalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undangundang yang lebih tinggi. Media berupaya menafsirkan bahwa qanun (tata peraturan daerah) ini menandakan bangkitnya kembali gerakan separatis di Aceh (GAM).
Uploads
Papers by yuhdi fahrimal
Conference Presentations by yuhdi fahrimal
Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Hasil penelitian mendapati bahwa media menempatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sebagai dua pihak yang saling bertentangan. Dalam konstruksi media, Pemerintah Aceh dinyatakan sebagai
pihak bersalah karena melegalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undangundang yang lebih tinggi. Media berupaya menafsirkan bahwa qanun (tata peraturan daerah) ini menandakan bangkitnya kembali gerakan separatis di Aceh (GAM).
Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Hasil penelitian mendapati bahwa media menempatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sebagai dua pihak yang saling bertentangan. Dalam konstruksi media, Pemerintah Aceh dinyatakan sebagai
pihak bersalah karena melegalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undangundang yang lebih tinggi. Media berupaya menafsirkan bahwa qanun (tata peraturan daerah) ini menandakan bangkitnya kembali gerakan separatis di Aceh (GAM).