2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pada masa Orde Baru kebebasan pers sepenuhnya berada dibaw... more 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pada masa Orde Baru kebebasan pers sepenuhnya berada dibawah kontrol pemerintah. Meskipun saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi pancasila, namun dalam pengimplikasiannya sangat jauh dari konsep dasar kerakyatan. Pemerintahan yang represif mengekang semua media pemberitaan. Pers pada masa orde baru tak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai media yang bebas berpendapat dan menyampaikan informasi. Walaupun dalam undang-undang tentang Pers telah dicantumkan mengenai keterbukaan dan kebebasan, namun pada kenyataannya dunia pers malah terbelenggu oleh rezim otoriter. Dapat dikatakan, pers pada masa Orde Baru bersifat semu, bias dan tak bernyawa, meskipun dalam payung hukum kebebasan bersuara, berekspresi, ratifikasi hukum internasional dan UU Pers mengizinkan adanya kebebasan pers. Kenyataannya banyak kantor media massa yang dibredel atau dilarang untuk terbit. Pemerintah memaksa pemilik media untuk menandatangani perjanjian yang berisi bahwa media tidak akan mengkritik bisnis keluarga para elit serta pemerintahan yang sedang berjalan. Selain sebagai instrumen pembangunan yang memelihara ketertiban, harmoni dan keamanan, pers kala itu juga dialih fungsikan sebagai alat untuk pencitraan pemerintahan Soeharto dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Dilain sisi, pers tidak mau hanya diam dan terus mengikuti permainan politik Orde baru. Sehingga banyak media massa yang memberontak melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah, bahkan banyak pula yang membeberkan keburukan pemerintah. Itulah sebabnya pada tahun 1994 banyak media yang dibredel, seperti Tempo, deTIK, dan Monitor Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita dan lain-lain. Namun majalah Tempo menjadi satu-satunya media massa yang berjuang dan terus melawan pemerintah orde baru. Majalah tempo sendiri telah dibredel dua kali selama rezim orde baru, yakni tahun 1982 dan 1994. Melalui tulisantulisannya yang berisi kritik terhadap pemerintahan, akhirnya Tempo boleh terbit kembali setelah jatuhnya Orde baru dan membuka gerbang kemerdekaan pers serta demokrasi di Indonesia. Sistem Politik Indonesia FK Bella Septiarani 1121004008 3 1.2 Pemetaan masalah Berdasarkan topik yang diangkat, yaitu tentang "Demokrasi dan Media Massa" ada beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, antaralain sebagai berikut. a. Bagaimana kontrol pemerintah terhadap media massa pada orde baru? b. Bagaimana perlawanan majalah Tempo terhadap kebebasan pers serta dampaknya pasca orde baru? 1.3 Kajian teori Media massa adalah wadah yang menampung kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pers sebagai bagian dari media massa berhak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. 1 Ada dua arah bentuk kebebasan pers menurut Ashadi Siregar. Pertama, yaitu kebebasan warga negara untuk mendapatkan informasi publik serta kebebasan warga menyatakan pendapat tentang masalah publik, dan kedua, yaitu kebebasan media pers untuk mencari dan menyampaikan informasi publik. 2 Media massa tentunya memiliki beberapa pengaruh terhadap public. Sebagaimana teori pengaruh media massa yang dikemukakan oleh Kenneth Newton dan Jan W van Deth, media massa di Indonesia pada masa orde baru mempengaruhi public dengan teori agenda setting. Dimana dalam teori ini media massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang dipikrikan masyarkat. Dalam hal ini media dapat memiliki agenda sendiri dalam penyajian berita baik terhadap masyarakat ataupun pemerintah. 3 Besar kecilnya pengaruh media massa terhadap politik berkaitan dengan corak politik pada Negara itu. Sebagaimana Sibert Peterson, dan Schramm mengelompokan pers dalam beberapa system. Dan system yang diterapkan pada orde baru saat itu adalah system pers otoriter. Teori ini hampir secara otomatis dipakai disemua Negara. Teori ini membentuk dasar bagi system-sistem Depari, Eduard dkk. (1978) Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Suatu Kumpulan Karangan, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta Gandhi, L.M (1985) Undang-Undang Pokok Pers -Proses Pembentukan dan Penjelasannya.
2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pada masa Orde Baru kebebasan pers sepenuhnya berada dibaw... more 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pada masa Orde Baru kebebasan pers sepenuhnya berada dibawah kontrol pemerintah. Meskipun saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi pancasila, namun dalam pengimplikasiannya sangat jauh dari konsep dasar kerakyatan. Pemerintahan yang represif mengekang semua media pemberitaan. Pers pada masa orde baru tak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai media yang bebas berpendapat dan menyampaikan informasi. Walaupun dalam undang-undang tentang Pers telah dicantumkan mengenai keterbukaan dan kebebasan, namun pada kenyataannya dunia pers malah terbelenggu oleh rezim otoriter. Dapat dikatakan, pers pada masa Orde Baru bersifat semu, bias dan tak bernyawa, meskipun dalam payung hukum kebebasan bersuara, berekspresi, ratifikasi hukum internasional dan UU Pers mengizinkan adanya kebebasan pers. Kenyataannya banyak kantor media massa yang dibredel atau dilarang untuk terbit. Pemerintah memaksa pemilik media untuk menandatangani perjanjian yang berisi bahwa media tidak akan mengkritik bisnis keluarga para elit serta pemerintahan yang sedang berjalan. Selain sebagai instrumen pembangunan yang memelihara ketertiban, harmoni dan keamanan, pers kala itu juga dialih fungsikan sebagai alat untuk pencitraan pemerintahan Soeharto dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Dilain sisi, pers tidak mau hanya diam dan terus mengikuti permainan politik Orde baru. Sehingga banyak media massa yang memberontak melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah, bahkan banyak pula yang membeberkan keburukan pemerintah. Itulah sebabnya pada tahun 1994 banyak media yang dibredel, seperti Tempo, deTIK, dan Monitor Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita dan lain-lain. Namun majalah Tempo menjadi satu-satunya media massa yang berjuang dan terus melawan pemerintah orde baru. Majalah tempo sendiri telah dibredel dua kali selama rezim orde baru, yakni tahun 1982 dan 1994. Melalui tulisantulisannya yang berisi kritik terhadap pemerintahan, akhirnya Tempo boleh terbit kembali setelah jatuhnya Orde baru dan membuka gerbang kemerdekaan pers serta demokrasi di Indonesia. Sistem Politik Indonesia FK Bella Septiarani 1121004008 3 1.2 Pemetaan masalah Berdasarkan topik yang diangkat, yaitu tentang "Demokrasi dan Media Massa" ada beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, antaralain sebagai berikut. a. Bagaimana kontrol pemerintah terhadap media massa pada orde baru? b. Bagaimana perlawanan majalah Tempo terhadap kebebasan pers serta dampaknya pasca orde baru? 1.3 Kajian teori Media massa adalah wadah yang menampung kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pers sebagai bagian dari media massa berhak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. 1 Ada dua arah bentuk kebebasan pers menurut Ashadi Siregar. Pertama, yaitu kebebasan warga negara untuk mendapatkan informasi publik serta kebebasan warga menyatakan pendapat tentang masalah publik, dan kedua, yaitu kebebasan media pers untuk mencari dan menyampaikan informasi publik. 2 Media massa tentunya memiliki beberapa pengaruh terhadap public. Sebagaimana teori pengaruh media massa yang dikemukakan oleh Kenneth Newton dan Jan W van Deth, media massa di Indonesia pada masa orde baru mempengaruhi public dengan teori agenda setting. Dimana dalam teori ini media massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang dipikrikan masyarkat. Dalam hal ini media dapat memiliki agenda sendiri dalam penyajian berita baik terhadap masyarakat ataupun pemerintah. 3 Besar kecilnya pengaruh media massa terhadap politik berkaitan dengan corak politik pada Negara itu. Sebagaimana Sibert Peterson, dan Schramm mengelompokan pers dalam beberapa system. Dan system yang diterapkan pada orde baru saat itu adalah system pers otoriter. Teori ini hampir secara otomatis dipakai disemua Negara. Teori ini membentuk dasar bagi system-sistem Depari, Eduard dkk. (1978) Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Suatu Kumpulan Karangan, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta Gandhi, L.M (1985) Undang-Undang Pokok Pers -Proses Pembentukan dan Penjelasannya.
Uploads
Papers by Ribell Rb