Skip to main content

Budi Kurniawan

The Australian National University, Crawford School of Public Policy, Graduate Student

Lampung University, Department of Government Science, Faculty Member

Followers

1,306

Following

376

Public Views

My focus research is political economy and institution in local governance of Indonesia. I also have done several kinds of research in Islamic Fundamentalism movement. I obtained my Master Degree in Public Policy from The Australian National University, ANU Canberra. I did my bachelor degree in political science at Gadjah Mada University (UGM), Indonesia
Address: Jl. Duren 3 No.32 Pangkalpinang

less

Yusrin Ahmad Tosepu

Taufiq Rahmat H

University of Indonesia

Ahmad R Wardhana

Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta)

T.S. Mastuti Widi

Universitas Pamulang

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

InterestsView All (12)

Uploads

Papers by Budi Kurniawan

PERGESERAN_PARADIGMA_DAN_JEBAKAN_PENDEKATAN_OLD-INSTITUTIONALISM_DALAM_STUDI_POLITIK_DAN_PEMERINTAHAN_DI_UNIVERSITAS_LAMPUNG

The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Departm... more The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Department of Government, the University of Lampung (Unila) in the middle of trendand the paradigm shifts in political science. The methodology used is qualitative research with content (simple quantitative data) and discourse analyses. The primary data are 80 undergraduate students' theses that are collected randomly. This research concludes that there is a fallacy in the meaning of politics among students perception. The politics means the study of political party, voting behaviour and election. In contrast,according to the students' point if views, the study of government is the study of state institutions with the old-institutionalism approach.

Napas Baru Ilmu Pemerintahan

Kurikulum Jurusam Ilmu Pemerintahan UNILA 2016 Bisa dikatakan akhir-akhir ini studi atau lebih po... more Kurikulum Jurusam Ilmu Pemerintahan UNILA 2016 Bisa dikatakan akhir-akhir ini studi atau lebih populer menggunakan kata Ilmu mengalami krisis identitas. Kampus UGM misalnya menambahkan kata politik dan agak membingungkan program studi lain di luar UGM mengapa UGM harus menambah kata politik. Di IPDN malah ilmu pemerintahan ini semakin aneh. Pendekatan di IPDN bisa dikatakan tertinggal berapa dekade dan bahkan tidak kontekstual dengan dinamika pemerintahan hari ini. IPDN lebih tepatnya sekolah militer ketimbang sekolah sipil yang berparadigma "public service" atau pelayan publik. Yang unik pengalaman mereka yang pernah mengajar S2 lulusan IPDN sama seperti mengajar robot ketimbang manusia. Di unpad sebenarnya ilmu pemerintahan pun tidak jelas. Penulis bisa katakan unpad berusaha menginisiasi Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) yang membahas kurikulum yang malah cendrung monolitik dalam metodelogi. Penulis yang pernah ikut forum APSIPI melihat ada kecendurngan APSIPI malah membuat homigenitas dan kapling ilmu di tengah trend pendekatan multi disiplin. Ironisnya APSIPI malah terjebak dalam pendekatan old institutionalisme yang legal formalistik dalam melihat fenomena pemerintahan. Perlunya Pluralisme Pendekatan Jika penulis melihat trend studi pemerintahan, setidaknya ada beberapa teori atau pendekatan yang mewarnai sejarah studi pemerintahan di dunia. Yang pertama adalah pendekatan old institutionalism. Pendekatan ini adalah pendekatan awal dalam studi pemerintahan yang pada waktu itu belum dikenal istilah ilmu politik. Governance studies atau studi pemerintahan lebih banyak dengan menjadikan lembaga pemerintah yang menjadi objek kajian. Bisa dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu politik generasi awal dimana fokus studinya adalah lembaga-lembaga negara. Pendekatan ini masih mengkaji lembaga pemerintahan dari aspek

Kampus Indonesia dan Korupsi

Dengan Pendekatan Ekonomi Politik, tulisan ini mengambarkan mengapa kampus sangat pasif dalam mer... more

Technocrats versus Politicians: The Controversy Surrounding Oil Subsidy Policy in Indonesia

In order to solve the crisis of energy security problem, President Yudhoyono in April 2012, base... more In order to solve the crisis of energy security problem, President Yudhoyono in April 2012, based on the advices from technocrats both in the government and universities has promoted the reform policy in energy by reducing oil subsidy policy proposal in the short term, and removing oil subsidy in the long term. However, there are some significance governance challenges in this policy.
The most significant come from politicians. The other challenges also come from media owned by politicians and civil society. There are strong tensions in this issue between the scientific logic of economist (technocrats) and the political interest of the politicians to build an image as pro-poor politicians. On the other hand, the context of government in this policy issue is an exceedingly weak government with the lack of trust from the public due to corruption scandals. This paper will describe the controversy surrounding this policy. Furthermore, this paper also will discuss possible governance option under the President Yudhoyono era.

The Politics of Indonesia Higher Education Reforms

Indonesian higher education reforms as an agreement between Indonesian government and IMF after t... more Indonesian higher education reforms as an agreement between Indonesian government and IMF after the economic crisis is failed. The lack of capacity of bureaucrat makes them increase the tuition fee with the new autonomy given by central government. As result Indonesian cost of universities entrance become expensive. Increase in tuition fee is the easiest method for universities to fund their operation coast as an impact of the minimum subsidy from central government.

Corruption and Transitional Democracy

Artikel ini merupakan studi terhadap hubungan demokrasi dan korupsi. Argumentasi utama artikel in... more Artikel ini merupakan studi terhadap hubungan demokrasi dan korupsi. Argumentasi utama artikel ini bahwa korupsi sangat potensial tumbuh di negara yang sedang memasuki era transisi demokrasi yang tidak ada reformasi yamg serius dalam sistem hukumnya. Mengambil data dari berbagai negara membuktikan bahwa demokrasi tidak serta merta mengurangi korupsi dan sebaliknya di negara otoriterian dengan sistem hukum yang kuat justru korupsi susah untuk tumbuh subur. Resep utama pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum bukan sistem politiknya. Untuk negara transisi demokrasi seperti Indonesia lembaga anti korupsi yang kuat bisa jadi solusi yang tepat untuk meredam korupsi di tengah belum ada reformasi serius dari sistem hukum yang ada.

Kata Kunci: demokrasi, korupsi, penegakan hukum

Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan

Paper ini berpendapat bahwa kemiskinan di daerah disebabkan extrative political institutions yang... more Paper ini berpendapat bahwa kemiskinan di daerah disebabkan extrative political institutions yang ditandai dengan pemilukada yang didasarkan politik uang. Implikasinya kepala daerah cenderung berpikir cara mendapatkan kapital untuk memenangkan pilkada ketimbang inovasi dan kreatifitas yang dapat mensejahterakan rakyat.

Peran Sugar Group Dalam Politik Lokal Lampung

Dalam melihat hubungan negara dan swasta telah tumbuh beberapa teori yang sudah banyak kita kenal... more Dalam melihat hubungan negara dan swasta telah tumbuh beberapa teori yang sudah banyak kita kenal. Namun umumnya melihat bahwa swasta berhubungan dengan negara dalam rangka adanya policy yang kemudian memguntungkan bagi perusahaan. Di kalangan teoritis ilmu sosial misalanya teori Marx tentang negara bahwa negara adalah alat penindasan kaum borjuis terhadap kaum proletar. Teori negara kapitalis di sisi yang lain merevisi teori Marx yang menitiktekankan pada argumentasi bahwa negara menjadi alat untuk menciptakan kapitalisme itu sendiri. Konsep Chalmer Johnson tentang developmental state salah satu teori yang dihasilkan dalam tradisi pendekatan teori ini. Karya klasik Yoshiara Kunio, ersatz capitalism, salah satu yang menjelaskan fenomena ini di Asia Tenggara. Majalah economist beberapa tahun yang lalu sempat mengangkat konsep state capitalism misalnya, yang melihat peran negara untuk menciptakan kapitalisme dan menggerakan industrilisasi yang bertumpu pada perusahaan negara.

Apa yang berbeda dengan Lampung dalam melihat hubungan negara dan Sugar Group ( Swasta )? Lampung menjadi unik karena justru swasta yang mengambil alih peran partai politik dalam proses suksesi politik di pemilukada untuk kemudian mencalonkan kepala daerah yang didanai oleh Sugar Group. Biasanya dalam asumsi teori negara pluralis; negara, partai politik dan swasta sama-sama otonom dan ada jarak. Swasta akan mendanai calon-calon pemimpin publik yang kemudian berharap kepentingannya dilindungi. Pola lama ini menjadikan kepala daerah berhubungan mutualisme dengan kalangan bisnis. Politisi mendapat dana kempanye, dan kemudian kalangan bisnis mendapat perlindungan atau keuntungan proyek-proyek pemerintah.

Dalam kasus Lampung pola ini ternyata costnya bagi logika bisnis lebih murah bagi mereka mencalonkan kader sendiri ketimbang kader politisi murni partai. Untuk kasus Sugar Group dalam wawancara penulis dengan seoarang calon wakil kepala daerah yang dicalonkan perusahaan, terungkap bahwa perusahan selama ini menanggung biaya besar akibat diperas oleh kepala daerah dari kalangan politisi biasa. Oleh karena itu dalam rangka menekan biaya politik, perusahaan berfikir lebih menguntungkan mencalonkan "kader perusahaan" ketimbang calon luar. Untuk itu proyek pembajakan negara dimulai dengan pembajakan partai politik. Parpol yang diambil alih oleh perusahaan adalah Partai Demokrat Lampung dengan menjadikan "kader internal" Ridho Ficardo, yakni anak petinggi perusahan ( Fauzi Toha ) yang menjadi ketua Partai Demokrat Lampung.

Desentralisasi atau Resentralisasi ? : Tinjauan Kritis Terhadap UU No. 23 Tahun 2014

Ini alalah hasil Proseding Seminar Nasional tentang UU Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Laborat... more Ini alalah hasil Proseding Seminar Nasional tentang UU Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA, bekerjasa sama dengan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Penulis Utama proseding ini adalah Prof. Purwo Santoso dari UGM, Dr. Syarief Makhya dari Unila, Hertanto Ph,D dari Unila, Dr. Ari Darmastuti dari Unila, Budi Kurniawan, SIP, MPP dari Unila dan Dr. Pahada Hidayat dari APKASI Wilayah Lampung.

Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU No. 23 Tahun 2014

UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun ... more UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. Pertama dan yang paling penting adalah lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah gagal mencegah abuse of power dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatakan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang biasannya dikarenakan perbedaan latar belakang politik. Dan di sisi yang lain gubernur berada pada posisi menggantung tanpa bisa berpijak.

Pergeseran Paradigma dan Jebakan Pendekatan Old-Instituionlalism dalam Studi Politik dan Pemerintahan di Universitas Lampung (UNILA)

The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Departm... more The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Department of Government, the University of Lampung (Unila) in the middle of trend and the paradigm shifts in political science. The methodology used is qualitative research with content ( simple quantitative data )and discourse analyses. The primary data are 80 undergraduate students' theses that are collected randomly. This research concludes that there is a fallacy in the meaning of politics among students perception. The politics means the study of political party, voting behaviour and election. In contrast,according to the students' point if views, the study of government is the study of state institutions with the old-institutionalism approach.
Keywords: Old Institutionalism, New Public Management, Governance, New Institutionalism

Bottom-Up Model of Policy Making and Its Discontent

The early paradigm of public policy studies is influenced by the political science paradigm calle... more The early paradigm of public policy studies is influenced by the political science paradigm called old-institutionalism. (Howlett and Ramesh, 2003, pp.1-4). In implementing process, the old-institutionalism provides a top-down analysis as most early approach in policy implementation that led in 1970s. Top-down approach focused on the problem of management and institutional design for implementing policy (Nye, 2002 cited in Howlett and Ramesh, 2003 p.189).

Penyadapan Australia dan Sikap Kita

Rhetoric in Public Policy Analyses

In the middle of mainstream approaches, (rational choice theory and scientific approach), rhetori... more In the middle of mainstream approaches, (rational choice theory and scientific approach), rhetoric approach in public policy is an alternative to explain the policy actors through talk called rhetoric. Even though, we rarely use the rhetoric approach in public policy studies, this approach want to explain beyond these mainstreams. Rhetoric wants to emphasize the personality of the decision maker and their skill to persuade. Policy maker is not just about either the deliberation process of policy such as rational choice point of view, or scientific approach that avoids the participation from society. ( Goteweiss, 2006, p. 237).

Food Security and Entitlement: A Critical Analyses

The domination of Malthusian ends while the new idea of entitlement from Amartya Sen, has emerged... more The domination of Malthusian ends while the new idea of entitlement from Amartya Sen, has emerged. Then, he won the Nobel Prize in 1998 for economics categories and more became popular idea when we talk about the food security. In contrast with Malthusian, Amartya Sen (1980) argues that the problem of food security is not about the food supply failure. However, the problem of food security and famines is more about food access rather than food supply. The significant contribution of Amartya Sen with his entitlement theory for the theorizing of famines is that it shifts the paradigm of famines from supply approach (Malthusian tradition) to the ability of people to access food (Devereux, 2001, p. 246). This paper will briefly describe the idea of entitlement from Amartya Sen. Furthermore, the second part of this paper will discuss the critiques addressed to the idea of entitlement from the other perspectives.

How to Maintain PNG Sustainability Economic Growth? : A Policy Recommendation

The key issue to be addressed in this paper is a reform in the education sector for develops huma... more

The Important of Education for Economic Growth

Some countries with have rich natural resources like Indonesia frequently have a negative effect ... more Some countries with have rich natural resources like Indonesia frequently have a negative effect for their economy. Instead of becoming a grace of God, rich natural resources even become a curse for Indonesia people. Indonesia suffers from “Dutch Diseases” in how to manage their natural resources. We still face some problem such as poverty, law and political crisis, poor governance including corruption, poor infrastructure and how to maintain economic growth. With the rich natural resources, what should government do to develop Indonesia and maintain their economic growth?

Democracy and corruption in Indonesia

Indonesia today faces an enormous problem related to corruption. Almost every day we read in the ... more

Political Parties and Corruption

A lecturer in government studies at the University of Lampung Ideally the political party have a ... more A lecturer in government studies at the University of Lampung Ideally the political party have a significant role in democratic political system. Political party is the principal ³bridge´ between society and government. However, the recent cases of corruption presumed to Nunun and Nazarudin can decline these holy purposes of political parties. Both Nunun and Nazarudin have a problem with corruption in correlation with political parties. Money politics and political corruption are done by political party as an impact of the expensive cost of electoral democracy is the main reason why political parties are susceptible with the corruption.

Indonesia needs powerful KPK

PERGESERAN_PARADIGMA_DAN_JEBAKAN_PENDEKATAN_OLD-INSTITUTIONALISM_DALAM_STUDI_POLITIK_DAN_PEMERINTAHAN_DI_UNIVERSITAS_LAMPUNG

The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Departm... more The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Department of Government, the University of Lampung (Unila) in the middle of trendand the paradigm shifts in political science. The methodology used is qualitative research with content (simple quantitative data) and discourse analyses. The primary data are 80 undergraduate students' theses that are collected randomly. This research concludes that there is a fallacy in the meaning of politics among students perception. The politics means the study of political party, voting behaviour and election. In contrast,according to the students' point if views, the study of government is the study of state institutions with the old-institutionalism approach.

Napas Baru Ilmu Pemerintahan

Kurikulum Jurusam Ilmu Pemerintahan UNILA 2016 Bisa dikatakan akhir-akhir ini studi atau lebih po... more Kurikulum Jurusam Ilmu Pemerintahan UNILA 2016 Bisa dikatakan akhir-akhir ini studi atau lebih populer menggunakan kata Ilmu mengalami krisis identitas. Kampus UGM misalnya menambahkan kata politik dan agak membingungkan program studi lain di luar UGM mengapa UGM harus menambah kata politik. Di IPDN malah ilmu pemerintahan ini semakin aneh. Pendekatan di IPDN bisa dikatakan tertinggal berapa dekade dan bahkan tidak kontekstual dengan dinamika pemerintahan hari ini. IPDN lebih tepatnya sekolah militer ketimbang sekolah sipil yang berparadigma "public service" atau pelayan publik. Yang unik pengalaman mereka yang pernah mengajar S2 lulusan IPDN sama seperti mengajar robot ketimbang manusia. Di unpad sebenarnya ilmu pemerintahan pun tidak jelas. Penulis bisa katakan unpad berusaha menginisiasi Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) yang membahas kurikulum yang malah cendrung monolitik dalam metodelogi. Penulis yang pernah ikut forum APSIPI melihat ada kecendurngan APSIPI malah membuat homigenitas dan kapling ilmu di tengah trend pendekatan multi disiplin. Ironisnya APSIPI malah terjebak dalam pendekatan old institutionalisme yang legal formalistik dalam melihat fenomena pemerintahan. Perlunya Pluralisme Pendekatan Jika penulis melihat trend studi pemerintahan, setidaknya ada beberapa teori atau pendekatan yang mewarnai sejarah studi pemerintahan di dunia. Yang pertama adalah pendekatan old institutionalism. Pendekatan ini adalah pendekatan awal dalam studi pemerintahan yang pada waktu itu belum dikenal istilah ilmu politik. Governance studies atau studi pemerintahan lebih banyak dengan menjadikan lembaga pemerintah yang menjadi objek kajian. Bisa dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu politik generasi awal dimana fokus studinya adalah lembaga-lembaga negara. Pendekatan ini masih mengkaji lembaga pemerintahan dari aspek

Kampus Indonesia dan Korupsi

Dengan Pendekatan Ekonomi Politik, tulisan ini mengambarkan mengapa kampus sangat pasif dalam mer... more

Technocrats versus Politicians: The Controversy Surrounding Oil Subsidy Policy in Indonesia

In order to solve the crisis of energy security problem, President Yudhoyono in April 2012, base... more In order to solve the crisis of energy security problem, President Yudhoyono in April 2012, based on the advices from technocrats both in the government and universities has promoted the reform policy in energy by reducing oil subsidy policy proposal in the short term, and removing oil subsidy in the long term. However, there are some significance governance challenges in this policy.
The most significant come from politicians. The other challenges also come from media owned by politicians and civil society. There are strong tensions in this issue between the scientific logic of economist (technocrats) and the political interest of the politicians to build an image as pro-poor politicians. On the other hand, the context of government in this policy issue is an exceedingly weak government with the lack of trust from the public due to corruption scandals. This paper will describe the controversy surrounding this policy. Furthermore, this paper also will discuss possible governance option under the President Yudhoyono era.

The Politics of Indonesia Higher Education Reforms

Indonesian higher education reforms as an agreement between Indonesian government and IMF after t... more Indonesian higher education reforms as an agreement between Indonesian government and IMF after the economic crisis is failed. The lack of capacity of bureaucrat makes them increase the tuition fee with the new autonomy given by central government. As result Indonesian cost of universities entrance become expensive. Increase in tuition fee is the easiest method for universities to fund their operation coast as an impact of the minimum subsidy from central government.

Corruption and Transitional Democracy

Artikel ini merupakan studi terhadap hubungan demokrasi dan korupsi. Argumentasi utama artikel in... more Artikel ini merupakan studi terhadap hubungan demokrasi dan korupsi. Argumentasi utama artikel ini bahwa korupsi sangat potensial tumbuh di negara yang sedang memasuki era transisi demokrasi yang tidak ada reformasi yamg serius dalam sistem hukumnya. Mengambil data dari berbagai negara membuktikan bahwa demokrasi tidak serta merta mengurangi korupsi dan sebaliknya di negara otoriterian dengan sistem hukum yang kuat justru korupsi susah untuk tumbuh subur. Resep utama pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum bukan sistem politiknya. Untuk negara transisi demokrasi seperti Indonesia lembaga anti korupsi yang kuat bisa jadi solusi yang tepat untuk meredam korupsi di tengah belum ada reformasi serius dari sistem hukum yang ada.

Kata Kunci: demokrasi, korupsi, penegakan hukum

Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan

Paper ini berpendapat bahwa kemiskinan di daerah disebabkan extrative political institutions yang... more Paper ini berpendapat bahwa kemiskinan di daerah disebabkan extrative political institutions yang ditandai dengan pemilukada yang didasarkan politik uang. Implikasinya kepala daerah cenderung berpikir cara mendapatkan kapital untuk memenangkan pilkada ketimbang inovasi dan kreatifitas yang dapat mensejahterakan rakyat.

Peran Sugar Group Dalam Politik Lokal Lampung

Dalam melihat hubungan negara dan swasta telah tumbuh beberapa teori yang sudah banyak kita kenal... more Dalam melihat hubungan negara dan swasta telah tumbuh beberapa teori yang sudah banyak kita kenal. Namun umumnya melihat bahwa swasta berhubungan dengan negara dalam rangka adanya policy yang kemudian memguntungkan bagi perusahaan. Di kalangan teoritis ilmu sosial misalanya teori Marx tentang negara bahwa negara adalah alat penindasan kaum borjuis terhadap kaum proletar. Teori negara kapitalis di sisi yang lain merevisi teori Marx yang menitiktekankan pada argumentasi bahwa negara menjadi alat untuk menciptakan kapitalisme itu sendiri. Konsep Chalmer Johnson tentang developmental state salah satu teori yang dihasilkan dalam tradisi pendekatan teori ini. Karya klasik Yoshiara Kunio, ersatz capitalism, salah satu yang menjelaskan fenomena ini di Asia Tenggara. Majalah economist beberapa tahun yang lalu sempat mengangkat konsep state capitalism misalnya, yang melihat peran negara untuk menciptakan kapitalisme dan menggerakan industrilisasi yang bertumpu pada perusahaan negara.

Apa yang berbeda dengan Lampung dalam melihat hubungan negara dan Sugar Group ( Swasta )? Lampung menjadi unik karena justru swasta yang mengambil alih peran partai politik dalam proses suksesi politik di pemilukada untuk kemudian mencalonkan kepala daerah yang didanai oleh Sugar Group. Biasanya dalam asumsi teori negara pluralis; negara, partai politik dan swasta sama-sama otonom dan ada jarak. Swasta akan mendanai calon-calon pemimpin publik yang kemudian berharap kepentingannya dilindungi. Pola lama ini menjadikan kepala daerah berhubungan mutualisme dengan kalangan bisnis. Politisi mendapat dana kempanye, dan kemudian kalangan bisnis mendapat perlindungan atau keuntungan proyek-proyek pemerintah.

Dalam kasus Lampung pola ini ternyata costnya bagi logika bisnis lebih murah bagi mereka mencalonkan kader sendiri ketimbang kader politisi murni partai. Untuk kasus Sugar Group dalam wawancara penulis dengan seoarang calon wakil kepala daerah yang dicalonkan perusahaan, terungkap bahwa perusahan selama ini menanggung biaya besar akibat diperas oleh kepala daerah dari kalangan politisi biasa. Oleh karena itu dalam rangka menekan biaya politik, perusahaan berfikir lebih menguntungkan mencalonkan "kader perusahaan" ketimbang calon luar. Untuk itu proyek pembajakan negara dimulai dengan pembajakan partai politik. Parpol yang diambil alih oleh perusahaan adalah Partai Demokrat Lampung dengan menjadikan "kader internal" Ridho Ficardo, yakni anak petinggi perusahan ( Fauzi Toha ) yang menjadi ketua Partai Demokrat Lampung.

Desentralisasi atau Resentralisasi ? : Tinjauan Kritis Terhadap UU No. 23 Tahun 2014

Ini alalah hasil Proseding Seminar Nasional tentang UU Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Laborat... more Ini alalah hasil Proseding Seminar Nasional tentang UU Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA, bekerjasa sama dengan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Penulis Utama proseding ini adalah Prof. Purwo Santoso dari UGM, Dr. Syarief Makhya dari Unila, Hertanto Ph,D dari Unila, Dr. Ari Darmastuti dari Unila, Budi Kurniawan, SIP, MPP dari Unila dan Dr. Pahada Hidayat dari APKASI Wilayah Lampung.

Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU No. 23 Tahun 2014

UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun ... more UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. Pertama dan yang paling penting adalah lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah gagal mencegah abuse of power dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatakan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang biasannya dikarenakan perbedaan latar belakang politik. Dan di sisi yang lain gubernur berada pada posisi menggantung tanpa bisa berpijak.

Pergeseran Paradigma dan Jebakan Pendekatan Old-Instituionlalism dalam Studi Politik dan Pemerintahan di Universitas Lampung (UNILA)

The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Departm... more The main purpose of this research is to identify the position of political studies in the Department of Government, the University of Lampung (Unila) in the middle of trend and the paradigm shifts in political science. The methodology used is qualitative research with content ( simple quantitative data )and discourse analyses. The primary data are 80 undergraduate students' theses that are collected randomly. This research concludes that there is a fallacy in the meaning of politics among students perception. The politics means the study of political party, voting behaviour and election. In contrast,according to the students' point if views, the study of government is the study of state institutions with the old-institutionalism approach.
Keywords: Old Institutionalism, New Public Management, Governance, New Institutionalism

Bottom-Up Model of Policy Making and Its Discontent

The early paradigm of public policy studies is influenced by the political science paradigm calle... more The early paradigm of public policy studies is influenced by the political science paradigm called old-institutionalism. (Howlett and Ramesh, 2003, pp.1-4). In implementing process, the old-institutionalism provides a top-down analysis as most early approach in policy implementation that led in 1970s. Top-down approach focused on the problem of management and institutional design for implementing policy (Nye, 2002 cited in Howlett and Ramesh, 2003 p.189).

Penyadapan Australia dan Sikap Kita

Rhetoric in Public Policy Analyses

In the middle of mainstream approaches, (rational choice theory and scientific approach), rhetori... more In the middle of mainstream approaches, (rational choice theory and scientific approach), rhetoric approach in public policy is an alternative to explain the policy actors through talk called rhetoric. Even though, we rarely use the rhetoric approach in public policy studies, this approach want to explain beyond these mainstreams. Rhetoric wants to emphasize the personality of the decision maker and their skill to persuade. Policy maker is not just about either the deliberation process of policy such as rational choice point of view, or scientific approach that avoids the participation from society. ( Goteweiss, 2006, p. 237).

Food Security and Entitlement: A Critical Analyses

The domination of Malthusian ends while the new idea of entitlement from Amartya Sen, has emerged... more The domination of Malthusian ends while the new idea of entitlement from Amartya Sen, has emerged. Then, he won the Nobel Prize in 1998 for economics categories and more became popular idea when we talk about the food security. In contrast with Malthusian, Amartya Sen (1980) argues that the problem of food security is not about the food supply failure. However, the problem of food security and famines is more about food access rather than food supply. The significant contribution of Amartya Sen with his entitlement theory for the theorizing of famines is that it shifts the paradigm of famines from supply approach (Malthusian tradition) to the ability of people to access food (Devereux, 2001, p. 246). This paper will briefly describe the idea of entitlement from Amartya Sen. Furthermore, the second part of this paper will discuss the critiques addressed to the idea of entitlement from the other perspectives.

How to Maintain PNG Sustainability Economic Growth? : A Policy Recommendation

The key issue to be addressed in this paper is a reform in the education sector for develops huma... more

The Important of Education for Economic Growth

Some countries with have rich natural resources like Indonesia frequently have a negative effect ... more Some countries with have rich natural resources like Indonesia frequently have a negative effect for their economy. Instead of becoming a grace of God, rich natural resources even become a curse for Indonesia people. Indonesia suffers from “Dutch Diseases” in how to manage their natural resources. We still face some problem such as poverty, law and political crisis, poor governance including corruption, poor infrastructure and how to maintain economic growth. With the rich natural resources, what should government do to develop Indonesia and maintain their economic growth?

Democracy and corruption in Indonesia

Indonesia today faces an enormous problem related to corruption. Almost every day we read in the ... more

Political Parties and Corruption

A lecturer in government studies at the University of Lampung Ideally the political party have a ... more A lecturer in government studies at the University of Lampung Ideally the political party have a significant role in democratic political system. Political party is the principal ³bridge´ between society and government. However, the recent cases of corruption presumed to Nunun and Nazarudin can decline these holy purposes of political parties. Both Nunun and Nazarudin have a problem with corruption in correlation with political parties. Money politics and political corruption are done by political party as an impact of the expensive cost of electoral democracy is the main reason why political parties are susceptible with the corruption.

Indonesia needs powerful KPK

Masih Tentang Jati Diri Ilmu Pemerintahan: Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan 2020

Ada dua perdebatan seru di kalangan dosen Ilmu Pemerintahan Unila ketika membahas kurikulum Jurus... more Ada dua perdebatan seru di kalangan dosen Ilmu Pemerintahan Unila ketika membahas kurikulum Jurusan yang menyesuaikan dengan kurikulum merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isu pertama adalah apakah perbedaan antara kajian ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara dan ilmu politik? Apakah ilmu pemerintahan berdiri sendiri berbeda dengan ilmu politik? Isu kedua adalah apakah profil lulusan ilmu pemerintahan itu? Apakah menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang terjadi selama ini sejak era Belanda, atau apakakah menjadi seorang akademisi dan ilmuan saja karena memang kajiannya bukanlah kajian ilmu praktis apalagi pendidikan vokasi. Tulisan ini akan membahas dua isu ini sebagai posisi penulis dalam melihat dua tema tersebut diatas.

Table of Institutions Studies so far in Indonesia on Decentralization and Ethnicity

This table concludes the recent studies so far on with the Institutions approach on decentralisa... more

Kampus dan Korupsi

Dalam sebuah group diskusi di media sosial saya melontarkan pertanyaan kritis kepada teman sesama... more Dalam sebuah group diskusi di media sosial saya melontarkan pertanyaan kritis kepada teman sesama akademisi di sebuah kampus. Pertanyaan saya adalah dengan "anggaran sekian M, kemana saja pembangunan di kantor ini ?" Tidak ada yang merespon dan terkesan cuek adalah respon mereka. Sangat disayangkan memang bagaimana bisa para akademisi itu cuek seakan-akan itu bukan masalah. Mengapa hal ini bisa terjadi ? Dan bagaimana merubah kondisi ironis itu ? Untuk menjawab pertanyaan diatas saya terinpirasi dari aktivitas membaca berapa buku tentang alasan mengapa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung korup ketimbang negara yang mengandalkan pajak sebagaimana negara-negara skandinavia. Buku pertama yang cukup populer adalah karya Professor Paul Collier "the bottom billions" (2008: 37-32) dari Universitas Oxford. Menurut beliau negara-negara miskin itu umumnya kaya akan sumber daya alam namun cenderung korup. Hal ini diistilahkan dengan jebakan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang selama ini jadi penopang ekonomi membuat warga negaranya cendrung tidak kritis terhadap prilaku korupsi. Kaya dengan sumber daya alam berarti anggaran dari publik mayoritas berasal dari sektor itu dan minim dari pajak. Akibatnya adalah masyarakat tidak punya keingginan untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap anggaran karena mereka tidak merasa "diganggu". Namun hal yang berbeda terjadi jika anggaran publik berasal dari pajak, mereka merasa uang mereka diambil atas nama kepentingan umum, oleh sebab itu rasa memiliki atas anggran publik besar. Partisipasi untuk mengontrol anggaran publik pun meningkat. Partisipasi mengontrol anggaran tinggi, korupsipun minim, akibatnya adalah pembangunan jalan dan ekonomipun menjadi maju. Data Internatioal Transparency Index dari tahun-ketahun menunjukan bahwa negara-negara Skandinavia yang memungut pajak tinggi justru angka korupsinya rendah, dan sebaliknya negara-negara yang bertumpu pada sumber daya alam cenderung angka korupsinya tinggi termasuk di dalam hal ini Nigeria, Rusia dan tentu Indonesia. Karya yang hampir sama dengan tessis diatas misalnya karya Michael L Ross dari university California Los Angels "the oil Curse" (2012). Pada Bab 6 Ross menjelaskan bagaimana minyak malah jadi petaka yakni buruknya institusi akibat korupsi minyak. Negara yang cenderung korup menurut Ross adalah malah negara-negara yang kaya akan sumber daya minyak. Lebih lanjut Ross mengatakan bahwa kaya akan minyak justru membuat negara itu tidak demokratis dan mudah sekali terlibat Civil War seperti yang kita saksikan hari ini di Timur Tengah. Jika dua buku tadi menjelaskan bagaimana kekayaan alam justru membuat rakyatnya lemah

Political Economy of Development from Global to Indonesian Context : A Review of Literature

Why do some governments perform well, when the others perform badly in the issue of development s... more Why do some governments perform well, when the others perform badly in the issue of development such as poverty, welfare, public good provision, environment and the lack of human development? Different theories exist in the literature regarding these questions. The main aim of this literature review are; firstly, to discuss the debate among scholars to frame these questions. Secondly, to find novelty in this study so far in order to support this thesis argument that academia has insufficiently addressed the research question so far.
In this chapter we organise our discussion in several parts. First of all, we investigate the theory of classical economy, Keynesian Economics, Marxist theory to frame these problems. Secondly, this literature review will review the emerging inclusive institution theory after the death of Washington Consensus. Thirdly, this chapter will review the specific institutions such as transparency, accountability and corruption and its relation to development. This paper also will explore the debate among institution perspective, geographical perspective and culture perspective in looking the explanation for god and bad in development. Next, this paper will explain about the reseouce curse theory and the impact of ethnic relation to the governance. Lastly, this paper will review the previous study about Indonesia on the relation of ethnic, institution and development.

Political Economy of Development in Indonesia : A Review of Literature So Far

Why do some governments perform well, when the others perform badly in the issue of development s... more Why do some governments perform well, when the others perform badly in the issue of development such as poverty, welfare, public good provision, environment and the lack of human development? Different theories exist in the literature regarding these questions. The main aim of this literature review are; firstly, to discuss the debate among scholars to frame these questions. Secondly, to find novelty in this study so far in order to support this thesis argument that academia has insufficiently addressed the research question so far.

In this chapter we organise our discussion in several parts. First of all, we investigate the theory of classical economy, Keynesian Economics, Marxist theory to frame these problems. Secondly, this literature review will review the emerging inclusive institution theory after the death of Washington Consensus. Thirdly, this chapter will review the specific institutions such as transparency, accountability and corruption and its relation to development. This paper also will explore the debate among institution perspective, geographical perspective and culture perspective in looking the explanation for god and bad in development. Next, this paper will explain about the reseouce curse theory and the impact of ethnic relation to the governance. Lastly, this paper will review the previous study about Indonesia on the relation of ethnic, institution and development.